Memahami Politik Identitas Oligarki, Erdoganisme, dan Islamisme di Turki

Erdogan berbicara dalam konferensi pers setelah pertemuan NATO di Brussels, Belgia. Sumber Gambar: Anadolu Agency/Mustafa Kamac

Keanggotaan NATO telah gagal untuk melindungi kepentingan Turki dari Irak ke Bosnia dan dalam konteks pemisahan diri dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK).

Dalam pandangan Erdoganisme, orang Turki memiliki pandangan yang baik untuk mengintegrasikan Kurdi ke dalam politik Turki arus utama, menggunakan pemikiran Islam untuk menyamakan orang Turki dan Kurdi sebagai Muslim. 

Orang Kurdi di Turki  sebagai etnis minoritas terbesar di negara tersebut  di antara rombongannya ada tokoh Kurdi terkemuka yang memainkan peran penting dalam memastikan dukungan Kurdi yang berkelanjutan untuk Partai Keadilan dan Pembangunan (PKP).

Turki telah menghadapi krisis politik identitas yang berulang sejak modernisasi awal dan transisi dari apa yang disebut Machiavelli sebagai monarki Turki karena kecenderungan militer untuk membingkai isu politik Islamisme sebagai ancaman eksistensial memadati debat publik yang konstruktif.

Kadang-kadang debat publik dibatasi jika para elite menganggapnya mengancam karakter negara  namun orang-orang kaya di sekitar gerakan Islamisme itu diharapkan untuk melakukan berpihak ke oligarki dan mereka tidak berpihak dipimpin rezim militer.

Pola politik oligarki Turki sebagaimana oligarki Indonesia tidak ingin dipimpin militer terlihat minim dukungan Prabowo Subianto dan oligarki memilih Jokowi yang dikatakan pemimpinnya meskipun itu sesuai dengan kepentingan mereka di suatu negara. 

Sekarang setelah upaya kudeta 2016 di Turki telah gagal dari poros militer, Presiden Erdogan menciptakan banyak keluarga kaya sebagai bentuk terima kasih terakhir telah dianggap oligarki karena aliran kekuasaan dari negara ke keluarga menjaga bisnis mereka.

Keberhasilan oligarki dibalik gerakan Erdoganisme untuk mengislamkan/memualafkan Negara sekuler dan menetapkan museum Kristen Ortodoks Yunani  Hagia Sophia menjadi masjid sebagai hak kedaulatan Pemerintah  Turki.

Dengan demikian Turki tidak memiliki oligarki konvensional tetapi dianggap oleh sebagai oligarki sipil mengingat besarnya kekuasaan yang dimiliki seperti keluarga Koc, Sabanci  dan lain-lainnya dalam pemerintahan Erdogan sebagai politik identitas.

Referensi : 1 2 3