Mohon tunggu...
Abanggeutanyo
Abanggeutanyo Mohon Tunggu... Wiraswasta - “Besar, ternyata ada yang lebih besar, sangat besar, terbesar, super besar, mega besar dan maha besar.”

Nama : FM Al-Rasyid ---------------------------------------------------------------- Observe and be Observed

Selanjutnya

Tutup

Politik

Setengah Waras, Tak Waras, Sumber Waras dan Ahok

24 April 2016   14:43 Diperbarui: 29 Juli 2021   01:47 1459
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Silang pendapat dari kubu pro dan kontra Ahok menghujam media massa tidak henti-hentinya. Ibarat perang di Suriah terjadi lontaran aneka jenis senjata tembakan dari ukuran biasa hingga ukuran besar memekakkan telinga, aneka pemberitaan tentang Ahok kadang tedengar biasa-biasa saja namun tak jarang membuat kita tetegun akibat hantamannya tedengar amat menggelegar.

Pemberitaan tentang Ahok membuat kita perlu ekstra hati-hati memilih mana  fakta yang benar, setengah benar atau mungkin saja Fakta yang tidak benar. Aroma kental berbau politik di dalam polemik Ahok membuat beberapa diantara kita tidak dapat memfilter manakah fakta paling tepat dan akuat. Berbagai pemberitaan tentang topik Ahok dari media massa setidaknya dapat membantu kita menyaring informasi lebih hati-hati. 

Berikut beberapa cuplikan tuduhan dan jawaban tentang Ahok dari berbagai media massa mengenai tuduhan tehadap Ahok yang kerap ditemukan dari berbagai media massa. 

Dia dituduh BPK menetapkan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Rumah Sakit Sumber Waras  di Jalan Tomang Utara Rp20,755 juta per meter. Padahal harga pasar Tanah RSSW per tanggal 6 Juni 2014 -seharusnya Rp16 juta per meter dengan mengakali kaidah penilaian atau appraisal harga yang berlaku.

Dia menjawab : Lokasi yang ditetapkan BPK salah. Lokasi lahan Sumber Waras bukan di Jalan Kiai Tapa, tapi di Jalan Tomang Utara. Lokasi tanah Sumber Waras seluas 3,6 hektare itu berada di Jalan Kyai Tapa, Grogol, Jakarta Barat bukan di Jalan Tomang. Berdasarkan sertifikat Badan Pertanahan Nasional pada 27 Mei 1998, tanah itu berada di Jalan Kiai Tapa. Statusnya hak guna bangunan nomor 2878.

Dia dituduh BPK mempermainkan NJOP di jalan Jalan Tomang Utara.

Dia menjawab : Penentu NJOP Sumber Waras adalah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang menyebutkan pajak lahan itu mengikuti NJOP Jalan Kiai Tapa. Faktur yang ditandatangani Satrio Banjuadji, Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Grogol menyebutkan tanah itu di Jalan Kyai Tapa dengan NJOP sebesar Rp 20,7 juta.

Dia dituduh akan (telah) ditangkap. Tekanan untuk menangkap Ahok telah muncul sejak Pebruari lalu bahkan sejak lama. Muncul aneka isu berulangkali Ahok akan ditangkap. Terakhir beberapa hari lalu, muncul pesan berantai bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok alias Basuki Indra alias Zhong Wanxie ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Sumber Waras. Bunyi pesannya : ” INFO A1 PAK AHOK AKAN JADI TSK (TERSANGKA) KASUS RS SUMBER WARAS.“

Teman Ahok menjawab : Orang memaknai Ahok coba bermain-main, ternyata yang main itu dewan yang tertangkap itu, yang 2 hari sebelumnya juga mendeklarasikan sebagai cagub. "Tapi buktinya, sampai saat ini belum terbukti bersalah," uja Emanuel dai Teman Ahok.

Dia dituduh mengalihkan kasus RS Sumber Waras (RSSW) dengan program penghijauan Kalijodo. "Ahok ditangkap entar," kata Lulung di Gedung KPK, pada (17/2) lalu. Dia menilai Ahok sedang menghindar dari kasus korupsi RS Sumber Waras dengan cara penertiban Kalijodo. Haji Lulung menilai relokasi warga Kalijodo hanya pengalihan isu.

Dia menjawab : Lulung mungkin mau ditangkap KPK karena gratifikasi. "Tetapi, sayang laporan gratifikasi itu 45 hari kerja, padahal sudah cerita tahun lalu. Ya, mudah-mudahan orang KPK bisa ingat kasus Lamborghini dan dia enggak lapor gratifikasi sebagai pejabat," katanya.

  • Selain itu Ahok juga menuduh Anggota dewan DKI temasuk Lulung tetap beusaha menyelipkan anggaran siluman  pembelian UPS dalam draf RAPBD yang asli adalah yang telah diserahkan DPRD DKI kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan telah digagalkan Ahok.

Dia ditiuduh oleh wakil rakyat tak becus dan korup dalam pembelian lahan RSSW sehingga para wakil rakyat melakukan kunjungan ke RSSW. Bahkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang ikut campur menyelidiki kasus dugaan korupsi dalam pembelian lahan RSSW harus terjun melaksanakan sidak ke RSSW.

Dia menjawab : "Dia (dewan) mau kunjungan ke langit, ke akhirat, mau loncat dari Monas. Aku enggak mau pusing," kata Ahok.

