Vaksinasi Jadi Kunci Pembuka Pintu Kehidupan Normal

Sebelum pandemi melanda, kita dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan bebas, tanpa protokol kesehatan dan syarat vaksin apapun. Sekarang vaksin menjadi syarat wajib bagi masyarakat untuk dapat berkegiatan seperti berpergian menggunakan transportasi umum ke luar kota, bekerja di kantor, pergi ke tempat umum, bahkan menikah. 

Harapannya dengan adanya kebijakan wajib menunjukkan kartu vaksin untuk berkegiatan di luar dapat menekan angka pertumbuhan kasus COVID-19. Dengan pertumbuhan kasus yang terus menurun, diharapkan masyarakat dapat perlahan-lahan berkegiatan secara normal kembali seperti kehidupan sebelum masa pandemi.

Mungkin di masa yang akan datang kartu vaksin tidak lagi menjadi syarat administratif karena pelaksanaannya yang sudah merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Namun, masih terdapat potensi bahwa penerapan wajib menunjukkan kartu vaksin berjalan dengan efektif. 

Masih terdapat celah yang dapat menyebabkan situasi pandemi semakin memburuk kedepannya sehingga syarat administratif untuk berkegiatan tidak lagi hanya sebatas kartu vaksin namun terdapat dokumen-dokumen lainnya. Hal ini sesuai dengan teori siklus yang menyatakan perubahan sosial bagaikan roda yang berputar. 

Tentu semua orang berharap situasi pandemi akan semakin baik, bahkan kembali normal seperti sedia kala. Namun, jika masyarakat Indonesia masih banyak yang bersikeras untuk mengabaikan protokol kesehatan, tidak percaya vaksin, dan tidak mau mengedukasi diri terkait tindakan perlindungan diri dan sesama akan virus COVID-19, tentu kita tidak dapat menghindar atau menolak potensi akan situasi pademi yang mengalami kemunduran.

Perubahan sosial pada kebebasan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari di luar rumah yang disebabkan oleh kartu vaksin sebagai syarat administrasi dapat dikategorikan sebagai perubahan yang berskala besar, dikehendaki, dan terjadi secara cepat atau dapat disebut sebagai revolusi. 

Penerapan dari kebijakan kartu vaksin sebagai syarat administrasi untuk berkegiatan di luar berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Kebijakan tersebut tidak melihat profesi, kepentingan, ataupun kelas sosial. Seluruh masyarakat wajib mematuhi kebijakan tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai perubahan sosial berskala besar. 

Kebijakan kartu vaksin sebagai syarat administrasi tentu dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang. Sebuah kebijakan tentu mengalami proses diskusi dan pematangan yang panjang sebelum akhirnya dikeluarkan untuk dipatuhi masyarakat. 

Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai pihak yang menghendaki terjadinya perubahan sosial sehingga dapat dikategorikan sebagai perubahan sosial yang dikehendaki. 

Selain itu, kartu vaksin yang diwajibkan sebagai syarat administrasi membuat masyarakat harus mematuhinya sejak hari kebijakan tersebut dicetuskan oleh pemerintah sehingga dalam satu momentum yang cepat terjadi suatu perubahan yang cepat dan tidak terduga. 

Oleh karena itu, penerapan kebijakan kartu vaksin sebagai syarat administrasi merupakan perubahan sosial yang berbentuk revolusi.