Dalam menghadapi masa pandemi covid-19, beragam upaya telah dilakukan pemerintah sebagai bentuk respon untuk mengatasi dampak yang telah diakibatkannya. Salah satunya adalah strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan keuangan negara dalam rangka stabilitasi sistem keuangan dan solusi untuk keluar dari ancaman yang menggerus perekonomian nasional.
Instrumen penting yang sangat menonjol dibandingkan dengan kondisi sebelum covid-19, adalah ditetapkannya toleransi pelampauan batas defisit anggaran diatas 3% dari Produk Domestik Bruto negara kita. Bahkan pelonggaran terhadap batas defisit anggaran ini, diperbolehkan sampai dengan penyusunan anggaran tahun 2022.
Meningkatnya beban belanja negara sebagai konsekuensi dari besarnya pengalokasian anggaran untuk upaya-upaya penangggulangan covid-19, yang disisi lain tidak diimbangi dengan peningkatan pada sisi penerimaan negara, tentunya berpotensi memperlebar rentang kekurangan terhadap belanja negara (defisit anggaran).
Untuk memperkecil dan menutupi kekurangan anggaran yang ada, pemerintah melakukan beberapa cara dalam mengatasi kondisi tersebut. Salah satu caranya adalah melakukan mobilisasi dana pada pasar keuangan dengan mendorong partisipasi masyarakat baik domestik maupun internasional melalui Surat Utang Negara (SUN).
Apa itu Surat Utang Negara (SUN)
Merujuk pada Undang-Undang No 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (SUN), secara normatif dijelaskan bahwa SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara sesuai dengan masa berlakunya.
Dalam konteks praktis, umumnya Surat Utang Negara ini lebih banyak dikenal dengan nama Surat Perbendaharaan Negara (SPN), dan Obligasi Negara (ON). Selain untuk membiayai defisit anggaran, penerbitan SUN juga dilakukan sebagai cara pemerintah memenuhi kebutuhan likuiditas kasnya dalam jangka pendek.
Dalam mekanisme penerbitan SUN, pemerintah sebelumnya wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Bank Indonesia (BI). Disaat investor sudah membeli SUN, maka pada saat itu juga akan timbul kewajiban pemerintah untuk memberikan imbal jasa investasi dalam bentuk kupon dan pelunasan pokok sesuai dengan jangka waktu atau tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan. Kesemua dana pembayaran tersebut bersumber dan disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Perbedaan utama kedua SUN diatas adalah jangka waktunya, Surat Perbendaharaan Negara berjangka waktu sampai dengan dua belas (12) bulan, sedangkan Obligasi Negara (Bonds) memiliki jangka waktu lebih dari dua belas (12) bulan. Selain itu, kedua SUN ini hanya ditawarkan dan dijual kepada investor institusi. Sedangkan bagi investor individu yang tertarik untuk membeli SUN yang ditawarkan, yang tersedia hanyalah Obligasi Negara Ritel (ORI) dan Saving Bonds Ritel (SBR).
Istilah yang cukup familiar, digunakan oleh beberapa negara di dunia terkait dengan penyebutan SPN adalah T-Bills (Treasury Bills), sedangkan Obligasi Negara identik dengan terminologi Bonds. Disamping itu, khusus untuk obligasi negara, selain berdenominasi mata uang rupiah, tersedia juga denominasi mata uang valuta asing (valas).
Dalam beberapa penyebutan dalam dunia praktis, dikenal juga istilah yankee bonds yang merujuk pada obligasi negara yang diterbitkan dalam mata uang US$, dan hanya dijual di pasar Amerika. Eurobonds, obligasi negara yang diterbitkan dan dijual di negara-negara yang menggunakan euro, dan Samurai bonds yang merupakan obligasi negara dalam denominasi yen yang dimaksudkan dijual di pasar Jepang.
Bagaimana Kondisi Surat Utang Negara (SUN) Saat Ini
Berdasarkan data statistik Posisi Surat Berharga Negara yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan yang menggambarkan posisi outstanding Surat Berharga Negara per 28 Agustus 2020, total outstanding Surat Berharga Negara sebesar Rp.4.755 Triliun (4.7 kuadriliun).
Dari nilai total outstanding tersebut, Surat Utang Negara yang diterbitkan pada tahun 2020, sebesar Rp. 445,03 Triliun. Dari jumlah ini, sekitar 64% pembiayaannya bersumber dari partisipasi masyarakat di tingkat domestik, sementara itu sisanya sebesar 36% didapatkan dari sumber-sumber pembiayaan diluar negeri (denominasi valas).
Kondisi pandemi covid-19, juga tergambar dalam momentum penerbitan Surat Utang Negara kita pada tahun 2020 ini. Merujuk pada data diatas, sejak Januari sampai dengan posisi tanggal 28 Agustus 2020, berdasarkan tanggal penerbitan pertama yang dilakukan, tercatat setidaknya 49 kali penerbitan Surat Utang Negara, baik yang berdenominasi rupiah untuk pasar domestik maupun denominasi valas untuk pasar internasional. Dari total penerbitan tersebut, 73% diantaranya (36 SUN) dilakukan setelah diumumkannya penetapan bencana nonalam penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional, pada tanggal 13 April 2020.
Dari sisi jumlah besaran dana yang didapatkan pemerintah melalui penerbitan SUN, dominasi surat utang yang diterbitkan paska tanggal pengumuman penetapan pandemi covid-19 sebagai bencana nasional, terbilang cukup besar dibandingkan dengan total keseluruhannya. Sejak tanggal penetapan tersebut, melalui SUN, pemerintah menerbitkan SUN senilai Rp. 353,7 Triliun. Nilai ini setara dengan 80% dari total keseluruhan SUN yang diterbitkan.
Respon aktif pasar domestik, yang menggambarkan tingginya minat dan partisipasi berbagai kalangan di dalam negeri, juga terlihat dalam jenis denominasi SUN yang diterbitkan. Sebanyak 71% (35 SUN), diterbitkan dalam pasar domestik. Sementara itu untuk pasar internasional, tercatat 14 SUN (29%) yang sudah diterbitkan.
Kombinasi strategi pemerintah dalam menggerakkan aliran dana masuk melalui peningkatan partisipasi beragam pihak dalam pasar keuangan, masih dapat dioptimalkan, khususnya pasar internasional. Potensi penerimaan arus kas masuk bagi negara, melalui penerbitan global bond, masih cukup menarik.
Hal ini disebabkan masih tingginya animo pembeli SUN dikalangan pasar internasional. Ini tergambar dari arus kas masuk bagi pemerintah yang mencapai Rp. 131,1 Triliun, sejak Januari 2020. Dan dari jumlah ini, sebanyak 87% nya, atau setara dengan Rp. 113,7 Triliun didapatkan pada momentum pandemi covid-19 di negara kita.
Denominasi valuta asing SUN yang paling dominan sepanjang tahun 2020, yang paling diminati masih berbentuk US$. SUN yang menggunakan denominasi ini mencapai 76% dari keseluruhan SUN yang diterbitkan dalam pasar internasional. Global bond berdenominasi US$ berkontribusi bagi penerimaan arus kas masuk negara sebesar Rp. 99,9 Triliun. Sementara itu global bond berdenominasi EUR berkontribusi sebesar 13% (Rp. 17,3 Triliun), dan diikuti global bond berdenominasi yen JPY sebesar 11% (Rp. 13,7 Triliun).
Penerbitan Surat Utang Negara (SUN) Masa Mendatang
Berkaca dari gambaran SUN diatas, strategi pemerintah untuk mengoptimalkan potensi pendanaan yang bersumber dari dalam negeri, sampai saat ini masih selaras dengan kebijakan umum pembiayaan utang negara yang telah ditetapkan sebelumnya. Optimalisasi peran serta masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan pembiayaan anggaran, melalui pendalaman pasar domestik juga terlihat cukup maksimal.
Progres perkembangan SUN sampai saat ini, mendorong semua pihak untuk optimis menjalani semester II, yang tinggal hanya empat (4) bulan lagi. Upaya pemerintah untuk mengejar target penerbitan SUN, yang telah ditetapkan dalam rencana penerbitan Surat Berharga Negara tahun 2020, harus didukung oleh semua pihak.
Sinergitas diantara pemerintah, investor korporasi, dan investor ritel merupakan modal awal yang cukup penting, sebagai bentuk nyata dari upaya semua pihak untuk saling bahu membahu bekerja sama melewati masa yang sangat sulit ini. Selanjutnya mari kita dukung penerbitan Surat Berharga Negara dibulan-bulan mendatang, baik sebagai investor korporasi maupun ritel. Kita bisa!!
