Upaya Partai Prima untuk menjadi peserta Pemilu 2024 sempat menjadi sorotan publik. KPU menetapkan Prima tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilu 2024. Prima tidak lolos verifikasi faktual karena tidak memenuhi syarat keanggotaan partai.
"Rekapitulasi Hasil Verifikasi Keanggotaan terhadap Hasil Analisa Potensi Ganda dan Potensi Tidak Memenuhi Syarat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Partai Rakyat Adil Makmur tidak memenuhi jumlah pemenuhan syarat keanggotaan dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat," mengutip keputusan KPU, dikutip Detik.
Merespons keputusan KPU, Ketua Umum Prima Agus Jabo Priyono menyebut KPU tidak independent dan diintervensi oleh kekuatan politik besar. Prima disebut tengah mempertimbangkan untuk mengajukan kasasi.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menjawab tudingan Partai Prima yang mengaku mendapat perlakuan tak adil saat verifikasi faktual awal. Kendati demikian, Hasyim belum menjawab satu persatu tudingan yang dilayangkan secara detail.
"KPU bekerja sesuai aturan," kata Hasyim saat dihubungi, Selasa, 18 April 2023.
Ketua Umum Partai Partai Prima Agus Jabo Priyono menuding KPU telah berlaku tidak adil dalam proses verifikasi faktual awal terhadap partainya yang dilakukan pada tanggal 1-4 April 2023. Agus mengutarakan empat bentuk ketidakadilan yang dilakukan KPU, salah satunya mengintimidasi pengurus dan anggota yang menjalani verifikasi faktual dengan sejumlah cara.
"Mengancam anggota Prima tidak akan menerima bantuan sosial apabila mengaku sebagai anggota Prima dalam verifikasi faktual," kata Agus menyebut salah satu bentuk intimidasi yang disebut dilakukan KPU, dalam keterangan persnya, Selasa, 18 April 2023.
Intimidasi lain, kata dia, yaitu pengurus Prima diminta mengundurkan diri sebagai jaminan pasangan atau isterinya tidak dipecat dari pekerjaannya sebagai perangkat desa. Kemudian, menyampaikan ujaran yang mendiskreditkan atau informasi sesat tentang Prima dihadapan anggota yang akan diverifikasi.
Ketidakadilan kedua, kata Agus, terlihat dari
ketidakpatuhan KPU di daerah-daerah dalam melaksanakan SK KPU RI Nomor 782/PL.01.1-SD/05/2022 dan SK KPU RI Nomor 1172/PL.01.1-SD/05/2022. Kedua surat keputusan tersebut pada pokoknya mengijinkan partai politik untuk menunjukkan surat keputusan pergantian kepengurusan dan surat pemecatan pengurus yang tidak aktif kepada verifikator untuk mendapatkan status memenuhi syarat.
Ketidakpatuhan atau penolakan tersebut, kata Agus, mengakibatkan kepengurusan Prima di sejumlah daerah dinyatakan belum memenuhi syarat dalam verifikasi faktual awal. Ia juga menyebut verifikator KPU meminta Prima untuk mengunggah pergantian pengurus tersebut ke dalam Sipol. Padahal fitur Sipol untuk pergantian pengurus tidak dibuka dalam verifikasi faktual perbaikan.
Ketidakadilan ketiga yaitu adanya kesalahan dalam menentukan status keanggotaan yang tidak berhasil ditemui dalam verifikasi, tanpa memberikan kesempatan untuk menghadirkan secara langsung maupun melalui media teknologi informasi sebagaimana diatur dalam PKPU No. 4/2022. KPU di daerah, kata dia, langsung memberikan status tidak memenuhi syarat (TMS) kepada anggota yang tidak berhasil ditemui secara langsung.
