Politik Anggaran RUU Pesantren dan Lembaga Keagamaan

Oleh: Aji Setiawan

Politik alokasi anggaran terkait pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan akan menjadi salah satu poin yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. RUU tersebut ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Semua pimpinan fraksi yang ada di DPR RI sudah sepakat, penting untuk dilanjutkan karena kepentingan yang sangat mendasar itu adalah politik alokasi anggaran. Ini harus jelas berpihak pada kesejahteraan rakyat, selama ini pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan kurang diperhatikan dalam menjalankan kegiatan, khususnya mengenai alokasi anggaran. Pasalnya, anggaran bagi pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya tidak terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Sementara ia menilai keberadaan para guru agama di pesantren dan lembaga pendidikan agama lain tidak bisa dilepaskan dari sistem pendidikan nasional. Intinya karena eksistensi para guru mengaji, pesantren atau pendidikan keagamaan lain selama ini anggaran pendidikan di UU sisdiknas belum secara detail terakomodasi.

Mudah-mudahan dengan lahirnya UU tersebut bisa memayungi dan mawadahi semua kepentingan yang ada. Terkait mekanisme anggaran, dengan menjadi Usul Inisiatif DPR, ada dua posisi penting RUU ini. Pertama, anggaran untuk pesantren dan lembaga pendidikan agama lainnya dimasukkan dalam anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Kedua, melalui alokasi anggaran lain yang disalurkan melalui pemerintah daerah. Mengingat, keberadaan pesantren dan lembaga pendidikan agama berada dalam kewenangan Kementerian Agama.

Nanti mekanismenya bisa masuk dalam anggaran pendidikan yang amanat UUD hasil amandemen yang 20 persen itu atau melalui alokasi anggaran lain. Pemerintah daerah juga punya kekuatan kalau didukung dari APBN.

Selain itu keberadaan UU tersebut akan memperkuat posisi pesantren dan madrasah diniyah. Kiprah dan kontribusi Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan pesantren pada pembangunan bangsa tidak terbantahkan lagi. Negeri ini berhutang budi kepada pesantren dan madrasah diniyah takmiliyah, utamanya dalam penguatan karakter anak-anak bangsa. Regulasi akan memandu dengan baik pada penguatan program-program pengembangan MDT dan sekaligus pendanaannya. MDT menjadi lembaga yang strategis untuk mengembangkan ajaran dan tradisi assalafus sholeh dalam konteks Indonesia yang plural dan religius. 

MDT berperan strategis dalam merawat tradisi keagamaan dan membangun patriotisme di tengah-tengah bangsa yang sedang berubah.Dengan kehadiran undang-undang pesantren dan pendidikan keagamaan akan memberikan pengakuan negara atas keberadaan pesantren dan pendidikan keagamaan, termasuk Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT). 

RUU tentang pendidikan keagamaan sebaiknya berdiri sendiri karena mengundangkan penyelenggaraan pendidikan agama Islam, Kristen, Hindu, dan lainnya. Sementara, idealnya RUU tentang pesantren memberikan tiga kontribusi penting. Pertama, regulasi yang memberdayakan sistem pendidikan pesantren. Dia memisalkan, ada standarisasi pesantren secara nasional. Kedua, apresiasi pengakuan para kiai dan ustaz oleh pemerintah dengan pemberian sertifikasi, serta pemberi tunjangan kesejahteraan.

Ketiga, sudah saatnya Kemenag melakukan akreditasi pesantren. Pemerintah dapat menyiapkan instrumen akreditasi yang memungkinkan pesantren dikelola dengan manajemen modern dan kepemimpinan transformasional serta efektif.

Ada tiga peran pesantren yang dijelaskan dalam RUU tersebut, yaitu sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.Ada 49 pasal pesantren sebagai lembaga pendidikan, dan hanya 3 pasal (14, 15, 16) yang menjelaskan pesantren sebagai lembaga penyiaran ajaran agama (dakwah) dan lembaga pemberdayaan masyarakat.