Tahun 2019 menjadi tahun yang krusial. Tak hanya karena faktor pemilihan umum legislatif dan eksekutif, tahun 2019 juga menjadi tahun APBN yang memprioritaskan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai fokus utama. Namun demikian, hal itu bukan berarti sektor lain tak mendapat alokasi anggaran yang meningkat. Sebut saja belanja infrastruktur yang nilainya tetap meningkat dari Rp410 triliun pada 2018 menjadi Rp415 triliun dalam APBN 2019.
Rencana Kerja Pemerintah sendiri mengambil tema "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas". Tema tersebut diarahkan pada upaya pembangunan SDM dan upaya pemerataan pembangunan wilayah, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor. Oleh karena itu, belanja APBN 2019 akan lebih difokuskan pada investasi di bidang pendidikan dan kesehatan guna menghasilkan SDM Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi di kancah internasional.
Sebagai bukti, tren anggaran pendidikan pun mengalami kenaikan untuk APBN 2019 dari Rp444,1 triliun pada 2018 menjadi Rp492,5 triliun pada APBN 2019. Atau dengan kata lain, total anggaran pendidikan naik sebesar Rp48,4 triliun pada 2019. Begitu pun untuk sektor kesehatan. Alokasi anggaran untuk tahun 2019 naik sebesar Rp12,1 triliun menjadi Rp123,1 triliun.
Tema kerja dan fokus yang sangat baik ini sudah sepatutnya kita komunikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab. Berikut kami sajikan beberapa ulasan "Membedah APBN 2019".
Seperlima APBN untuk pendidikan
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Anggaran, Askolani, mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka menengah dan jangka panjang. Alokasi anggaran pun tidak hanya di Kementerian/Lembaga pusat, namun juga dialokasikan ke Pemerintah Daerah melalui dana transfer ke daerah.
"Itu yang kemudian menjadi tulang punggung daripada alokasi belanja kita. Satu Belanja Pendidikan, kedua Infrastruktur, kemudian Belanja Kesehatan, yang satu lagi yang juga dominan itu Perlindungan Sosial, yang jumlahnya juga signifikan baik melalui PKH (Program Keluarga Harapan) maupun subsidi," jelasnya kepada Media Keuangan dalam wawancara beberapa waktu lalu.
Lebih jauh, Askolani juga menjelaskan pada tahun ini alokasi yang diberikan untuk pendidikan sebesar Rp492,5 triliun dari total APBN yang sebesar Rp2.461,1 triliun, sehingga total alokasi Belanja Pendidikan terhitung sebesar 20 persen dari APBN. Senada dengan hal tersebut, Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Purwanto, mengungkapkan anggaran pendidikan dan kesehatan merupakan hal yang diamanatkan dalam UUD 1945.Â
Sejak tahun 2009, besaran anggaran pendidikan telah dialokasikan sebesar seperlima dari APBN. Alokasi kesehatan sendiri sudah mencapai 5 persen dari APBN sejak tahun 2016. "Jumlah tersebut terus meningkat secara signifikan seiring dengan meningkatnya volume APBN kita," jelas Purwanto.
Secara anggaran pun, pemerintah memberikan perhatian penuh untuk pendidikan. Hal itu terbukti selama 5 tahun terakhir alokasi Belanja Pendidikan memiliki tren yang semakin naik. Menurut Purwanto, kenaikan yang semakin besar dalam anggaran pendidikan tahun depan memang ditujukan untuk beberapa program seperti refocusing anggaran pendidikan untuk peningkatan kualitas dan akses yang merata dan berkeadilan; meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah; meningkatkan kualitas dan ketersediaan guru; sinergi antarprogram di bidang pendidikan untuk sustainable education, seperti Program Keluarga Harapan, Program Indonesia Pintar, Bidikmisi, beasiswa LPDP; memperkuat pendidikan vokasi antara lain sikronisasi kurikulum SMK (link and match); memperkuat sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam peningkatan akses dan kualitas pendidikan; mempersiapkan tenaga pendidik yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi; dan terakhir untuk memperkuat peran LPDP sebagai Sovereign Wealth Fund untuk mendorong perluasan program beasiswa afirmasi.
Lebih detail, Purwanto pun menjelaskan melalui Program Indonesia Pintar yang menyasar anak didik dari kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu untuk membantu anak-anak usia sekolah agar tetap mendapatkan layanan pendidikan dasar dan menengah sampai tamat, baik mellaui jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan nonformal. Selain itu, juga ada Bidikmisi yang diperuntukkan bagi mereka yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ditujukan untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
"Sementara itu, untuk meningkatkan kualitas guru, Pemerintah juga menyediakan Tunjangan Profesi Guru (TPG) baik bagi guru dengan status PNS maupun Non-PNS dengan persyaratan tertentu," ujarnya.
