Kasus Hukum Ekonomi Syari'ah 2024: Kebangkrutan BPRS Mojo Artho

Nama : Moh Abdul Basyith

Nim : 222111317

Prodi/Kelas : HES/5H

Mata Kuliah : Sosiologi Hukum

Kasus Hukum Ekonomi Syariah 2024: Kebangkrutan BPRS Mojo Artho

Pada awal 2024, kasus kebangkrutan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mojo Artho menjadi sorotan di sektor ekonomi syariah Indonesia. BPRS Mojo Artho, yang berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur, resmi dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Januari 2024. Hal ini dilakukan setelah bank tersebut mengalami kesulitan keuangan yang berlarut-larut meskipun telah diawasi dan diberikan kesempatan untuk melakukan penyehatan sejak 2020. Kebijakan ini diambil guna melindungi nasabah serta menjaga stabilitas sistem keuangan syariah di Indonesia.

Setelah pencabutan izin, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaksanakan proses likuidasi dan menjamin simpanan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. LPS juga melakukan rekonsiliasi data nasabah untuk memastikan pembayaran klaim penjaminan simpanan dalam waktu 90 hari kerja(Bisnis.com)(Bisnis.com).

Kaidah dan Aturan Hukum yang Berlaku 

Kebangkrutan BPRS Mojo Artho didasarkan pada beberapa peraturan hukum, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) - yang menjadi dasar pengawasan dan pencabutan izin.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 28 Tahun 2023 - mengatur tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR dan BPRS.
3. UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang mengatur tanggung jawab LPS dalam menjamin simpanan nasabah dan proses likuidasi bank.

Norma Hukum Ekonomi Syariah

Dalam konteks ekonomi syariah, pengelolaan BPRS Mojo Artho seharusnya mengikuti prinsip kehati-hatian serta transparansi, yang merupakan bagian dari maqashid syariah. Prinsip syariah menekankan pentingnya perlindungan terhadap harta dan menjauhi unsur gharar (ketidakpastian) serta maysir (spekulasi). Dalam kasus ini, kegagalan manajemen BPRS untuk memenuhi standar kehati-hatian syariah menciptakan risiko bagi nasabah, yang akhirnya menimbulkan masalah solvabilitas bank tersebut.

Analisis dengan Aliran Positivisme Hukum dan Sosiological Jurisprudence

1. Positivisme HukumDari perspektif positivisme hukum, pencabutan izin BPRS Mojo Artho oleh OJK dianggap sah karena sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku. Tindakan ini didasarkan pada aturan hukum tertulis, yakni UU P2SK, POJK, dan regulasi terkait lainnya. Aliran ini melihat kebangkrutan sebagai hasil dari pelanggaran teknis dan administratif yang mengharuskan otoritas mengambil tindakan tegas berdasarkan aturan formal yang berlaku.

2. Sosiological JurisprudenceDari sudut pandang sosiological jurisprudence, kasus ini tidak hanya dianalisis dari sisi legal formal, tetapi juga dampak sosialnya terhadap nasabah, masyarakat, dan stabilitas keuangan lokal. Perspektif ini akan mempertimbangkan bagaimana kegagalan BPRS Mojo Artho memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan syariah. Sosiological jurisprudence juga melihat pentingnya regulasi yang lebih adaptif, yang tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga menjaga stabilitas sosial-ekonomi dalam menghadapi tantangan praktik keuangan syariah(Bisnis.com)(Bisnis.com).

Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan ketat dalam sistem perbankan syariah untuk melindungi nasabah dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah di Indonesia.