Kurikulum Muatan Lokal Keagamaan: Dampak Politik dan Pendidikan Islam di Jombang

Kurikulum muatan lokal keagamaan; dampak politik dan pendidikan Islam di Jombang

Di Era globalisasi saat ini, semua aspek kehidupan mengalami banyak perubahan. hal ini di sebabkan dengan adanya pertumbuhan yang sangat pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya adalah pendidikan yang merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi bangsa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. perkembangan pendidikan islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan politik. 

Konferensi antara pendidikan islam dan politik banyak melahirkan pemikiran, perdebatan dan pemahaman yang berbeda tentang hubungan keduanya dan negara. Pendidikan islam dipengaruhi oleh kebijakan politik di masing-masing periodesasi zaman. Dimulai dari sebelum kemerdekaan sampai, Era kemerdekaan dan setelah kemerdekaan, selama periode orde lama, orde baru dan reformasi.

di Indonesia pendidikan yang mana termasuk dari pendidikan Islam ini tak terlepas dari suatu kepentingan pemimpin dalam waktu Sejarah yang tidaklah singkat. Salah satu yang menjadi indikator dari adanya keterkaitan kekuasaan politik dalam pendidikan adalah perubahan kurikulum. 

Dalam konteks kepentingan politik kelompok kekuatan tertentu, kondisi perubahan kurikulum memudahkan mereka yang berkuasa untuk memperkenalkan pesan-pesan politiknya sendiri. Kurikulum harus bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan sehingga dapat memberikan bahan pelajaran yang penting dan perlu bagi anak-anak di daerah tertentu. Salah satunya adalah dengan adanya muatan lokal dalam proses pembelajaran di sekolah.

Muatan lokal diorientasikan untuk menjembatani kebutuhan keluarga dan masyarakat dengan tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah salah satu landasan hukum yang mengatur penetapan kurikulum muatan lokal (mulok). Selain itu, terdapat juga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013.

Selain itu Muatan lokal tidak hanya berfokus pada aturan pemerintah dan Kementrian Agama, kurikulum muatan lokal dapat dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan siswa. Menurut Masnur (2008) kurikulum muatan lokal adalah materi pelajaran dan pengenalan berbagai ciri khas daerah tertentu, bukan saja yang terdiri dari keterampilan, kerajinan, tetapi juga manifestasi kebudayaan daerah legenda serta adat istiadat. 

Namun, pada saat ini muatan lokal telah mengalami perkembangan desain yakni dengan adanya muatan lokal keagamaan. kurikulum muatan lokal keagaamaan berisikan tentang pengajaran kepada peserta didik berupa pengetahuan dan keterampilan melaksanakan ibadah shalat baik shalat fardhu maupun shalat- shalat sunnah lainnya, pengetahuan dan pengasahan keterampilan baca tulis Al- Qur'an atau biasa dikenal dengan istilah BTQ, wawasan keterampilan do'a dan ibadah, misalnya pengajaran tentang bacaan tahlil, istighotsah, dan lain sebagainya, dan yang terakhir pengajaran tentang hafalan-hafalan, baik berupa hafalan surat-surat dalam Al-Qur'an maupun do'a sehari-hari.

Kurikulum muatan lokal keagamaan ini sudah di terapkan di kabupaten jombang jawa timur yang diperkuat dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 pasal 6 poin 1 tentang Muatan Lokal Keagamaan dan Muatan Lokal Pendidikan Diniyah. Tujuan adanya muatan lokal keagamaan islam ini diharapkan dapat mewujudkan peserta didik yang cerdas spiritual yang mendasari sikap dan perilaku baik di satuan pendidikan maupun di masyarakat. Oleh karena itu, muatan lokal keagamaan dimasukkan sebagai mata pelajaran di semua sekolah SD dan SMP di Jombang

Fenomena yang dihadapi oleh pendidikan islam 

dengan adanya implementasi kurikulum muatan lokal keagamaan yang di terapkan di Lembaga formal ini munculnya persaingan politik pendidikan antara Lembaga pendidikan formal kemendikbud dengan Lembaga pendidikan formal kemenag. Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masing-masing memiliki kebijakan sendiri dalam menyelenggarakan pendidikan di Indonesia. Namun, Lembaga sekolah dan Lembaga madrasah sama-sama mempunyai visi mencerdaskan kehidupan bangsa.