Peran Kesadaran Berbangsa dan Bernegara dalam Penguatan Partisipasi Publik untuk Mewujudkan Good Governance

Nama : Lintang Nurcahyani

NPM   : 23041010086

Kelas  : Bela Negara G-169

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Dosen Pengampu: Dr. Taufikurrahman, S.Pd., M.Pd.

ABSTRAK

           Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan elemen fundamental dalam menciptakan partisipasi publik yang efektif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Artikel ini mengupas peranan kesadaran tersebut dalam konteks pendidikan kewarganegaraan serta dampaknya terhadap partisipasi masyarakat. Melalui pendekatan baik kualitatif maupun kuantitatif, penelitian ini mengungkap bahwa pendidikan kewarganegaraan yang menyeluruh mampu meningkatkan kesadaran individu akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Peningkatan kesadaran ini berujung pada tingginya partisipasi publik, yang pada gilirannya memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa dan bernegara, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap pemerintah, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel.

Kata Kunci : Kesadaran berbangsa dan bernegara, Partisipasi publik, Good governance, Pendidikan kewarganegaraan

PENDAHULUAN

            Kesadaran akan identitas bangsa dan negara adalah fondasi yang sangat penting untuk membangun partisipasi publik yang efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks ini, kesadaran tersebut mencakup pemahaman individu tentang hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai warga negara, serta tanggung jawab mereka terhadap masyarakat dan negara. Pendidikan kewarganegaraan memegang peranan krusial dalam menumbuhkan kesadaran ini, bertujuan untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya memahami nilai-nilai demokrasi dan pluralisme, tetapi juga berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan publik. Dengan pendidikan yang komprehensif, diharapkan masyarakat dapat menghadapi tantangan di era digital, seperti radikalisasi dan penyebaran informasi yang keliru, sehingga memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan bangsa.

           Tingkat partisipasi publik yang tinggi menjadi salah satu indikator utama dari good governance, di mana masyarakat dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan dan pengawasan terhadap pemerintah. Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara mendorong individu untuk berkontribusi secara aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik, yang pada gilirannya menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan bukan hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter positif, seperti kejujuran, empati, dan kemampuan berpikir kritis di kalangan generasi muda. Hal ini sangat penting untuk memastikan mereka dapat menjadi agen perubahan yang bertanggung jawab dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

METODE 

           Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur dan analisis dokumen dari berbagai sumber terpercaya terkait kesadaran berbangsa dan bernegara serta implementasinya dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Kajian ini mengkaji berbagai aspek teoretis dan praktis mengenai hubungan antara negara dan kesadaran nasional serta partisipasi masyarakat serta dampaknya terhadap pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Analisis ini dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai perspektif dari  referensi yang relevan guna memahami secara komprehensif  peran kesadaran berbangsa dan bernegara dalam mendorong partisipasi masyarakat.

ISI

Kerangka Konseptual Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

           Kerangka konseptual kesadaran berbangsa dan bernegara adalah fondasi yang sangat penting dalam menentukan kualitas interaksi dan partisipasi setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konsep ini terdiri atas dimensi yang kompleks dan beragam, mencakup pemahaman mendalam mengenai sejarah perjuangan bangsa, internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup, serta kesadaran kritis terhadap hak dan kewajiban konstitusional. Kesadaran berbangsa dan bernegara tidak hanya dipahami sebagai pengetahuan teoritis, tetapi lebih sebagai komitmen yang tulus untuk menerapkan prinsip-prinsip kebangsaan dalam seluruh aspek kehidupan. Ini berarti setiap individu diharapkan mampu merenungkan dan memahami konteks sejarah, dinamika sosial-politik, serta tantangan kebangsaan yang selalu berkembang.

