Buka Puasa Bersama (yang) Terlarang?

Klarifikasi Seskab

Promono Anung selaku Seskab, mengungkapkan bahwa pada dasarnya presiden Joko Widodo meminta jajaran pemerintah untuk berbuka puasa secara sederhana pada bulan Ramadhan tahun ini. Permintaan ini dilatari atas banyaknya sorotan publik kepada pejabat yang bergaya hidup parlente alias "bermewah-mewah".

Secara tegas, Pramono Anung mengatakan surat edaran tersebut sifatnya terbatas pada jajaran pejabat pemerintah dan Aparat Sipil Negera (ASN). Bagi masyarakat umum, ormas, dan organisasi lainnya disilahkan menggelar buka puasa bersama. Pemerintah hanya ingin menegaskan agar pejabat dan ASN hidup sederhana.

Intinya "Buka Puasa Bersama Tidak Terlarang, silahkan saja".

Salah, Tapi Harus Bijak

Jika merujuk surat edaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Seskab, kelihatannya keliru jika tidak disebut salah. Kekeliruannya karena secara administratif, mestinya surat edaran ini tidak perlu diendus publik. Tidak bocor ke mana-mana. Sifatnya internal. Dengan demikian, tata kelola administrasi pemerintahan di lingkungan Seskab penting dipertanyakan.  

Secara subtantif, konten edaran ini memang perlu kehati-hatian. Mungkin saja, niat presiden Joko Widodo baik, tapi teks adminstratif yang tertuang dalam surat tidak mampu menjabarkan makna subtantif apa yang diinginkan sang presiden.Karena isunya sangat sensetif dan jika ditelaah secara mendalam, menimbulkan tafsir yang macam-macam.

Sesungguhnya, buka puasa bersama merupakan bagian tradisi bulan Ramadhan di negeri kita. Dianjurkan karena karena memang disyariatkan dan mengandung keutamaan silaturahim dan ukhuwah Islamiyah. Begitu dilarang, pasti menimbulkan reaksi, khususnya bagi umat Islam yang sedang menunaikan ibadah puasa.

Ramadhan merupakan bulan yang suci penuh rahmah. Seharusnya, semua pihak harus bijaksana. Menurut saya, isu ini biasa saja dan tidak prinsip sehingga tidak perlu heboh dengan "menggoreng-gorengnya" hingga jadi isu liar. Kurang bijaklah, jika hanya karena isu itu, para pesohor berseru "jangan taati pemerintah".

Tapi dengan kehebohan ini, pemerintah diharapkan lebih hati-hati dan juga bijaksana. Jangan justru jadi biang kehebohan. Semoga.