Terkait infrastruktur pendidikan, Pemerintah Pusat dan Daerah terus berusaha menyediakan tempat belajar yang layak bagi siswa melalui pembangunan Unit Sekolah Baru, Ruang Kelas Baru, Rehabilitasi Ruang Kelas, Sarana Pendidikan Lain, Revitalisasi/Renovasi Sekolah Berasrama, Ruang Penunjang, dan Sekolah Satu Atap, serta penyediaan peralatan pendidikan yang memadai.
Manusia sehat berkualitas
Pada hakikatnya, alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan sudah sedemikian besarnya, sehingga yang harus menjadi perhatian adalah kualitas penggunaan anggarannya sendiri. Menurut Purwanto, masih banyak hal yang perlu diperbaiki seperti masih banyaknya sekolah yang rusak dan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan yang terbatas. Namun demikian, hal yang perlu ditekankan adalah anggaran pemerintah hingga saat ini masih terbatas dan perlu pengalokasian yang sesuai dengan kebutuhan program-program pemerintah.
Tak hanya itu, selain ingin meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, pemerintah juga fokus untuk meningkatkan kesehatan dari manusianya. Purwanto menuturkan pentingnya aspek kesehatan dalam program pembangunan SDM. Untuk itu, anggaran kesehatan diarahkan untuk  percepatan peningkatan kepesertaan JKN; peningkatan akses dan kualitas layanan program JKN; mendorong supply side melalui sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah; mendorong pola hidup sehat melalui Germas (Gerakan Masyarakat Sehat); peningkatan nutrisi ibu hamil, menyusui dan balita, serta imunisasi; percepatan penurunan stunting melalui skema Program for Result (PforR); serta pemerataan akses layanan kesehatan melalui DAK Fisik dan pembangunan rumah sakit di daerah menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Senada dengan Purwanto, Kepala Pusat Kebijakan APBN, Hidayat Amir, mengungkapkan kondisi masyarakat Indonesia yang menuju bonus demografi menunjukkan semakin banyaknya angkatan usia produktif. Untuk itu, permasalahan kesehatan SDM seperti stunting menjadi masalah serius karena dapat berdampak pada tingkat kecerdasan dan pertumbuhan fisik yang rentan terhadap rendahnya daya tahan tubuh. Ujungnya, tingkat produktivitas yang seharusnya bisa dicapai pun menurun.
"Kalau di Belanja Kesehatan itu ada PBI (Penerima Bantuan Iuran). Itu kan program jaminan kesehatan nasional. Pemerintah memberikan bantuan iuran untuk masyarakat kurang mampu. Nah itu jumlahnya juga dinaikkan," ungkapnya.
Menyongsong 2019
Amir menjelaskan lebih jauh terkait tantangan APBN yang perlu diantisipai oleh pemerintah dalam menghadapi tahun 2019. Menurutnya, tantangan terbesar masih berasal dari ketidakpastian yang masih tinggi dari situasi globlal. "Kemarin misalnya dalam World Bank-IMF Annual Meeting ada release world economic outlook. Itu hampir semua negara pertumbuhannya terkoreksi di tahun depan," terangnya.
Dari sisi domestik, meski memasuki tahun politik, namun hemat Amir berdasarkan pengalaman tahun politik sebelum-sebelumnya relatif masih aman. Untuk itu, ia berharap kondisi yang stabil dan aman di dalam negeri dapat mendorong sektor perdagangan melalui sisi ekspornya. Harapannya, eskpor akan bisa menjadi mesin prndorong untuk pertumbuhan ekonomi.Â
"Saya berharap situasi pemilu tetap kondusif. Campaign-nya campaign sehat gitu. Karena sekali lagi, perekonomian tidak akan tumbuh baik kalau dalam kondisi yang tidak stabil. Itu kira-kira dari sisi resiko-resikonya," harapnya.
Sementara itu, dari sisi konsumsi rumah tangga masih memberikan kontribusi yang besar sekitar 56 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga daya beli atau dengan kata lain menjaga inflasi. Amir mengungkapkan dengan berhasilnya proyek infrastruktur, inflasi yang berasal dari volatile food sudah mulai terkendali dan stabil. Hal itu dikarenakan dengan adanya infrastruktur proses distribusi logistik saat ini menjadi lebih mudah dan baik.
Menambahkan hal tersebut, Direktur Anggaran Bidang PMK, Purwanto, mengungkapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam APBN 2019. Misalnya melalui pemantapan reformasi birokrasi dengan menjaga kesejahteraan aparatur negara, melanjutkan efisiensi belanja nonprioritas untuk meningkatkan kualitas belanja yang lebih produktif, mendorong efektivitas program perlindungan sosial, penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, penguatan IT dan vokasional, mendorong penguatan investasi dan ekspor antara lain melalui percepatan dan perbaikan kualitas infrastruktur, serta antisipasi ketidakpastian dan penanganan isu-isu strategis.
Abdul Aziz (Biro KLI Kemenkeu)
*) Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dan tidak mencerminkan sikap dan kebijakan instansi penulis bekerja.
