Untuk mengatasi keraguan tersebut, pemerintah harus menjelaskan secara transparan mengenai urgensi dan tujuan utama dibalik pelaksanaan program Tapera, baik secara substansi maupun teknis. Dari perspektif ekonomi keuangan publik, pengenaan iuran tapera cenderung lebih mendekati konsep pengenaan pajak dibandingkan dengan konsep tabungan. Pada dasarnya, kewajiban menyediakan rumah yang layak bagi masyarakat menengah kebawah adalah kewajiban pemerintah, bukan kewajiban pekerja secara umum. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 Amandemen Pasal 28H bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Oleh karena itu, perlu disusun mekanisme yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan terutama bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan menengah keatas, sudah memiliki rumah pertama, dan tidak ingin memiliki rumah dalam jangka waktu dekat. Penetapan Iuran kepesertaan program Tapera mulai berlaku sejak tanggal diundangkan PP No 21 Tahun 2024 (yakni, 20 Mei 2024) dan iuran bulanan disetorkan setiap tanggal 10 dibulan berikutnya (Pramesti Regita Cindy, 2024).
Jumlah besaran potongan tapera yakni 2.5% dari pekerja dan 0.5% dari pemberi kerja. Sedangkan untuk pekerja mandiri atau freelancer, harus menanggung penuh potongan 3%. Urgensi program tapera dalam perspektif pemerintah semakin ditegaskan oleh aturan bahwa peserta program tapera wajib didaftarkan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya tujuh tahun setelah aturan disahkan.
Referensi:Â
Agustiyanti. (2024). Sejarah UU Tapera: Sempat Gagal Disahkan di Era SBY Gara-gara luran. Katadata.co.id. https://kotodota.co.id/berita/Industo//665676761666/sejarah-uu-tapera-sempat-gagal-disahkan-di-era-sby-gara-gara-gara-iuranCNBC Indonesia/Tri Susilo. (2024).
Demo Tolak Tapera! Ratusan Buruh BergerakPadati Patung Kuda Jakarta. CNBCNBC indonesia; cnbcindonesia.com.https://www.cnbcindonesia.com/news/20240627140059-7-549861/demo-tolak-tapera-ratusan-buruh-bergerak-padati-patung-kuda-jakarta
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. (2020). Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diambil dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/137950/pp-no-25-tahun-2020
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. (2024), Sekretariat
Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. (n.d.). JDIH BPK. https://jdih.komisiyudisial.go.id/upload/produk_hukum/UUD1945Perubahankedua.pdf
Pramesti Regita Cindy. (2024). Pro-Kontra Tapera, LPEM UI Sangsi Program ini Jadi Solusi Efektif - Market. Bloombergtechnoz.com; Bloomberg Technoz. https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/40307/pro-kontra-tapera-Ipem-ui-sangsi-program-ini-jadi-solusi-efektif/2
Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. (2016). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Ditulis oleh: Muhammad Nabil Amardani, S-1 Reguler Kesehatan Masyarakat 2023
