Kata Kunci :Ekonomi ,ekonomi politik,demokrasi.
1.PENDAHULUAN
Â
Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dalam memperkuat sistem demokrasinya sejak runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Transisi menuju demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif telah membawa harapan baru bagi masa depan politik Indonesia. Namun, dalam perjalanannya, Indonesia juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang mengancam konsolidasi demokrasi yang tengah berlangsung.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah perangkap ekonomi politik yang dapat menghambat perkembangan demokrasi yang sehat dan inklusif. Persoalan ini menjadi semakin kompleks karena keterkaitan erat antara kekuatan ekonomi dan politik di Indonesia.
Dominasi kelompok-kelompok ekonomi dan politik tertentu dalam pengambilan keputusan strategis sering kali menggeser kepentingan masyarakat luas. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan publik yang cenderung lebih memihak pada kepentingan elit daripada memperjuangkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.
Selain itu, lemahnya sistem checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan serta antara pemerintah dan masyarakat juga dapat mendorong praktik penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan kelompok tertentu. Kondisi ini pada akhirnya dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi dan memperlemah fondasi demokrasi itu sendiri.
Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih mendalam mengenai dinamika ekonomi politik di Indonesia dan implikasinya terhadap konsolidasi demokrasi yang sedang berlangsung. Analisis dilakukan untuk memahami akar permasalahan dan mengajukan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu memecahkan perangkap ekonomi politik bagi demokrasi Indonesia.
Demokrasi Indonesia telah melewati perjalanan panjang sejak reformasi 1998, yang menandai transisi dari rezim otoriter ke sistem politik yang lebih terbuka dan partisipatif. Meski demikian, konsolidasi demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan yang kompleks, salah satunya terkait dengan dinamika ekonomi politik.
Perangkap ekonomi politik menjadi isu krusial karena dapat menghambat perwujudan demokrasi yang sehat dan inklusif. Konsentrasi kekuasaan ekonomi dan politik di kalangan elit tertentu cenderung menciptakan ketidaksetaraan dan mengesampingkan kepentingan masyarakat luas. Dominasi kelompok kepentingan dalam proses pengambilan kebijakan juga dapat mengikis akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat.
Selain itu, lemahnya sistem checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan serta antara pemerintah dan masyarakat sipil berpotensi memicu penyalahgunaan kekuasaan dan mengurangi partisipasi warga dalam proses demokrasi. Kondisi ini dapat memperparah kesenjangan ekonomi dan politik, serta mengikis kepercayaan publik terhadap institusi-institusi demokrasi.
