Safari politik Prabowo Subianto ke sejumlah ketua partai politik (parpol) dalam seminggu terakhir banyak menyita perhatian publik. Banyak dugaan politis di balik manuver Prabowo.
Sebagian orang menilai langkah tersebut cuma meminta pandangan dari para ketua parpol tentang langkah politik secara umum ke depan. Sementara para pengamat lain menilai langkah tersebut adalah sebuah sinyal kuat penunjukan Prabowo sebagai salah satu menteri Kabinet Kerja 2 dalam pemerintahan Joko Widodo.
Berkaitan dengan hal tersebut kini sangat banyak beredar dugaan telah ada tawar menawar politik di mana Prabowo akan menempati posisi sebagai Menko Polhukam. Sementara pengamat lain mengatakan posisi Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Bahkan ada yang mengira Prabowo akan menempati pos sebagai Menteri Luar Negeri.
Secara tradisional partai pemenang Pemilu memegang tiga matra utama kementrian yaitu Mendagri, Menlu, dan Menhan. Itu berarti PDIP mendapat 3 "jatah" posisi utama di atas.
Akan tetapi kali ini tampaknya beda. Megawati harus "merelakan" salah satu posisi utama itu diberikan pada sang "adik" tidak separtai, imbalan tali asih atas mencairnya sikap keras Prabowo dari bara politik pasca kekalahannya dalam Pilpres 2019 lalu.
Rendahkah posisi sebagai Menteri Dalam Negeri bagi calon bursa Presiden RI tersebut? Tampaknya tidak. Justru posisi ini lebih pas daripada Prabowo menjadi Menteri Luar Negeri (Menlu) atau menjadi Menteri Pertahanan. Mengapa?
Sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) posisi Retno Marsudi tak tergoyahkan, srikandi itu telah jadi ikon duta negara hingga saat ini. Kelihaiannya berdiplomasi lemah gemulai namun cerdas telah membuat ia terkenal di seluruh dunia.
Wanita tamatan universitas terkenal di luar negeri itu pun sudah berpengalaman sehingga terlalu berisiko jika menggantinya dengan sosok lain apalagi sosok yang kurang kompatibel dengan persyaratan minimal Menlu sekalipun.
Sebagai Menhan Probowo kurang cocok pada posisi tersebut karena beberapa tingkah polah Prabowo selama kampanye Pilpres lalu lebih memperlihatkan adanya perpecahan dalam tubuh militer dan polisi sehingga bekasnya tetap terbawa sampai saat ini, yaitu citra negatif.
Meskipun latar belakang Prabowo dari karier militer 24 tahun (hingga berhenti pada 1988) namun citra negatif di mata militer dan kepolisian masih membekas sehingga hingga kini.
Sekecil apapun pandangan negatif terhadap Prabowo dari kedua lembaga tersebut ini dapat menganggu saat bertugas nanti. Pengabdian hebat 24 tahun seakan sirna dalam hitungan bulan akibat terpapar kampanye "hitam" dalam pilpres 2019 lalu.
Konflik masa lalu dengan LB Moerdani, Wiranto dan beberapa Jendral lainnya pada masa kini semakin mengukuhkan sulitnya Prabowo berinteraksi dengan militer dan kepolisian serta lembaga terkait pada suatu saat nanti jika menjabat Menhan.
Kondisi hampir sama juga berlaku untuk jabatan Menko Polhukam, berat utuk Prabowo meskipun semua saja bisa terjadi jika Jokowi menunjuk.
Sebagai Mendagri? Bolehlah Prabowo menggantikan posisi Tjahjo Kumolo. Pengalaman "asam-garam" politik telah dirasakan Prabowo pasca banting setir dari dunia militer telah membentuk karakternya mengarah pada politkus ketimbang militer.
Berbekal pengalaman menjadi pendiri Patai Gerindra, calon Wapres dan calon Presiden (gagal dua kali) sudah sangat cukup bagi mantan Letnan Jendral" ini menjadi salah satu politkus terhandal dimiliki negeri ini yaitu sebagai Menteri Dalam Negeri.
Signal peluang Prabowo jadi Mendagri terlihat jelas dalam seminggu terakhir pasca "gerilya" politiknya ke berbagai ketua parpol. Pertemuan dengan ketua umum Parpol Golkar menghasilkan kesamaan yang sifatnya "remeh temeh" termasuk kesamaan nama parpol dari huruf pertama "G" yang sesungguhnya sebuah statemen sangat tidak penting.
Pertemuan dengan ketua umum Nasdem menghasilkan visi yang sama unutk melakukan amandemen terhadap UUD 1945 tentang pengelolaan pemerintahan dan negara.
Pertemuan dengan ketua umum PKB menghasilkan candaan. Prabowo masuk ke dalam koalisi pemerintah disebut sebagai "makmum masbuq" artinya pengikut imam yang terlambat datang hingga tertinggal rakaatnya.
Pertemuan dengan ketua umum PDIP cuma dianggap penyambung silaturrahmi. Sedangkan pertemuan dengan ketua PPP tak ubah cuma kunjungan muhibah timbal balik saling kunjung.
Mungkin safari atau gerilya atau manuver politik itu masih tahap "malu-malu" tapi sudah cukup memberi signal positif Prabowo bakal membidangi para tokoh-tokoh politik kaliber utama di atas.
Oleh karenanya Prabowo berencana mengadakan pertemuan lebih spesifik dalam waktu dekat dengan para pengurus teras Parpol pada 17 Oktober 2019 atau 3 hari sebelum Presiden dan Wapres dilantik pada 20 Oktober 2019 akan datang. Rencana ini telah dilontarkan juru bicara Prabowo di Senayan yaitu Dahnil Anzhar Simanjuntak (9/10/2019).
Uniknya safari politik Prabowo itu tidak dianggap sebuah "gerilya politik" malah hanya sebuah silaturrahmi saja sebagaimana diutarakan oleh ketua DPR. Sebuah pernyataan tidak bermutu dan terlihat dangkalnya. Padahal banyak pengamat melihat langkah Prabowo tersebut adalah manuver politik.
Rocky Gerung (Roger) menyatakan gerilya itu sebagai "manuver" dalam pernyataan pedasnya terkait kekecewaannya terhadap Prabowo. Saking geramnya "Roger" kini siap jadi oposisi terhadap Prabowo.
Sementara itu, Pengamat komunikasi politik dari Universitas Mercu Buana Syaifuddin menilai, pertemuan Prabowo dengan petinggi parpol koalisi Joko Widodo merupakan manuver politik.
Jadi tampaknya sudah jelas Prabowo akan menempati posisi Mendagri. Beberapa alasan dan kondisi terkini disebutkan di atas mengarah pada perkiraan tersebut.
Segala sesuatu bisa saja berubah apalagi jika presiden Jokowi menunjuk. Akan tetapi berdasarkan situasi dan kondisi disebutkan di atas suka tidak suka kita akan melihat kemungkinan tersebut terealisasi.
Calon lain yang berharap jadi Mendagri bersiaplah kecewa.
abanggeutanyo
