Dalam konteks pengelolaan negara, anggaran besar bukan selalu menjadi solusi. Lebih penting lagi adalah bagaimana dana yang ada digunakan secara efektif dan efisien. Dalam kasus Kementerian HAM, tambahan anggaran sebesar Rp 20 triliun mungkin memang diinginkan untuk mencapai ambisi besar seperti mendirikan Universitas HAM, tetapi ada banyak cara lain yang lebih efisien untuk mencapai tujuan yang sama.
Tantangan sebenarnya bagi Kementerian HAM bukan hanya soal mendapatkan anggaran besar, tetapi bagaimana memaksimalkan sumber daya yang ada untuk memberikan dampak maksimal.
Melalui inovasi, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi, Kementerian HAM bisa tetap mencapai tujuannya tanpa harus mengandalkan anggaran tambahan. Justru, pendekatan yang lebih kreatif dan efisien inilah yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah-masalah HAM di Indonesia secara lebih luas dan berkelanjutan.
Kementerian HAM menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan anggaran dan mencapai target ambisiusnya. Namun, daripada fokus pada tambahan anggaran yang besar, solusi yang lebih berkelanjutan dan inovatif adalah bagaimana memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada, memperkuat kolaborasi, dan memaksimalkan teknologi digital.
Dalam dunia yang semakin terhubung dan efisien, tambahan anggaran sebesar Rp 0 rupiah bukanlah hambatan, melainkan peluang untuk berpikir di luar kotak dan menemukan solusi baru.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI