“Tapi kan di negeri itu pendapatan rakyat nya jauh membumbung dibanding jumlah recehan yang masuk ke kantong tiap penduduk negeri ini!” kata sebuah pendapat mencoba mengingatkan dan ikut ikutan membandingkan.
Ketika mendengar pendapat di atas si pendukung gagah berani befikir sejenak. Kemudian keluarlah argument "cerdas"nya, “Pendapat itu tidak relevan dan tidak parallel dengan topik pembicaraan.
Lebih lanjut tifosi kenaikan gaji menteri itu mamaparkan bahwa dengan gaji para menteri yang begitu “kecil”, bagaimana bisa mereka menelurkan karya dan prestasi besar? Ngomong-ngomong menteri juga bertelur yah?
Nilai tambah kenaikan gaji menteri yang besar adalah kita bisa mengikis praktek korupsi karena para menteri akan bekerja dengan lebih focus tanpa dibebani fikiran urusan dapur.
Bagaimana kalau masih ada yang korupsi? Itu bukan masalah besar karena mereka sedang menyalurkan hobi saja. Jadi kerugiannya pun tidak akan begitu besar. Kalau sudah hobi bagaimana yah? Lagi pula hasil korupsi itu tidak akan lari kemana-mana kok. Pasti akan mereka gunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Anak, bini, suami, paman, bibi, enyak, dan babeh mereka juga rakyat Indonesia yang sah, kan?“
Gitu aja kok repot!”, kata Mas Tur.
Rencana cerdas kenaikan gaji menteri berikut pejabat negara inijuga mendapat persetujuan dari orang nomor satu Indonesia. Beliau memandang hal ini perlu karena selama lima tahun terakhir gaji presiden, wakil presiden dan menteri tidak pernah naik.
“Ini suatu hal yang langka dalam tata kelola pemerintahan kalau diukur secara internasional. Biasanya selalu ada penyesuaian,” kata Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal mereka ulang pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta.
Jadi demi menyetarakan diri dengan dunia international dan diakui secara internasional, kenaikan itu perlu, wajib, dan kudu hukum nya. Bukan begitu Pak Dino?
Ketua DPR RI Marzuki Alie pernah menyatakan, rencana kenaikan gaji menteri tidak harus dicurigai. Apalagi, sudah 5 tahun gaji menteri tidak mengalami kenaikan. Oleh karenanya, lanjut Marzuki, adalah hal yang wajar jika seorang menteri mendapat gaji yang layak mengingat tanggung jawab yang diemban sangat berat.
Dia melanjutkan “Sekarang saya tanya, boleh gak gaji menteri naik. Saya tidak bicara angka tapi sudah lima tahun gaji tidak naik. Gaji pegawai negeri saja setiap tahun naik, inflasi terus terjadi, barang-barang harganya juga terus naik. Jangan juga dibandingkan kerja menteri dengan buruh di pabrik. Kalau kerja sesuai UMR itu hanya sesuai keperluannya, sedangkan menteri bekerja untuk Negara.”
