Bahaya Berita Hoaks dalam Pilkada

Disadari atau tidak keberadaan media sosial ikut merubah wajah politik dunia. Hal ini terbukti dengan munculnya pergantian rezim;  baik di negara-negara demokratis maupun semi otoriter. Maka tidak heran,  jika, akhir-akhir ini dimulai dari letupan-letupan kecil, kemudian menjadi gerakan besar dan massif dengan bantuan media sosial.

Lihat saja bagaimana pergantian rezim di Tunisia, Mesir dan Libya yang dikenal dengan gerakan Arab Spring. Lihat juga bagaimana media sosial mengantarkan kandidat yang tidak diduga, misalnya Donald Trump yang berhasil menjadi orang nomor satu di Amerika.

Ternyata,  belakangan diketahui bahwa dibalik kemenangan Donald Trump dalam Pilpres Amerika ada konsultan politik bernama Cambridge Analytica yang menggunakan data media sosial untuk kepentingan kampanye dan propaganda Pro-Trump serta Anti-Hillary. Dengan data yang dimiliki Cambridge Analytica, kampanye Trump tepat sasaran dan mendapat impresi tinggi di media sosial.

Lantas bagaimanakah di Indonesia? Di Indonesia sendiri, media sosial Facebook dan Twitter sangat populer digunakan dan sudah menjadi bagian dari kampanye pemilihan presiden tahun 2014 yang mengantarkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kala sebagai Presiden dan wakil presiden.  

Menariknya, hiruk pikuk media sosial tidak berhenti saat Pilpres berakhir. Bahkan muncul kelompok-kelompok baru yang konsisten menyebarkan isu SARA untuk menyerang pemerintah dan sosok pribadi Presiden. Salah satu kelompok tersebut yang sudah ditangkap adalah kelompok Saracen. Saracen sendiri motifnya bisnis, memproduksi hoaks berkonten SARA  sesuai pesanan. Ketua kelompok tersebut disebut-sebut mempunyai kemampuan mengambil alih akun media sosial orang lain. Untuk menyebarkan kebencian ia mengoperasikan 2000 akun media social serta 800.000 akun media sosial dalam jaringannya.

Dengan demikian, media sodial dan aktor-aktor yang menggunakan media sosial sebagai sarana untuk melakukan kampanye hitam, menyebarkan berita berkonten Hoaks dan SARA dapat mempengaruhi suara pemilih dan menghasilkan stigma buruk kepada lawan politik. Namun sebaliknya, pihak-pihak yang menjadi aktor kampanye hitam dan SARA tersebut justru memanen simpati publik.

Pemilih Pemula

Kurang lebih dua bulan menjelang digelarnya Pilkada perlu diwaspadai menyebarnya berita hoaks. Pemilih pemula di Jawa Barat diperkirakan sekitar 20 persen yang terdaptar dalam DPT. Jumlah persentase tersebut sangat signifikan,  dan sudah barang tentu salah satu kunci untuk meraih kemenangan Pilkada di Jawa Barat adalah mencari simpati dari suara pemula.

Pemilih pemula ada bagian dari generasi milenial yang hidup dalam pegantian abad ini yang berusia antara 14-26 tahun. Pendekatan para politisi kepada generasi milenial yang tepat pada akhirnya akan membedakan efektif  tidaknya model-model dan saluran kampanye yang digunakan untuk meraih suara mereka sebagai pemilih pemula.

Pada generasi ini, yang paling popular dalam keseharian mereka adalah adanya smartphone dan media sosial. Dalam hal ini, Steve Allen dari Fusion Startegy, sebuah badan riset di Australia, mengatakan bahwa generasi milenial menggunakan media sosial untuk mendapatkan berita lebih dari media lain. Survey tersebut menunjukan bahwa media sosial telah menjadi sumber utama berita bagi 31 persen generasi milenium berusia 14-26 tahun, dan seperempat dari semua milenium berusia 27-32 tahun.

Dalam menampilkan berita dalam newsfeed pada halaman media sosial. Biasnaya berita tersebut tidak muncul begitu saja, atau berita tersebut muncul karen adanya iklan atau karena algoritma komputer yang merekomenadasikan berita tersebut sebagai hasil analisis terhadap reaksi dan pertemanan di media sosial. Sehingga dari pertemanan menghasilkan newsfeed yang di rekomendasikan, disukai, dan dibagikan orang dalam kelompok tersebut.

