Namun, pelaksanaan tugas ini sering kali tidak mudah. Masalah seperti konflik klaim atas tanah terlantar dan keterbatasan data yang valid menjadi tantangan besar. Untuk itu, integrasi teknologi digital harus menjadi solusi yang diandalkan.
Dengan data yang akurat dan transparan, sengketa tanah dapat diminimalkan, dan pengelolaan tanah menjadi lebih efektif.
Badan Bank Tanah dan Pembangunan Nasional
Badan Bank Tanah juga menjadi aktor penting dalam mendukung pembangunan nasional. Penyediaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti pembangunan jalan tol, bandara, dan kawasan industri, adalah salah satu tanggung jawab utamanya.
Namun, di tengah ambisi pembangunan, kepentingan masyarakat lokal harus tetap menjadi prioritas. Kemitraan dengan masyarakat adat dan petani kecil menjadi kunci untuk memastikan pembangunan berjalan inklusif dan berkelanjutan.
Selain itu, Badan Bank Tanah dapat menjadi motor penggerak dalam penyediaan lahan untuk perumahan rakyat yang terjangkau. Dalam hal ini, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan sektor swasta perlu ditingkatkan untuk memastikan akses yang lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Belajar dari Pengalaman Internasional
Dalam pengelolaan tanah, Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara lain yang telah sukses mengelola tanah untuk mendukung pembangunan dan pemerataan.
Misalnya, Land Bank di Belanda fokus pada konsolidasi tanah untuk pembangunan strategis berbasis tata ruang modern. Land Bank Authorities di Amerika Serikat membantu revitalisasi properti terlantar untuk mendukung perumahan rakyat.
Di Malaysia, FELDA berhasil mendistribusikan tanah kepada petani kecil sebagai bagian dari reforma agraria.
Pengalaman Jepang melalui Urban Renaissance Agency juga memberikan pelajaran penting, terutama dalam memanfaatkan teknologi tinggi untuk pemetaan dan pengelolaan tanah. Dengan mengadopsi praktik terbaik ini,
