Gagal mengendalikan harga BBM dan LPG
Kenaikan harga BBM terjadi hampir di setiap jaman pemerintahan Presiden. Mungkin hanya Presiden B.J Habibie yang tidak mengalamai peristiwa ini mengingat umur pemerintahannya sangat pendek.
Setiap Presiden RI yang berkuasa terpaksa menaikkan harga BBM dan Gas setelah tak mampu lagi mengatasi subsidi akibat lonjajkan harga minyak dunia dan kelangkaan produksi atau stok di dalam negeri.
Minyak mentah yang didatangkan dari luar negeri harganya melonjak pesat akhir-akhir ini ekses perang Rusia-Ukraina. Begitu juga harga LPG. Mau tidak mau, suka tidak suka, hukum kesimbangan ekonomi terjadi meskipun menimbulkan dampak tidak puas pada pemerintah.
Situasi tidak puas seperti ini lumrah, terjadi di seluruh dunia, namun menjadikan isu ini untuk menggantikan Jokowi dari kasus ini BUKAN alasan yang logis.
Melanggar konstitusi untuk jabatan periode ke tiga
Terlepas dari menteri dan partai politik apa saja yang telah menggadang-gadang usaha merubah konstitusi tentang jabatan Presiden/Wapres, faktanya sejak dua bulan yang lalu Jokowi telah menyatakan secara eksplisit tidak ingin jabatan ke tiga.
Ironisnya para penentang Jokowi menganggap itu akal-akalan karena beberapa menteri dan pengurus partai Politik justru sedang mencari celah bagaimana bisa mensiasati 3 periode Jokowi bisa terealisasi.
Faktanya Presiden Joko Widodo berkali-kali menyampaikan "TIDAK" untuk 3 periode. Oleh karenanya isu ini TIDAK tepat dijadikan alasan menjatuhkan Jokowi.
Menunda Pemilu 2024
Para penentang Jokowi menduga masih ada siasat baru Jokowi, yakni menunda pemilu karena alasan pandemi, kekacauan dan sebagainya sehingga secara tidak langsung itu sama dengan memperpanjang masa jabatan Jokowi karena alasan darurat.
