Pilpres dan Pileg 2024, Pertarungan Sebenarnya adalah Politik Lokal Menuju Pilkada akan Serasa Pilkades

Kondisi politik lokal ini menjadi perhatian intensif para pengamat dan konsultan pemenangan politik, terkait konsolidasi kekuatan politik nasional yang tidak dapat diprediksi serta terukur sebab faktor kekuatan politik lokal tersebut. Bisa dibilang pada titik ini hingga nanti pemungutan suara hasil survei partai politik (pileg) dan calon di Pilpres di nilai nol atau tidak bernilai untuk sebagai acuan preferensi dan proyeksi pemilih untuk memenangkan pemilu, kasarnya bullshit hasil survei itu jika dipandang dari perkiraan keadaan saat itu.

Menjadi sangat penting, sekarang yang bernilai bukan hasil survei partai apalagi para calon di Pilpres, akan tetap calon kandidat Pilkada di tingkat lokal kabupaten/kota, sedangkan tingkat provinsi sebagai pembanding saja. Poin pentingnya semua menyimpulkan para pengamat, konsultan, serta beberapa Bapilu partai ada disini, yakni siapa-siapa calon kandidat Pilkada yang potensial secara ketokohan, sosial, ekonomi, dan jejaring jika dilihat dari sumber kekuatan untuk digandeng sebagai nilai tawar konsolidasi nasional penentu koalisi dan melihat partai mana berpeluang memenangkan pemilu.

Para ketua umum partai tentunya punya database untuk itu, serta strategi untuk memenangkan Pemilu Legislatif serta kalkulasi untuk menghitung berkoalisi dengan siapa. Menjadi percuma dan terjadi tarik-ulur sebab semua paham dengan kondisi kekuatan politik lokal yang ikut berperan pada 14 februari nanti bukan jaminan menemukan formula pola pemenangan nasional serta pondasi koalisi yang kuat untuk memenangkan pemilu 2024. Bukan soal incumbent atau penantang incumbent tingkat lokal, para ketua partai tingkat lokal kabupaten/kota juga pasti menghitung itu. 

Sumber-sumber kekuatan politik lokal ini banyak variabelnya, tapi sangat signifikan tokoh-tokoh yang punya niatan menjadi kandidat Pilkada yang paling menentukan. Bisa sebab bupati atau walikota sekarang sebab tidak dekat dengan partai pengusung ditinggal partai malah mendukung partai lemah untuk dijadikan kendaraan politik maju Pilkada. Hal ini mungkin sebab ego ketua partai yang menjaga dan membesarkan partai mati-matian ngapain ngasih ke orang yang tidak membesarkan partai untuk dikasih tiket Pilkada. 

Juga sebab faktor sosial budaya lokal gak penting partai tersebut partai apa tapi tokoh tersebut yang penting dapat berkomitmen dengan partai setempat untuk mendapatkan 20% kursi sebagai syarat calon Pilkada nantinya, tentunya partai gurem dan lemah di lokal tersebut yang dapat di lobi dan negosiasi daripada partai yang sudah besar di tempat itu, ketimbang maju independen rumitnya serta biayanya yang tidak terukur, serta ketimbang alot bernego dengan kader partai tulen yang tentunya susah melepas jerih payahnya membesarkan partai.

Catatan disini bisa dibilang, mau partai besar dan gurem bahkan partai baru ikut Pemilu jika begitu peluangnya sama, dan dapat dipastikan tidak ada kekuatan partai politik yang mendominasi sekarang untuk mengontrol hasil pemilu nanti. Bahkan semua sepakat tidak ada konsolidasi kekuatan nasional yang dapat memprediksi probabilitas atau peluang partai ini atau itu serta calon Pilpres ini-itu yang kuat, oligarki dan bandar besar menunggu putaran kedua Pilpres. 

Kenapa seperti itu, suksesi sama dengan bisnis bagi bandar maupun oligarki. Kita akui bandar dan oligarki mempunyai peran penting dalam dua kali pemilu Nasional sebelumnya, bahkan bukan rahasia umum kepanjangan tangan dan kakinya mampu hanya ada dua pasang calon Pilpres dan konsolidasi parpol untuk konsolidasi lebih mudah. Sekarang, semua sepakat tidak dapat ikut campur terlalu jauh untuk urusan itu, paling hanya sebatas komunikasi dan menjaga hubungan baik dengan partai tapi untuk konsolidasi dan menentukan permainan mereka memastikan akan masuk pada putaran kedua Pilpres.

Sebab, bisa ditebak putaran pertama Pilpres adalah pertarungan partai politik untuk bertahan dan lolos di parlemen, serta pertarungan politik lokal yang berebut tiket Pilkada para tokoh-tokoh lokal dengan partai yang diharapkan jadi kendaraan nanti. Jadi tidak heran jika Pilpres diprediksi akan tetap empat pasang calon di Pilpres, jika memungkinkan bisa lima pasang sebab aturan presidensial threshold 20% kursi DPR RI atau suara Nasional 25%. Jika tidak ada aturan itu bisa dipastikan setiap partai mengusung sendiri calon di Pilpres, yang tentunya itu ketua umum partai masing-masing atau tokoh sentralnya.

Kenapa demikian, sebab semua partai dengan kondisi politik lokal tersebut dinilai setiap partai diprediksi gurem pada 2024 atau bertahan, untung tidak terlempar dari parlemen. Sebab impeknya sumber kekuatan lokal dengan variabelnya yang banyak tidak dapat di kontrol atau diatasi dengan cara yang sama. Bisa dibilang jika dilihat pada 14 februari 2024 tidak ada kekuatan partai politik yang mendominasi yakni semua rata kekuatannya, jika semacam itu berarti suara jika di rata-rata semua partai dibawah 5,5% (jika 100% suara sah dibagi 18 partai politik).

Ini menjadi pengalaman baru serta metode baru untuk memenangkan Pemilu 2024. Capres-Cawapres dan partai tingkat Nasional mau tidak mau setiap kandidat dari tokoh sentral partai politik atau ketua umum partai tersebut yang jadi calon di Pilpres akan bekerjasama dengan tokoh lokal setempat. Jika pun tidak dapat jadi pasangan di Pilpres tokoh sentral partai politik tersebut atau ketua umumnya, partai tersebut akan mencari sosok tokoh yang dapat berkomitmen untuk diusung maju Pilkada nantinya dengan mendapatkan tiket di Pileg.

Artinya semua parpol akan mencari sosok tokoh untuk di gaet sebagai calon kandidat di Pilkada, dalam rangka mengkonsolidasi sumber kekuatan memenangkan Pemilu 2024 untuk Pilkada tawarannya dengan kerjasama di Pemilu 14 februari 2024 (Pileg dan Pilpres). Poin pentingnya adalah bagaimana menjadi ujung tombak strategi sumberdaya kekuatan kandidat di Pilpres, Parpol dengan caleg serta infrastruktur partai, dan kandidat yang akan di usung di Pilkada saling sinergi.