Kegagalan rezim di negeri ini dalam program "mengencangkan ikat pinggang", yang kegagalannya ini dibuktikan dengan maraknya korupsi atau berbagai jenis penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), tidak lepas dari pengaruh ketiadaan atau "miskinnya" atau krisisnya keteladanan dalam pembumian gerakan penghematan, sehingga untuk menanggulangi keniscayaan meledakknya bibit-biibit korupsi, pucuk pimpinan pemerintahan lokal wajib menunjukkan gerakan riilnya dalam mensalehkan dan mensahihkan antara kegiatan pembangunan di semua lini dengan ketersediaan dananya.
Kondisi seperti itu menuntut setiap subyek pemangku kekuasaan yang menggunakan pos anggaran negara untuk membangun dan mewujudkan (membumikan) Gerakan efisiensi empiric, bukan slogan-slogan yang berisi kampaanye murahan. Sudah saatnya mereka menunjukkan aksi briliannya untuk memberikan yang terbaik  pada rakyat negeri ini. Mereka yang tidak berani melakukan demikian, lebih baik sejak dini mundur dengan santun dan mengakui ketidakmampuan dalam mengelola kekuasaan yang benar.
Oleh Abdul Wahid
Pengajar Fak. Hukum Universitas Islam Malang
dan Penulis buku Hukum dan Agama
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
