Alokasi dana untuk mendukung PSBB di Jawa Timur tampaknya tidak memadai meskipun ada kebutuhan pengujian besar-besaran, fasilitas karantina, bantuan masyarakat, dan insentif petugas kesehatan. Dana yang tidak mencukupi menghambat program tanggap darurat yang optimal sesuai standar. (Suprayoga Hadi, 2020)
Setelah, mengetahui beberapa kekurangan dalam penerapan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, terdapat beberapa sarana solusi dalam evaluasi pelaksanaan aturan tersebut dimasa depan nantinya, antara lain:Â
- Mekanisme Koordinasi
Peraturan yang ada saat ini tidak memiliki pedoman yang jelas mengenai koordinasi antara berbagai tingkat pemerintahan. Hal ini dapat menghambat implementasi pembatasan yang efektif. Direkomendasikan agar peraturan gubernur mendefinisikan mekanisme koordinasi antara pimpinan provinsi dan daerah.Â
Pertemuan rutin dan struktur pelaporan harus dibuat untuk memfasilitasi respons kebijakan terpadu di seluruh wilayah. Gugus tugas lokal membutuhkan jalur komunikasi langsung dengan pusat komando provinsi untuk memastikan panduan, pemantauan, dan penyelesaian masalah yang konsisten. Standarisasi prosedur koordinasi akan membantu memastikan pembatasan diterapkan secara seragam.
- Penegakan Protokol Kesehatan
Meskipun telah diberlakukannya denda bagi masyarakat yang melanggar aturan, kemampuan dalam penegakan hukum yang terbatas menjadi tantangan bagi masyarakat Jawa Timur. Dalam memperkuat pencegahan terhadap pelanggaran protokol, disarankan agar lebih banyak petugas pengawasan kesehatan direkrut dan dikerahkan.Â
Petugas-petugas ini akan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan aktif di area publik, pasar, tempat kerja, dan transportasi. Tes di tempat dan denda dapat dilakukan untuk individu yang bergejala atau mereka yang tidak menggunakan masker. Peningkatan pemantauan akan meningkatkan kepatuhan dan mengurangi risiko wabah di masa depan. Serta, hukuman yang lebih tinggi juga dapat dipertimbangkan untuk pelanggar yang berulang.
- Dukungan Ekonomi dan Sosial
Hilangnya pendapatan telah berdampak pada banyak rumah tangga selama pandemi. Pemerintah provinsi disarankan untuk bekerja sama dengan para pemimpin kecamatan untuk secara akurat mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan bantuan keuangan atau makanan yang mendesak.Â
Basis data yang terperinci dapat membantu menargetkan sumber daya pemerintah kepada mereka yang paling rentan. Mendukung keberlangsungan usaha kecil melalui hibah atau keringanan pajak juga dapat membantu memastikan akses masyarakat terhadap pasokan selama pembatasan. Meningkatkan perlindungan sosial akan meningkatkan ketahanan terhadap dampak kesehatan dan ekonomi dari pandemi.
- Keterlibatan dan Evaluasi Masyarakat
