Partai Kita Sendirian (PKS), Coba Kenapa?

Ketua DPP Partai Keadilan Sosial (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan bahwa partai dipimpinnya yakin tidak akan sendirian menjadi oposisi terhadap pemeirintah. Alasannya setelah penunjukan posisi menteri diumumkan nanti akan banyak partai-partai lain yang kecewa karena tidak sesuai dengan kuota.

"Harapan tiga, empat atau lima menteri, ternyata cuma satu atau enggak ada," ucap Mardani hakkul yakin langkah kecewanya akan diikuti oleh partai lain dengan rasa kecewa yang sama. Oleh karenanya ia yakin sekali PKS tidak akan sendirian beroposisi.

Tidak lama kemudian, wakil ketua majelis Syuro, Hidayat Nur Wahid juga melontarkan nada kecewa, "Kemarin jadi kompetitor, sekarang jadi pembantu," ujarnya menilai, seakan tidak ada marwah Prabowo karena akhirnya merapat ke pemerintah.

Dari ucapan kedua petinggi PKS itu kita melihat betapa kekanakan cara berpikirnya (jika tak pantas disebut dangkal). Alasannya :

Pertama, dalam politik itu tidak ada teman dan musuh abadi. Nur Wahid lupa dalam politik yang abadi itu hanyalah kepentingan. Jangan heran hari ini berteman (karena sehaluan dan sama pikiran) tapi besok, lusa atau kapan pun bisa jadi musuhan karena berbeda kepentingan.

Partai Nasdem pun kini berpotensi jadi oposisi, padahal Nasdem termasuk partai pendukung pemerintah sebelumnya. Jadi bukan karena jatah menteri banyak atau sedikit lantas kita harus jadi oposisi.

Kedua, jika ukurannya jatah menteri kedua petinggi PKS itu lupa bahwa PKS juga pernah diberi pengakuan atau keprcayaan oleh pemerintah pada masa SBY - Boediono. Saat itu PKS dapat jatah 3 orang menteri. Namun para politisi PKS "rajin" memusuhi pemerintahan SBY. Politikus kakap seperti Fahri Hamzah terus mengkritik pemerintah secara terbuka maupun melalui media massa.

Pemerintah SBY -saat itu- tidak alergi pada kritikan atau minta dipuja puji melainkan memberi pengakuan pada PKS setingkat lebih baik guna sama-sama menggerakkan roda pemerintahan dan negara dalam nuansa politik yang bersinergi pada arah yang sama, bukan arah masing-masing.

Pada masa awal pemerintahan Jokowi pun sesungguhnya PKS pernah ingin merapat ke pemeritah. Sohibul Iman pernah memperlihatkan niat tersebut dengan membawa rombongannya silaturrahmi ke Istana pada 21/12/2015. 

Partai PAN sempat menilai positif langkah tersebut sehingga Zulkifli Hasan mengatakan "inilah saat yang tepat bagi PKS bergabung dengan pemerintah" pada saat itu.

Kemudian PKS mengundang Presiden Joki menghadiri acara Musyawarah Nasional PKS tapi Presiden Jokowi "berhalangan" memenuhi undangan tersebut.

Mengapa mantan Presiden SBY dan Presiden Joko Widodo akhirnya enggan menerima uluran tangan PKS? Sombongkah mereka? Congkak atau alergi?

Tidak!. Kader-kader dan politikusnyalah yang tidak dapat dipegang ucapannya. Bukan rahasia lagi sangat banyak kader dan simpatisan PKS melontarkan urajan kebencian di media sosial selama ini sehingga banyak warga yang tidak tahu apa-apa terpapar oleh ujaran kebencian tersebut. 

Liatnya PKS bukan hisapan jempol. Partai ini paling perkasa dan militan mendukung Prabowo. Mungkin merasa ditunggangi Prabowo akhirnya sadar lalu menjaga jarak, menghindar lalu menyeberang. 

Prabowo tidak merasa bersalah dengan pilihannya. Tidak ada idealisme dalam politik, hari ini kawan besok jadi lawan dan sebaliknya. Lagi pula Prabowo dan Gerindra tidak ingin ditunggangi untuk agenda lain dibalik kerjasama dalam kendaraan Koalisi Adil Makmur. 

Gerindra pasti tetap menjalankan fungsi oposisinya pada pemerintah saat yang tepat tanpa merasa sungkan karena Gerindra menghadirkan 4-5 menteri dalam kabinet ini (perkiraan).

PPP yang hanya meloloskan 19 kursi di DPR, jika dapat jatah 1 menteri rasanya luar biasa. Namun demikian jika  pemerintah salah langkah atau strategi PPP tetap menjalankan fungsi kontrolnya jadi oposisi.

PKB yang meloloskan 54 kursi sangat bersyukur diberi jatah 2 atau 3 menteri namun tidak berarti harus diam jika pemerintah dinilai salah langkah atau salah strategi. Bila perlu partai-partai itu  menjadi oposisi pada saat-saat tertentu.

Banyak dapat jatah menteri tidak berarti harus mbalelo pada pemerintah, tapi tidak berarti harus kekanakan. Apalagi sejumlah parpol sebelumnya lagak, pasang gengsi tidak mau dijatahin menteri oleh Presiden, padahal Presiden juga tidak ingin semua partai jadi pendukung apapun langkah dan strateginya sebagai kepala negara dan pemerintahan.

Benar sekali kata Surya Paloh, "Tanpa oposisi pemerintahan jadi otoriter." Artinya oposisi itu tetap perlu sebagai penyeimbang, setidaknya jadi bumbu penyedap dalam romantika politik.

Kini PKS merasa sendirian persis seperti perasaan ke dua  petingginya. Koalisi Adil Makmur yang didirkan pada 18 September 2018 seakan sunyi sepi bagi setelah beberapa partai dalam Koalisi Adil Makmur mendapat jatah menteri lebih banyak dari PKS terima jika itu jadi ukuran.

Pantaslah PKS kini merasa jadi Partai Kita (jadi) Sendirian. Mengagumkah berjalan sendirian atau beruntung atau tidak dua-duanya?