           Partisipasi aktif dalam proses demokratisasi merupakan wujud nyata dari kesadaran berbangsa dan bernegara yang sesungguhnya. Warga negara yang memiliki kesadaran tinggi akan selalu menampilkan sikap kritis, konstruktif, dan bertanggung jawab dalam setiap tahap pengambilan keputusan publik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Menghargai keberagaman etnis, agama, ras, dan budaya adalah syarat utama untuk menjaga integritas dan kohesivitas sosial, sehingga perbedaan yang ada tidak dilihat sebagai sumber konflik, melainkan sebagai kekayaan dan kekuatan bangsa. Dalam konteks ini, kesadaran berbangsa dan bernegara tidak hanya berfokus pada hak-hak individu, tetapi juga menekankan pentingnya solidaritas, gotong royong, dan komitmen kolektif untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan serta membangun peradaban bangsa yang bermartabat, berkeadilan, dan bermakna.

Partisipasi Publik sebagai Ekspresi Kesadaran Kewarganegaraan

           Partisipasi publik adalah elemen krusial dalam pengambilan keputusan di negara demokratis. Melalui partisipasi ini, warga negara tidak hanya berperan sebagai objek dari kebijakan, tetapi juga sebagai subjek aktif yang ikut menentukan arah dan kebijakan publik. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini memberi mereka kesempatan untuk menyampaikan masukan, kritik, dan saran konstruktif yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, partisipasi publik menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat, menjadikan kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat (Sofwan, 2022).

           Bentuk partisipasi publik pun sangat beragam, mulai dari ikut serta dalam musyawarah pembangunan hingga pemantauan penggunaan dana desa dan memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah (Dadi Junaedi Iskandar, 2017). Contohnya, masyarakat dapat mengungkapkan aspirasi mereka melalui forum-forum diskusi atau rapat dengar pendapat yang digelar oleh pemerintah. Selain itu, media sosial juga memainkan peran penting sebagai platform bagi warga untuk menyampaikan pendapat dan kritik secara langsung kepada para pengambil keputusan. Dengan cara ini, masyarakat dapat berkontribusi dalam merumuskan solusi untuk permasalahan sosial yang ada.

           Keberadaan partisipasi publik tidak hanya membawa dampak terhadap pengambilan kebijakan, tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Kebijakan Publik, n.d.). Ketika warga merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, mereka cenderung lebih percaya bahwa kebijakan yang dihasilkan akan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan mereka.

           Hal ini sangat berkontribusi pada terciptanya good governance, di mana prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, partisipasi publik juga berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya menciptakan tata kelola yang baik. Terakhir, kesadaran kewarganegaraan menjadi pendorong utama bagi partisipasi publik. Kesadaran ini mencakup pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta tanggung jawab untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan politik dan sosial. Dengan meningkatnya kesadaran ini, diharapkan masyarakat akan semakin proaktif dalam berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang lebih demokratis dan sejahtera (Oki Anggara, 2023).

Kontribusi Pendidikan Kewarganegaraan

           Partisipasi publik merupakan elemen yang sangat penting dalam menjalankan demokrasi yang hidup dan dinamis. Keterlibatan aktif dari warga negara menjadi kunci utama dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan, partisipasi publik bukan hanya hak, melainkan juga tanggung jawab moral setiap individu untuk berkontribusi secara konstruktif dalam menciptakan tatanan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Melalui keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, aspirasi, kebutuhan, dan perspektif dari berbagai kelompok dapat tersampaikan dengan baik, sehingga menghasilkan kebijakan publik yang lebih komprehensif, inklusif, dan mencerminkan kehendak rakyat (Tunggal, 2023).

           Melalui berbagai mekanisme partisipatif seperti musyawarah pembangunan, forum dialog publik, konsultasi kebijakan, dan pengawasan sosial, masyarakat memiliki kesempatan untuk secara langsung memengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Misalnya, dalam musyawarah pembangunan, warga dapat memberikan masukan mengenai prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan local (Suphattanakul, 2018). Forum dialog publik juga menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi terbuka tentang isu-isu penting yang berdampak pada kehidupan mereka. Dengan cara ini, partisipasi publik tidak hanya meningkatkan kualitas keputusan yang diambil, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat (Erlina, 2023).

           Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam mendorong partisipasi publik. Melalui pendidikan ini, warga negara diperkenalkan pada hak dan kewajiban mereka sebagai bagian dari masyarakat serta cara-cara untuk terlibat dalam proses politik. Pendidikan kewarganegaraan yang efektif dapat meningkatkan kesadaran politik dan sosial di kalangan masyarakat, sehingga mereka lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik dan sosial. Selain itu, pendidikan ini juga membantu membangun sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah, mendorong individu untuk mengekspresikan pendapat secara konstruktif.

           Meski demikian, tantangan dalam meningkatkan partisipasi publik tetap ada. Berbagai faktor bisa menghambat keterlibatan masyarakat, seperti kurangnya informasi mengenai proses pengambilan keputusan atau ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk menciptakan ruang partisipatif yang lebih luas dan memastikan setiap suara didengar. Di samping itu, peran organisasi masyarakat sipil sangat krusial dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi serta menyediakan platform untuk terlibat (Sinaga K, 2023).

           Keberhasilan demokrasi sangat bergantung pada tingkat partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Ketika masyarakat merasa terlibat dan memiliki suara dalam kebijakan yang mempengaruhi hidup mereka, kepercayaan terhadap sistem pemerintahan akan semakin meningkat. Oleh sebab itu, upaya untuk meningkatkan partisipasi publik seharusnya menjadi prioritas utama bagi semua pemangku kepentingan demi mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Dinamika Good Governance dalam Konteks Partisipasi

           Good governance memang tidak dapat dipisahkan dari partisipasi aktif masyarakat dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan publik yang substansial menjadi kunci utama dalam mewujudkan prinsip-prinsip fundamental demokrasi, seperti transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas. Masyarakat tidak lagi sekadar menjadi objek pasif dalam proses pembangunan, melainkan harus bertransformasi menjadi subjek yang proaktif dan kritis. Hal ini berarti setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk secara konstruktif terlibat dalam pengambilan keputusan, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga evaluasi berbagai program pemerintah. Kesadaran berbangsa dan bernegara yang tinggi mendorong masyarakat untuk tidak hanya menerima kebijakan, tetapi juga ikut serta memberikan masukan, pengawasan, dan kontribusi nyata dalam pembentukan tatanan pemerintahan yang lebih baik.

           Partisipasi aktif masyarakat dalam good governance bukanlah sekadar konsep teoritis, melainkan praktik konkret yang membutuhkan komitmen dari semua pihak. Melalui keterlibatan publik yang bermakna, proses penyelenggaraan pemerintahan dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat. Mekanisme partisipasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti musyawarah pembangunan, konsultasi publik, pengawasan dana desa, hingga pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, good governance bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi merupakan upaya bersama yang membutuhkan kesadaran, komitmen, dan keterlibatan aktif dari segenap komponen bangsa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, efektif, dan bermartabat.

Tantangan dan Strategi Penguatan Partisipasi

           Partisipasi publik di Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan proses pengambilan keputusan. Namun, saat ini masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan paling signifikan adalah rendahnya literasi politik di masyarakat. Banyak warga yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka dalam kerangka demokrasi, sehingga sering kali mereka bersikap apatis terhadap proses politik yang berlangsung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat literasi politik di Indonesia masih cukup rendah, dan hanya sebagian kecil penduduk yang memiliki akses informasi yang memadai untuk berpartisipasi secara aktif dalam diskusi dan pengambilan keputusan publik. Kendala ini semakin diperparah dengan terbatasnya akses terhadap informasi dan pendidikan politik, terutama di daerah terpencil atau yang kurang terlayani (Dr. Suhariyanto, 2020).

           Untuk mengatasi tantangan tersebut, dibutuhkan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah meningkatkan pendidikan dan penyuluhan publik mengenai pentingnya partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan.

