Pasca Pembebasan 10 WNI, Perlu Upaya Keras untuk Mencegah Terulangnya Penculikan oleh Abu Sayyaf

Presiden Jokowi telah menyampaikan bahwa 10 orang warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina, telah dibebaskan. Informasi ini dikatakan Jokowi di Istana Bogor, Minggu (1/5/2016:kompas.com)

Telah diberitakan juga bahwa, pembebasan itu tidak menggunakan uang tebusan seperti yang diminta oleh penyandera sebesar USD 1 juta. Singkatnya pembebasan tsb murni dilakukan dengan negosiasi.

Kivlan, salah satu tokoh militer Indonesia  mengatakan saat dilakukan negosiasi dengan kelompok Abu Sayyaf, pihak perusahaan kapal Brahma 12 tempat 10 WNI bekerja telah mengutus seseorang bernama Budiman untuk menyerahkan uang tebusan. namun pada akhirnya uang tsb tidak diserahkan.

"Tidak ada pembayaran tebusan. Ini murni negosiasi," demikian dikatakan oleh Mayjen Purn Kivlan Zen saat dihubungi detikcom, Minggu (1/5/2016) malam.

Tentunya kita semua patut merasa bersyukur dengan dbebaskannya ke 10 WNI tsb seperti juga yang diucapkan Presiden Jokowi: "Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT, akhirnya 10 ABK WNI yang disandera kelompok bersenjata sejak 26 Maret lalu saat ini telah dapat dibebaskan."(detik.com:1-5-2016)

Memang tampaknya masih ada tanda tanya atau pro dan kontra tentang benar atau tidaknya pembebasan WNI tsb tanpa membayar uang tebusan seperti yang diminta oleh kelompok Abu Sayyaf.  Demi membebaskan nyawa warga Negara kita, tampaknya pro dan kontra tsb tsb tidaklah terlalu penting.

Walau bagaimanapun juga tampaknya masih ada hal lain yang jauh lebih penting dari pembebasan WNI tsb, yaitu bagaimana mencegah agar peristiwa penculikan dengan uang tebusan tsb tidak dilakukan lagi oleh kelompok Abu Sayyaf dan kelompok manapun.

Kelompok Abu Sayyaf sudah jelas melakukan penculikan dan memina uang tebusan dengan tarif tinggi. Jika hal ini dibiarkan maka penculikan model begini akan menjadi semacam industri seperti yang dikatakan oleh Jubir militer Filipina Brigjen Restituto Padila.

Padila mengatakan bahwa  kegiatan penculikan yang sering dilakukan kelompok Abu Sayyaf sudah menjadi semacam “industri”. Pada awalnya Padila menghimbau agar jangan membayar uang tebusan seperti yang diminta kelompok tsb, agar industri penculikan tsb dapat dihentikan.

Menurut Padilla pembayaran tebusan justru menambah subur praktik penculikan di wilayah perairannya, dan berpotensi memperkuat kelompok pemberontak dan militan semacam itu.

Merujuk pada apa yang dikatakan Padila tsb, tentunya pasca pembebasan 10 WNI tsb perlu dipikirkan kerja sama antar Negara untuk melakukan tindakan menghentikan industri penculikan oleh kelompok Abu Sayyaf.

Untuk itu sudah sewajarnya  pembebasan semua sandera harus diprioritaskan lebih dulu dengan cara apapun. Jika terpaksa biarlah semua sandera itu dibebaskan dengan membayar uang tebusan kalau hal tsb memang adalah satu-satunya jalan tercepat.

Setelah semua sandera bisa dibebaskan maka langkah selanjutnya adalah menumpas kelompok Abu Sayyaf agar industri penculikan yang dijalankannya dapat dihentikan dan peristiwa serupa tidak terjadi lagi dan lagi.

Selanjutnya sudah seharusnya pihak militer Filipina berada digaris terdepan untuk bertindak lebih dulu menumpas kelompok Abu Sayyaf karena selama ini otoritas Filipina telah melarang masuknya militer Negara lain memasuki wilayah negaranya.

Sumber:

1. Kompas.com (1-5-2016)

2. Detik.com (1-5-2016)

3. Berita6.com (21-4-2016)