Hoaks paling banyak disebarkan melalui artikel dari sumber-sumber yang tidak terpercaya dan abal-abal, yaitu dari media yang tidak taat pada etika jurnalistik. Media tersebut dapat berupa blog hyperpartisan, atau dari media online yang khusus dibuat untuk memproduksi hoaks, SARA, dan ujaran kebencian terhadap satu kelompok tertentu. Artikel, meme, dan video dari media online tersebut sengaja didistribusikan melalui media sosial, hingga kemudian tampil di newsfeed media sosial.

Mark Zuckerberg mengatakan kepada Bussines Insider bahwa setiap pengguna Facebook menerima 1500 rekomendasi setiap hari, hanya rata-rata pengguna melihat 100 konten perhari. Rekomendasi tersebut berasal dari pertemanan, rekaman algoritme facebook terhadap aktivitas seseorang dalam berinteraksi di media sosial serta reaksinya terhadap sebuah konten (like, share, comment, hide atau spam).

Sangat berbahaya apabila yang berita yang direkomendasikan oleh media sosial tersebut banyak berisi hoaks. Dan hal itu kini bukan lagi sebuah kekhawatiran, tapi sudah menjadi kenyataan sosial yang harus dihadapi dan diantisipasi. Kecerdasan buatan yang ada dalam media sosial akan mensuplay berita-berita yang anda sukai, bukan berita real. Dan dunia yang anda sukai di media social adalah yang disukai oleh kelompok pertemanan atau grup-grup yang diikuti.  

Sebuah survey yang dilakukan oleh Mastel (Masyarakat Telekomunikasi) tahun 2016 menemukan bahwa responden yang disurvey menjawab yang menerima berita hoaks setiap hari sebanyak 48 % dan 92.4 % hoaks tersebut disebarkan melalui media sosial. Survey tersebut juga menemukan bahwa konten terbanyak yang diterima bermuatan sosial politik sebanyak 91.8 persen dan diikuti oleh konten SARA sebesar 88.6 %.

Dalam tataran praktis, politik hoaks adalah sejenis propaganda  dan berita bohong yang terus menerus memenuhi kepala seseorang sehingga dapat menghilangkan sikap kritis. Menteri propaganda zaman Hitler Jozef Gobbels mengatakan bahwa 'kebohongan yang di ulang berkali-kali akan menjadi kebenaran dan dipercaya masyarakat. Sehingga hoaks yang diproduksi terus menerus akan menjadi kebenaran, dan apabila kebenaran dari hoaks dan dari berita sungguhan tidak bias dibedakan tentunya menjadi masalah besar.  

Mengawasi dan melaporkan

Dalam proses pelaksanaan Pilkada yang mempunyai otoritas dalam bentuk pengawasan kampanye adalah Bawaslu.  Maka konten berita yang disebutkan diatas adalah bermuatan kampanye, maka menjadi tanggung jawab moral bagi Bawaslu untuk menemukannnya agar proses Pilkada dapat berjalan secara damai dan berkualitas. Meski demikian, ada celah hukum yang tidak bisa sepenuhnya Bawaslu tangani. Sejauh berita hoaks tersebut adalah kampanye hitam yang disebarkan melalui media sosial, hanya UU ITE yang bias menjeratnya.

Oleh sebab itu, pelanggaran ini masuk ke dalam katagori pelanggaran undang-undang lainnya yang dapat ditangani kasusnya oleh pihak kepolisian. Namun demikian, proses pelanggaran kampanye di media sosial ini tetap melalui pintu Bawaslu. Pelaporan dapat dilakukan kepada petugas atau ke kantor Bawaslu secara langsung dengan menunjukkan alat bukti yang tersedia.

Tanggung jawab memerangi hoaks ini adalah tanggung jawab bersama. Tidak hanya cukup oleh tenaga dan sumberdaya serta perangkat yang dimiliki oleh pengawas Negara dalam hal ini adalah Bawaslu,  karena yang paling terdampak dan terpapar oleh berita hoaks adalah masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, kesadaran yang harus ditanamkan adalah bahwa kampanye dengan menyebarkan hoaks hanya akan melahirkan pemimpin hoax.