           Program-program edukasi yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak kewarganegaraan dan mekanisme partisipatif akan membantu mendorong keterlibatan yang lebih aktif. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial juga dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan memfasilitasi partisipasi mereka. Dengan menggunakan platform digital, masyarakat akan lebih mudah menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

           Di samping pendidikan dan teknologi, penting pula untuk membangun transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah perlu memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan publik tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya transparansi, masyarakat akan merasa lebih berdaya untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik. Upaya ini harus diiringi dengan pemberdayaan kelompok-kelompok rentan sehingga mereka juga memiliki kesempatan yang setara untuk terlibat. Dengan pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, diharapkan partisipasi publik di Indonesia akan meningkat, menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel.

KESIMPULAN

           Bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai peranan mendasar dalam memperkuat partisipasi masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang baik. Kesadaran kolektif nasional akan identitas nasional dan tanggung jawab nasional telah terbukti menjadi katalis penting bagi partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan publik. Pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pentingnya partisipasi dalam pemerintahan memungkinkan warga negara berkontribusi secara efektif dalam memantau dan mempengaruhi kebijakan publik. Partisipasi aktif ini tidak hanya memperkuat legitimasi pemerintah tetapi juga memfasilitasi terciptanya sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan telah terbukti menjadi alat penting untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, yang pada gilirannya berkontribusi pada pencapaian pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Aziza, R. (2016). INFRASTRUKTUR FISIK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TIMUR.

Devi Tarigan Rahmat Syumanjaya, S. (2013). ANALISIS PENGARUH KUALITAS INFRASTRUKTUR JALAN TERHADAP HARGA-HARGA HASIL PERTANIAN DI KECAMATAN DOLOK SILAU.

Pendidikan Transformatif, J., Cicilia, I., Santoso, G., & Muhammadiyah Jakarta, U. (n.d.). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Upaya Membentuk Generasi Penerus Bangsa yang Berkarakter. 01 No.3.

Sugiarto, T., Studi, P., Ekonomi, P., & Ekonomi, F. (2019a). PENGARUH INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI JAWA TIMUR Waspodo Tjipto Subroto (Vol. 7, Issue 1).

Zahra, K., Hotma, R., Manalu, R., Nabillah, R., Dewi, P. K., & Ekonomi, F. (2024). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan Medan Tembung.

AP2 Indonesia. (2024). Apa yang Bisa Indonesia Pelajari dari Negara Lain dalam Praktik Partisipasi Publik. Diakses pada tanggal 21 Desember 2024, dari https://iap2.or.id/apa-yang-bisa-indonesia-pelajari-dari-negara-lain-dalam-praktik-partisipasi-publik/

Pemerintahan UMA. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik. Diakses pada tanggal 21 Desember 2024, dari https://pemerintahan.uma.ac.id/2024/06/partisipasi-masyarakat-dalam-proses-pembuatan-kebijakan-publik/

Dadi Junaedi Iskandar. (2017). Pentingnya Partisipasi dan Peranan Kelembagaan Politik dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik. Volume14.

Dr. Suhariyanto. (2020). Statistika Indonesia 2020.

Erlina, N. M. (2023). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengawasan Pemilu dalam Upaya Penegakan Demokrasi Perkelanjutan. Vol. 4 No.2.

Kebijakan Publik, P. (n.d.). PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES.

Oki Anggara, M. Si. (2023). Kewarganegaraan: Teoretis dan Praksis.

Sinaga K. (2023). Analisis Partisipasi Publik Menuju Demokrasi Berkualitas pada Pemilahan Umum Indonesia Tahun 2024. Volume 17, Nomor 3.

Sofwan. (2022). Urgensi Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Vol. 37 No.1.

Suphattanakul, O. (2018). Public Participation in Decision-making Processes: Concepts and Tools. Journal of Business and Social Review in Emerging Economies, 4(2), 221–230. https://doi.org/10.26710/jbsee.v4i2.213

Tunggal, S. (2023). Membangun Kesadaran Politik Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan (Vol. 1, Issue 1). https://journal.tirtapustaka.com/index.php/jocer

Sekretariat Negara. (2024). Tantangan Demokrasi Deliberatif di Indonesia. Diakses pada tanggal 21 Desember 2024, dari https://www.setneg.go.id/baca/index/tantangan_demokrasi_deliberatif_di_indonesia