Lautan Dunia Darurat Sampah Plastik

Kemudian Sampah plastik yang terbuang ke laut dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri dan virus yang dapat menyebar penyakit, serta Sampah plastik yang terbuang ke laut dapat membusuk dan melepaskan gas berbahaya seperti metana dan karbon dioksida, yang dapat mencemari udara dan membahayakan kesehatan manusia.

Indonesia kekurangan infrastruktur untuk mencegah polusi plastik seperti sanitary landfill, fasilitas pembakaran, kapasitas daur ulang dan infrastruktur ekonomi sirkular, sistem pengelolaan dan pembuangan limbah yang tepat. Hal ini menyebabkan terlepasnya sampah plastik ke sungai dan laut. Perdagangan sampah plastik global legal dan ilegal juga dapat merusak ekosistem, di mana sistem pengelolaan sampah tidak memadai untuk menampung sampah plastik dan juga kualitas sampah plastik yang diperoleh buruk sehingga sulit untuk di daur ulang.

Sejak tahun 1970-an, laju produksi plastik tumbuh lebih cepat daripada bahan lainnya. Jika tren pertumbuhan historis berlanjut, produksi global plastik primer diperkirakan akan mencapai 1.100 juta ton pada tahun 2050. Kami juga telah melihat pergeseran yang mengkhawatirkan menuju produk plastik sekali pakai, barang yang akan dibuang setelah sekali pakai. Sekitar 36 persen dari semua plastik yang diproduksi digunakan dalam kemasan, termasuk produk plastik sekali pakai untuk wadah makanan dan minuman. Karena pengolahan limbah plastik yang kurang memadai karena plastik adalah jenis bahan yang sulit terurai maka besar kemungkinan akan terbawa menuju laut. diperkirakan 75 hingga 199 juta ton plastik saat ini ditemukan di lautan kita. Kecuali kita mengubah cara kita memproduksi, menggunakan, dan membuang plastik, jumlah sampah plastik yang memasuki ekosistem perairan bisa hampir tiga kali lipat dari 9-14 juta ton per tahun pada 2016 menjadi proyeksi 23-37 juta ton per tahun pada 2040

Dengan berbagai macam dampak yang disebabkan jika tidak dilakukan penanganan sampah plastik secara serius maka tidak menutup kemungkinan bahwa wilayah laut akan rusak karena seakan akan menjadi "Tempat Sampah" raksasa yang ada di bumi. Maka dari itu, upaya harus dilakukan untuk mematuhi dan memperkuat kerangka kerja legislatif internasional yang menangani pencemaran plastik laut. Yang paling penting adalah Konvensi 1972 tentang Pencegahan Pencemaran Laut dengan Membuang Limbah dan Hal Lain (Konvensi London), Protokol 1996 untuk Konvensi London (Protokol London) dan Protokol 1978 untuk Konvensi Internasional untuk Pencegahan Polusi dari Kapal (MARPOL).

 Pemerintah dapat melakukan beberapa upaya seperti: mendorong masyarakat untuk menggunakan alternatif pengemasan yang ramah lingkungan, seperti kantong kain atau tas belanja yang dapat digunakan berulang kali; meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah yang ada, seperti mendaur ulang sampah plastik dan memperbaiki fasilitas pengelolaan sampah yang rusak; dan melakukan pengawasan dan pemeliharaan sungai dan pantai untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah plastik.

Pemerintah, lembaga penelitian, dan industri perlu bekerja sama untuk mendesain ulang produk, dan memikirkan kembali penggunaan dan pembuangannya untuk mengurangi limbah mikroplastik dari pelet, tekstil sintetis, dan ban. Konsumen dan masyarakat harus beralih ke pola konsumsi yang lebih berkelanjutan. Ini akan membutuhkan solusi yang melampaui pengelolaan limbah dan mempertimbangkan seluruh siklus hidup produk plastik; dari desain hingga infrastruktur, dan penggunaan rumah tangga.

Juga meningkatkan anggaran untuk penelitian, dan inovasi harus tersedia untuk memberikan bukti yang dibutuhkan pembuat kebijakan, produsen, dan konsumen untuk menerapkan solusi teknologi, perilaku, dan kebijakan untuk mengatasi polusi plastik laut.