  • Temannya lainnya ikut jawab : "Fadli Zon dan Gerindra-nya sudah dendam kesumat sama Ahok. Saya sudah ingatkan, janganlah dendam kalian kepada mantan kader menggunakan lembaga."
  • Teman lainnya  ikut bantu jawab : Audit yang dilakukan BPK atas lahan RS Waras mengindikasikan adanya upaya memutarbalikan fakta dan merusak independensi dan profesionalisme BPK untuk memenuhi harapan pihak lain. "Untuk apa mengurusi sesuatu yg bukan urusan mereka, sementara pekerjaan sendiri terbengkalai, ujar Petrus, salah satu pendukung Ahok.

Dia dituduh korup dalam kasus reklamasi dan pembelian lahan RSSW oleh mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto.  "Aneh jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melihat adanya perilaku korupsi dalam pembelian lahan RS Sumber Waras. Sebab, kejanggalan dalam kasus yang menyeret Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama itu sangat jelas, ujarnya.

Teman Ahok dari Batman menjawab : Mereka memanfaatkan isu-isu seperti reklamasi ini untuk menjatuhkan Ahok.  "Apa yang dilakukan Ahok itu sudah melalui beberapa proses. Dia juga tidak buta hukum. pungkas Immanuel salah satu pengurus BATMAN.

Istrinya, Veronica Tan juga dituduh memiliki hubungan saudara dengan Ketua Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) Kartini Muljadi.

Dia jawab : "Bu Kartini Mulyadi, yang katanya saudara bini gua. Saudara dari Adam-Hawa kali." 

Dia dituduh korupsi dalam proses penyusunan Raperda Reklamasi Pantai DKI Jakarta.  Ratusan orang berunjuk rasa menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi menelisik keterlibatan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam dugaan korupsi Raperda Reklamasi Pantai DKI Jakarta.

Dia menjawab : "Sederhana saja, kamu cek karakter saya. Suruh saja periksa saya, makanya saya nantang semua orang periksa gaya hidup, LHKPN dan pajak saya." 

Dia dituduh dalam kasus biaya rehabilitasi lahan tambang timah yang tidak dibayar sekitar Rp 2 M. Ada juga kasus dia, kasus SPJ yang nggak dibayarkan. Belum lagi uang-uang fiktif saat di DPRD Belitung Timur. Selain itu dia juga dituduh melakukan penambangan kaolin dan pasir kuarsa di Hutan Lindung Gunung Noya Belitung melalui 4 perusahannya (CV) di Belitung Timur yakni penambangan kaolin dan pasir kuarsa di Hutan Lindung Gunung Noya Belitung melalui 4 perusahannya (CV)

Dia menjawab : Tingkah pegawai pajak di Belitung Timur mengecewakan karena tujuan mereka mengaudit laporan keuangan dan keluarganya bukanlah untuk ketertiban wajib pajak. “Tapi mereka ingin melayangkan tuduhan korupsi pada saya.”

Dia dituduh melarang pemotongan hewan kuban di DKI Jakata.

Dia menjawab : pemerintah DKI Jakarta tidak melarang kurban, tetapi melarang penjualannya di jalur hijau karena melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Dia juga punya adik Fifi Letya Indra, dituduh sebagai Notaris yang beperan dalam negosiasi pembeliah lahan RSSW.

Dia menjawab : "Itu mah fitnah banget. Lu cari saja daftar notaris, ada enggak nama adik saya. Adik saya itu pengacara,bukannotaris. Mau fitnah itu, agak cerdas sedikit fitnahnya," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (19/4/2016). Sumber : news.metrotvnews 2016/04/19.

Ahok juga dituding punya beking orang kuat dan tenama di negei ini. Salah satunya tuduhan Fadli Zon yang menuduh Jokowi melindungi Ahok. Politisi Gerindra itu pun meminta Presiden Jokowi segera memberikan klarifikasi akan beredarnya rumor tersebut.

Luhut Binsar Pandjaitan membantah tuduhan tesebut. "Saya kira enggak ada begitu. Enggak ada," ujar Luhut di Kompleks Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (17/4/2016).

  • Luhut meminta semua pihak tetap berpegang teguh pada keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penegak hukum yang berwenang menyelidiki perkara tersebut. Luhut juga meminta publik tak terlalu heboh dalam menanggapi pernyataan Fadli tersebut. Sumber : kompas.com.

Masih banyak tudingan lainnya tehadap Ahok. Entah itu benar atau setengah benar bahkan tidak benar perlu kita jalankan filter lebih obyektif dan mengedepankan fakta, bukan tekanan politik apalagi fitnah. Karena ibukota DKI Jakarta sebagai simbol negara perlu tenang dan damai. Jauh dari pengaruh politikus yang mempengaruhi warga melalui media massa bisa berujung pada instabilitas ibukota negara.

Berapa kerugian negara akibat tudingan tudingan terhadap Ahok? 400 miliar, 191 miliar atau 175 miliar, seberapapun nilainya tak penting karena yang terpenting adalah pembuktian dugaan pelanggaran hukum. Seberapun nilainya perlu poses pembuktian pada siapapun pelaku yang melawan hukum. Akan tetapi dominasi politik (pengaruh, aroma dan kekuatan politik) dalam sistim Politik dan sisitim Birokasi haruslah tetap berpijak pada etika dan moralitas.

Mana informasi yang waras, setengah waras bahkan tidak waras antara kubu pro Ahok dan kubu Anti Ahok, perlu disikapi dengan cerdas karena pasti lebih penting menjaga ketenangan DKI Jakarta ketimbang ribut melulu antara Pro Ahok dan Anti Ahok.

Sekadar mengingatkan saja. Kita kuatir jika tiba-tiba ibokota negara DKI Jakarta lantas telibat kerusuhan akibat orkestra yang dimainkan secara paksa oleh kubu pro dan anti Ahok dimanfaatkan oleh pihak ke tiga yang ternyata lebih tidak waras lagi.

Salam Kompasiana

abanggeutanyo

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun