Oleh: Abdul Wahid
Tidak jarang di dunia ini, jadi pahlawan itu menuai perdebatan serius. Begitu pula tidak jarang pemberian nobel perdamaian mengundang sikap kritik dari masyarakat internasional.Â
Kita pernah diberi pelajaran, bahwa  pemberian hadiah Nobel Perdamaian kepada aktivis politik Tiongkok Liu Xiaobo menuai kontroversi, khususnya di dalam negerinya sendiri.Â
Oleh komisi penilai Nobel di Norwegia, dia dianggap sebagai pahlawan demokrasi. Namun, di pihak lain, Pemerintah Tiongkok justru memberinya label pembangkang, bukan pahlawan.
Liu Xiaobo dikenal sebagai seorang mantan aktivis politik, pengarang, profesor universitas, dan seorang yang tidak puas dengan Partai Komunis Tiongkok. Di ranah masyarakat internasional, dia dikenal memimpin perlawanan kepada Tiongkok dan mendapatkan sejumlah penghargaan.
Di internal warga Tiongkok, hanya sedikit  warga yang pernah mendengar nama Liu Xiaobo. Liu berkali-kali dipenjara dan mendapatkan pengawasan dari Pemerintah Tiongkok.Â
Aksi Liu yang menonjol adalah ketika penindasan berdarah para demonstran di Lapangan Tiananmen Beijing. Dia kembali ke Beijing, setelah pergi ke AS untuk bergabung dalam demonstrasi.
Larangan yang gigih ditentangnya adalah "larangan berbicara". Â Misalnya dia berbicara lantang, meski sudah dilarang mengajar dan berbicara tentang sistem politik monologis partai Tiongkok.
Liu tak jera dengan segala hukuman dan tudingan. Liu terus berdiskusi tentang persoalan-persoalan yang tabu di Tiongkok, diantaranya mengkritik sikap pemerintahan Tiongkok kepada warga Tibet.
Perlawanannya itu akhirnya menjadi perhatian negara-negara di luar Tiongkok yang sedang bergiat menyuarakan hak asasi manusia di negara komunis tersebut.Â
Negara-negara ini berbicara keras untuk membela Liu, seperti dilontarkan Departemen Luar Negeri AS "Kami menyerukan kepada Pemerintah Tiongkok untuk melepaskan (Liu Xiaobo) segera dan menghormati hak-hak semua warga Tiongkok untuk mengekspresikan pandangan politik mereka secara damai,"
