Menyegel Tradisi "Terserah"
Sebagai rakyat Indonesia yang turut membayar pajak--sekalipun tidak banyak, saya tentu saja berharap jabatan komisaris BUMN tidak dijadikan alat barter balas jasa penguasa sekarang dengan para pendukungnya.
Saya tidak bisa dan tidak biasa menggunakan slogan "terserah". Komisaris BUMN bukan jabatan ecek-ecek. Orang-orang yang duduk di sana tidak boleh dari kalangan abal-abal.Â
Kalaupun gosip tentang "jasa layanan titipan nama" yang diakui sendiri oleh Pak Erick benar-benar terjadi, kursi komisaris seyogianya tidak dijadikan hadiah bancakan.
Menteri BUMN harus memastikan bahwa mereka yang dipilih menjadi komisaris adalah orang-orang yang memiliki kompetensi. Bodoh amat dengan argumen "ini menyangkut kredibilitas Jokowi", sebab kepentingan nasional jauh lebih penting dibanding kredibilitas Pak Jokowi. [kp]
