Pertanyaanya dengan sistem Demokrasi yang telah tuntas atau selesai tersebut maka Kotak Kosong ini secara konstitusi dalam kacamata sistem demokrasi akan diwakili oleh rakyat yang mana ?? Sedangkan Partai politik manifes dari rakyat sudah habis sepakat mengusung calon Tunggal.Â
Karena penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila ini, Indonesia berusaha membangun sistem pemerintahan yang demokratis, keterwakilan dan berkeadilan, di mana setiap keputusan diambil dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh rakyat dan melalui proses yang transparan, sepakat dan mufakat serta  partisipatif melalui partai wadah yang namanya Partai Politik.
Oleh karena Regulasi terhadap Kotak Kosong senyatanya terakomodir sebagaimana Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2018, dan ini menurut kami sebuah ambigu dengan Sistem Demokrasi yang dijalankan  selama ini, bisa jadi untuk menyempurnakan sistem keterwakilan rakyat ini secara konstitusi agar Kotak Kosong ada penghuni yang berlabel rakyat maka dalam perjalanan waktu menuju hari H pencoblosan,  perlunya  trobosan gila membentuk dan mendirikan  sebuah Partai Politik baru, sehingga label wakil rakyat kotak kosong dapat terakomodir secara sempurna, mengingat sistem Demokrasi kita yang namanya keterwakilan bertindak untuk dan atas nama kepentingan politik rakyat ada pada wadah atau etalasi yang tepat bernama Partai Politik dimana tempat berhimpun berserikatnya  rakyat dalam garis satu platform perjuangan.
Atau kedepan agar tidak terjadi ambigu tata laku sistem berdemokrasi maka solusinya regulasi yang harus dirubah dan disesuaikan dengan nilai nilai yang terkandung maksud khususnya dari manifes sila keempat Pancasila.
*penulis : A Fajar Yulianto (Direktur YLBH Fajar Trilaksana)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
