Mohon tunggu...
_ Arsyad
_ Arsyad Mohon Tunggu... Lainnya - sarjana muda

memiliki ilmu yang cukup

Selanjutnya

Tutup

Filsafat

Delik Moral Kantian pada Pejabat Negara Indonesia

17 Juni 2023   21:10 Diperbarui: 17 Juni 2023   23:07 353
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Kasus Basuki Tjahaja Purnama merupakan kasus kompleks yang akan terus diperdebatkan di tahun-tahun mendatang.

Oke, berikut adalah kesimpulan dari kasus  ini

Kasus Basuki Tjahaja Purnama merupakan kasus yang kompleks dan kontroversial. Ini mengangkat sejumlah isu penting, termasuk kebebasan beragama, korupsi, dan peran peradilan dalam demokrasi. Ini adalah kasus yang akan terus diperdebatkan selama bertahun-tahun yang akan datang.

Namun, ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari kasus ini. Pertama, penting untuk melindungi kebebasan beragama. Kebebasan beragama adalah hak dasar manusia yang harus dilindungi. Kedua, penting untuk memiliki peradilan yang independen dan tidak memihak. Peradilan harus bebas dari campur tangan politik untuk menegakkan supremasi hukum. Ketiga, penting untuk membangun masyarakat yang lebih toleran dan inklusif. Indonesia adalah negara majemuk yang kaya akan sejarah toleransi beragama. Penting untuk bekerja sama membangun masyarakat di mana setiap orang diperlakukan dengan hormat, terlepas dari agama mereka.

Kasus Basuki Tjahaja Purnama menjadi pengingat bahwa nilai-nilai tersebut patut diperjuangkan. Ini adalah pengingat bahwa kita tidak boleh meremehkan kebebasan beragama. Ini juga menjadi pengingat bahwa kita harus selalu berusaha untuk membangun masyarakat yang lebih toleran dan inklusif.

Masa Depan Moral Delik pada Pejabat Negara Indonesia

Masa depan delik moral pejabat negara Indonesia tidak menentu. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi masalah ini, tetapi masih banyak yang harus dilakukan. Warga negara juga perlu berperan dalam meminta pertanggungjawaban pejabat negara.

Salah satu tantangan terbesar dalam menyikapi delik moral pada pejabat negara Indonesia adalah budaya impunitas. Sudah terlalu lama pejabat negara lolos dari korupsi dan bentuk pelanggaran lainnya. Ini telah menciptakan budaya hak dan perasaan bahwa pejabat negara berada di atas hukum.

Tantangan lain adalah kurangnya transparansi. Seringkali sulit bagi warga negara untuk mengetahui apa yang dilakukan pejabat negara dan apakah mereka bertindak untuk kepentingan publik. Kurangnya transparansi membuat pejabat negara lebih mudah lolos dari pelanggaran.

Terlepas dari tantangan-tantangan ini, masih ada alasan untuk berharap. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan kemauan untuk menangani masalah delik moral. Dan warga menjadi lebih sadar akan masalah ini dan menuntut tindakan.

Jika pemerintah dan warga negara dapat bekerja sama, mereka dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata di mana pejabat negara dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka dan di mana tatanan moral masyarakat dijunjung tinggi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Filsafat Selengkapnya
Lihat Filsafat Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun