Negara otoriter dapat melarang pamer atau kebebasan berekspresi di media sosial untuk mengendalikan informasi dan opini publik, serta membatasi kebebasan individu baik orang kaya, orang miskin, dan orang sederhana sesuai kepentingan pemerintah.Â
Isu melarang pamer atau kebebasan berekspresi dalam negara dapat memiliki beberapa bahaya jika dilakukan secara sewenang-wenang atau tidak sesuai dengan kemampuan negara sebagai berikut:
1. Pelanggaran hak asasi manusia
Hak atas kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Jika negara melarang pamer tanpa alasan yang jelas atau tidak sesuai dengan kemampuannya, maka hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
2. Meningkatkan ketegangan sosial
Melarang pamer dapat menyebabkan ketegangan sosial dan politik di negara tersebut, terutama jika larangan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan dan keinginan masyarakat dapat menciptakan ketidakstabilan di negara tersebut dan dapat memicu konflik sosial yang lebih besar.
3. Menciptakan lingkungan yang tidak inklusif
Melarang pamer tanpa alasan yang jelas atau tidak sesuai dengan kemampuannya, maka kelompok-kelompok tertentu atau individu-individu tertentu mungkin merasa tidak dihargai atau tidak diakui oleh negara dapat menciptakan lingkungan yang tidak inklusif dan tidak ramah terhadap keragaman.
4. Membatasi kemajuan sosial dan ekonomi
Pamer dan kebebasan berekspresi dapat membantu memajukan sosial dan ekonomi dalam masyarakat dengan memungkinkan orang untuk menyampaikan ide-ide baru dan mengkritik gagasan yang sudah ada seperti kemajuan sosial dan ekonomi dapat menjadi terhambat.
5. Meningkatkan korupsi pejabat
Negara melarang pamer tanpa alasan yang jelas atau tidak sesuai dengan kemampuannya dapat membuka pintu bagi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dengan tidak membuka kasus harta pejabat dan keluarganya yang diunggah di media sosial sehingga korupsi mereka makin sulit dideteksi publik.Â
6. Menurunkan suara oposisi
Pemerintah otoriter dapat memanfaatkan kebijakan pelarangan pamer atau kebebasan berekspresi di media sosial untuk membatasi kritik terhadap pemerintah, membungkam suara-suara oposisi, atau mengontrol informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
7. Meningkatkan status quo
Negara otoriter sering kali ingin meningkatkan status quo dan menghindari perubahan sosial atau politik dengan melarang pamer, pemerintah dapat mencegah penyebaran ide-ide baru dan potensial untuk memicu perubahan sosial.
8. Menyulitkan pengambilan keputusan
 Negara otoriter sulit untuk mengambil keputusan atau memberikan masukan karena takut dianggap "pamer" atau "berlebihan" dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang demokratis dan partisipatif.
9. Menghambat kreativitas
 Pamer dan kebebasan berekspresi sering kali diperlukan untuk memajukan bidang-bidang seperti seni tetap fokus pada substansi dan pesan yang ingin disampaikan si kaya, si miskin, dan si sederhana dapat menjadi terhambat.
10. Menciptakan ketidakadilan
