Fenomena Penistaan Agama dan Kekerasan atas Nama Agama dalam Perspektif Komunikasi Islam

Pada sejarah kasus penistaan agama yang terjadi di Indonesia, hampir tidak ada satu pun pihak yang dapat bebas dari hukuman pidana. Salah satunya pada kasus dugaan penistaan agama yang menyeret calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dimana kasus Ahok telah telah membuat ribuan umat muslim di Jakarta yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) berdemonstrasi pada 14 Oktober dan 4 November 2016 lalu. Amien Rais menyebut kasus dugaan penistaan agama yang menyeret pertahanan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, berpotensi mengancam persatuan bangsa. 

Terkait hal itu, Amien meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengedepankan kepentingan bangsa yang lebih besar, caranya adalah dengan mengambil tindakan hukum yang tegas kepada Ahok. Sementara itu Kaporli Jenderal Tito Karnavian mengatakan, laporan dugaan penistaan agama masuk ketika Ahok berstatus sebagai peserta Pilkada. Dengan kata lain, laporan kasus yang dituduhkan terhadap Ahok seharusnya ditunda untuk ditindaklanjuti setelah Pilkada DKI usai. Namun, Tito menyatakan gelombang aduan masyarakat terhadap Ahok terbilang tinggi. Tekanan publik cukup besar sehingga polisi memutuskan untuk tindak lanjut penanganan perkara tersebut.

Di abad kedua puluh Masehi lalu, telah dilaksanakan, konferensi dunia mengenai agama dan perdamaian. Tujuan pelaksanaan konferensi itu agar mampu membangun iman agama-agama yang dapat menyejukkan dunia, seiring semakin menguatnya peningkatan (eskalasi) kekerasan global. 

Konferensi tersebut untuk pertama kali dilaksanakan pada tahun 1970 di Kyoto. Kedua berlangsung di Louvain pada tahun 1974. Konferensi ketiga bertempat di Princeton tahun 1979. Konferensi itu dihadiri sekitar 338 peserta dari 47 negara dari berbagai agama dan kepercayaan. Suatu upaya yang menunjukkan keseriusan untuk menghentikan atau paling tidak mengurangi kekerasan, khususnya yang diatasnamakan agama (Izad, 2016).

Kekerasan agama secara kultural sering bermula dari kognisi para pemeluknya sebagai capaian proses internalisasi yang dijalaninya sehingga memunculkan tafsir-tafsir dan asumsi-asumsi yang dapat mempengaruhi realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realitas potensialnya. 

Sementara kekerasan struktural agama berupa terjadinya ketidaksamaan sedemikian rupa sehingga agama atau kelompok keyakinan dalam jumlah yang lebih kecil tidak hanya terhalangi dimensi potensialnya, tapi sudah berada di bawah batas minimum idealnya. Struktur tidak memungkinkan kelompok minoritas membangun kekuatan, mengorganisir kelompoknya, dan mewujudkan kekuasaannya, tapi struktur tersebut justru membuat mereka terpecah, disintegratif, tidak memiliki kekuasaan atas diri sendiri sehingga tampak terlalu lemah untuk menghadapi kekuatan yang lebih besar (Isnaini, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

Andrianti, N. (2017). PERAN MEDIA MASSA NASIONAL DALAM POLITIK INTERNASIONAL.

Isnaini, A. (2017). Kekerasan Atas Nama Agama. Kalam, 8(2), 213. https://doi.org/10.24042/klm.v8i2.221

Izad, R. (2016). Fenomena Penistaan Agama Dalam Perspektif Islam Dan Filsafat Pancasila. PANGANGKARAN, Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat, 1(November), 171--189.

Syahid, A., Sudana, D., & Bachari, A. D. (2022). Perundungan Siber (Cyberbullying) Bermuatan Penistaan Agama Di Media Sosial Yang Berdampak Hukum: Kajian Linguistik Forensik. Semantik, 11(1), 17. https://doi.org/10.22460/semantik.v11i1.p17-32