Dia dituduh melarang pemotongan hewan kuban di DKI Jakata.
Dia menjawab : pemerintah DKI Jakarta tidak melarang kurban, tetapi melarang penjualannya di jalur hijau karena melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
Dia juga punya adik Fifi Letya Indra, dituduh sebagai Notaris yang beperan dalam negosiasi pembeliah lahan RSSW.
Dia menjawab : "Itu mah fitnah banget. Lu cari saja daftar notaris, ada enggak nama adik saya. Adik saya itu pengacara,bukannotaris. Mau fitnah itu, agak cerdas sedikit fitnahnya," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (19/4/2016). Sumber : news.metrotvnews 2016/04/19.
Ahok juga dituding punya beking orang kuat dan tenama di negei ini. Salah satunya tuduhan Fadli Zon yang menuduh Jokowi melindungi Ahok. Politisi Gerindra itu pun meminta Presiden Jokowi segera memberikan klarifikasi akan beredarnya rumor tersebut.
Luhut Binsar Pandjaitan membantah tuduhan tesebut. "Saya kira enggak ada begitu. Enggak ada," ujar Luhut di Kompleks Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (17/4/2016).
- Luhut meminta semua pihak tetap berpegang teguh pada keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penegak hukum yang berwenang menyelidiki perkara tersebut. Luhut juga meminta publik tak terlalu heboh dalam menanggapi pernyataan Fadli tersebut. Sumber : kompas.com.
Masih banyak tudingan lainnya tehadap Ahok. Entah itu benar atau setengah benar bahkan tidak benar perlu kita jalankan filter lebih obyektif dan mengedepankan fakta, bukan tekanan politik apalagi fitnah. Karena ibukota DKI Jakarta sebagai simbol negara perlu tenang dan damai. Jauh dari pengaruh politikus yang mempengaruhi warga melalui media massa bisa berujung pada instabilitas ibukota negara.
Berapa kerugian negara akibat tudingan tudingan terhadap Ahok? 400 miliar, 191 miliar atau 175 miliar, seberapapun nilainya tak penting karena yang terpenting adalah pembuktian dugaan pelanggaran hukum. Seberapun nilainya perlu poses pembuktian pada siapapun pelaku yang melawan hukum. Akan tetapi dominasi politik (pengaruh, aroma dan kekuatan politik) dalam sistim Politik dan sisitim Birokasi haruslah tetap berpijak pada etika dan moralitas.
Mana informasi yang waras, setengah waras bahkan tidak waras antara kubu pro Ahok dan kubu Anti Ahok, perlu disikapi dengan cerdas karena pasti lebih penting menjaga ketenangan DKI Jakarta ketimbang ribut melulu antara Pro Ahok dan Anti Ahok.
Sekadar mengingatkan saja. Kita kuatir jika tiba-tiba ibokota negara DKI Jakarta lantas telibat kerusuhan akibat orkestra yang dimainkan secara paksa oleh kubu pro dan anti Ahok dimanfaatkan oleh pihak ke tiga yang ternyata lebih tidak waras lagi.
Salam Kompasiana
