Memahami Politik Identitas Oligarki, Erdoganisme, dan Islamisme di Turki

Banyak pakar politik termasuk Abdurrofi Abdullah Azzam menganggap Turki sebagai oligarki karena pengaruh kuat keluarga-keluarga kuat terhadap pemerintah Turki.

Keluarga-keluarga kaya ini memiliki banyak kekuatan ekonomi melalui banyak perusahaan dan hubungan dekat dengan Partai Keadilan dan Pembangunan (PKP) dengan kebangkitan Turki dan  poros Erdoganisme dengan spektum politik sayap kanan moderat.

 Keluarga adalah kunci utama dan pertama dalam membangun politik identitas mampu membangkitkan kesadaran untuk memotivasi rakyat Turki terhadap benturan paradigma sekulerisme, radikalisme, terorisme, dan zionisme internasional pada pemilihan umum. 

Secara teori, oligarki tidak baik atau jahat dalam membentuk poros Erdoganisme karena orang-orang yang berkuasa selalu membuat keputusan yang sama dengan yang akan dibuat oleh oligarki pada umumnya akan memerintah secara paralel dengan kehendak rakyat.

Erdoga menjadi pengaruh tunggal dalam politik identitas. Sumber Gambar: Komisi Pemilu Turki

Turki menerapkan oligarki sipil karena oligarki ini sepenuhnya tidak bersenjata dan tidak berkuasa langsung sehingga oligarki hanya menyerahkan kekuasaannya kepada suatu lembaga non pribadi dan juga kelembagaan yang mempunyai hukum lebih kuat seperti partai.

Dalam oligarki sipil mereka membantu kampanye politik pada wilayah strategi dengan hampir paripurna dengan membangun erdoganisme dengan warna kuning untuk mencapai puncak kemenangan secara demokratis dan legitimasi kuat berkuasa.

Ada kasus di mana keluarga menjadi kaya karena mereka memiliki hubungan dekat dengan erdoganisme, tetapi ini tidak mengubah fakta bahwa mereka tidak dapat melawan negara sehingga kekuatan politik mendapat posisi yang bagus melawan poros militer dikenal sekuler.

Dengan peran oligarki Turki yang sangat dihargai sebagai Muslim yang demokratis dan makmur negara dalam penurunan selama dekade terakhir menerapkan ekonomi syariah dianggap oposisi sebagai  otoritarianisme,  kediktatoran, dan anti-sekularisme.

Turki menghadapi krisis politik identitas yang mendalam karena pertumbuhan politik, keamanan, dan tantangan geopolitik karena politik sekularisme dan jaket pengekang nasionalisme Turki telah bentrok dengan politik identitas Islamisme dan nasionalisme Kurdi.

Erdogan berbicara dalam konferensi pers setelah pertemuan NATO di Brussels, Belgia. Sumber Gambar: Anadolu Agency/Mustafa Kamac

Keanggotaan NATO telah gagal untuk melindungi kepentingan Turki dari Irak ke Bosnia dan dalam konteks pemisahan diri dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK).

Dalam pandangan Erdoganisme, orang Turki memiliki pandangan yang baik untuk mengintegrasikan Kurdi ke dalam politik Turki arus utama, menggunakan pemikiran Islam untuk menyamakan orang Turki dan Kurdi sebagai Muslim. 

Orang Kurdi di Turki  sebagai etnis minoritas terbesar di negara tersebut  di antara rombongannya ada tokoh Kurdi terkemuka yang memainkan peran penting dalam memastikan dukungan Kurdi yang berkelanjutan untuk Partai Keadilan dan Pembangunan (PKP).

Turki telah menghadapi krisis politik identitas yang berulang sejak modernisasi awal dan transisi dari apa yang disebut Machiavelli sebagai monarki Turki karena kecenderungan militer untuk membingkai isu politik Islamisme sebagai ancaman eksistensial memadati debat publik yang konstruktif.

Kadang-kadang debat publik dibatasi jika para elite menganggapnya mengancam karakter negara  namun orang-orang kaya di sekitar gerakan Islamisme itu diharapkan untuk melakukan berpihak ke oligarki dan mereka tidak berpihak dipimpin rezim militer.

Pola politik oligarki Turki sebagaimana oligarki Indonesia tidak ingin dipimpin militer terlihat minim dukungan Prabowo Subianto dan oligarki memilih Jokowi yang dikatakan pemimpinnya meskipun itu sesuai dengan kepentingan mereka di suatu negara. 

Sekarang setelah upaya kudeta 2016 di Turki telah gagal dari poros militer, Presiden Erdogan menciptakan banyak keluarga kaya sebagai bentuk terima kasih terakhir telah dianggap oligarki karena aliran kekuasaan dari negara ke keluarga menjaga bisnis mereka.

Keberhasilan oligarki dibalik gerakan Erdoganisme untuk mengislamkan/memualafkan Negara sekuler dan menetapkan museum Kristen Ortodoks Yunani  Hagia Sophia menjadi masjid sebagai hak kedaulatan Pemerintah  Turki.

Dengan demikian Turki tidak memiliki oligarki konvensional tetapi dianggap oleh sebagai oligarki sipil mengingat besarnya kekuasaan yang dimiliki seperti keluarga Koc, Sabanci  dan lain-lainnya dalam pemerintahan Erdogan sebagai politik identitas.

Referensi : 1 2 3