Dalam konteks ekonomi syariah, pengelolaan BPRS Mojo Artho seharusnya mengikuti prinsip kehati-hatian serta transparansi, yang merupakan bagian dari maqashid syariah. Prinsip syariah menekankan pentingnya perlindungan terhadap harta dan menjauhi unsur gharar (ketidakpastian) serta maysir (spekulasi). Dalam kasus ini, kegagalan manajemen BPRS untuk memenuhi standar kehati-hatian syariah menciptakan risiko bagi nasabah, yang akhirnya menimbulkan masalah solvabilitas bank tersebut.
Analisis dengan Aliran Positivisme Hukum dan Sosiological Jurisprudence
Positivisme HukumDari perspektif positivisme hukum, pencabutan izin BPRS Mojo Artho oleh OJK dianggap sah karena sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku. Tindakan ini didasarkan pada aturan hukum tertulis, yakni UU P2SK, POJK, dan regulasi terkait lainnya. Aliran ini melihat kebangkrutan sebagai hasil dari pelanggaran teknis dan administratif yang mengharuskan otoritas mengambil tindakan tegas berdasarkan aturan formal yang berlaku.
Sosiological JurisprudenceDari sudut pandang sosiological jurisprudence, kasus ini tidak hanya dianalisis dari sisi legal formal, tetapi juga dampak sosialnya terhadap nasabah, masyarakat, dan stabilitas keuangan lokal. Perspektif ini akan mempertimbangkan bagaimana kegagalan BPRS Mojo Artho memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan syariah. Sosiological jurisprudence juga melihat pentingnya regulasi yang lebih adaptif, yang tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga menjaga stabilitas sosial-ekonomi dalam menghadapi tantangan praktik keuangan syariah(Bisnis.com)(Bisnis.com).
Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan ketat dalam sistem perbankan syariah untuk melindungi nasabah dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah di Indonesia.
