Konflik masa lalu dengan LB Moerdani, Wiranto dan beberapa Jendral lainnya pada masa kini semakin mengukuhkan sulitnya Prabowo berinteraksi dengan militer dan kepolisian serta lembaga terkait pada suatu saat nanti jika menjabat Menhan.
Kondisi hampir sama juga berlaku untuk jabatan Menko Polhukam, berat utuk Prabowo meskipun semua saja bisa terjadi jika Jokowi menunjuk.
Sebagai Mendagri? Bolehlah Prabowo menggantikan posisi Tjahjo Kumolo. Pengalaman "asam-garam" politik telah dirasakan Prabowo pasca banting setir dari dunia militer telah membentuk karakternya mengarah pada politkus ketimbang militer.
Berbekal pengalaman menjadi pendiri Patai Gerindra, calon Wapres dan calon Presiden (gagal dua kali) sudah sangat cukup bagi mantan Letnan Jendral" ini menjadi salah satu politkus terhandal dimiliki negeri ini yaitu sebagai Menteri Dalam Negeri.
Signal peluang Prabowo jadi Mendagri terlihat jelas dalam seminggu terakhir pasca "gerilya" politiknya ke berbagai ketua parpol. Pertemuan dengan ketua umum Parpol Golkar menghasilkan kesamaan yang sifatnya "remeh temeh" termasuk kesamaan nama parpol dari huruf pertama "G" yang sesungguhnya sebuah statemen sangat tidak penting.
Pertemuan dengan ketua umum Nasdem menghasilkan visi yang sama unutk melakukan amandemen terhadap UUD 1945 tentang pengelolaan pemerintahan dan negara.
Pertemuan dengan ketua umum PKB menghasilkan candaan. Prabowo masuk ke dalam koalisi pemerintah disebut sebagai "makmum masbuq" artinya pengikut imam yang terlambat datang hingga tertinggal rakaatnya.
Pertemuan dengan ketua umum PDIP cuma dianggap penyambung silaturrahmi. Sedangkan pertemuan dengan ketua PPP tak ubah cuma kunjungan muhibah timbal balik saling kunjung.
Mungkin safari atau gerilya atau manuver politik itu masih tahap "malu-malu" tapi sudah cukup memberi signal positif Prabowo bakal membidangi para tokoh-tokoh politik kaliber utama di atas.
Oleh karenanya Prabowo berencana mengadakan pertemuan lebih spesifik dalam waktu dekat dengan para pengurus teras Parpol pada 17 Oktober 2019 atau 3 hari sebelum Presiden dan Wapres dilantik pada 20 Oktober 2019 akan datang. Rencana ini telah dilontarkan juru bicara Prabowo di Senayan yaitu Dahnil Anzhar Simanjuntak (9/10/2019).
Uniknya safari politik Prabowo itu tidak dianggap sebuah "gerilya politik" malah hanya sebuah silaturrahmi saja sebagaimana diutarakan oleh ketua DPR. Sebuah pernyataan tidak bermutu dan terlihat dangkalnya. Padahal banyak pengamat melihat langkah Prabowo tersebut adalah manuver politik.
