Kritik progressive law terhadap perkembangan hukum di Indonesia ada beberapa aspek yaitu : Implementasi yang Tidak Merata, Tantangan Terhadap Nilai-Nilai Tradisional, Â Keterbatasan Kapasitas Institusi Hukum, Keterbatasan Partisipasi Masyarakat, Keterlambatan dalam Penegakan Hukum. Meskipun gerakan hukum progresif memiliki tujuan yang baik untuk membawa perubahan positif dalam sistem hukum Indonesia, kritik-kritik ini menyoroti beberapa tantangan yang harus dihadapi dan diperbaiki dalam pelaksanaannya. Upaya untuk memperbaiki sistem hukum progresif di Indonesia memerlukan pendekatan yang memperhitungkan keberagaman budaya, melibatkan partisipasi yang lebih luas, serta memperkuat kapasitas institusi hukum untuk mengimplementasikan perubahan dengan lebih efektif dan adil.
4. Jelaskan kata kunci berikut dan apa opini hukum anda tentang isu tersebut dalam bidang hukum: law and social control, law as tool of engeenering, socio-legal studies, legal pluralism?
Jawab :
- Law and Social Control
Hukum dan pengendalian sosial adalah konsep yang mencakup bagaimana hukum digunakan sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat. Ini tidak hanya mencakup penegakan hukum terhadap pelanggaran, tetapi juga bagaimana hukum mempengaruhi perilaku masyarakat melalui norma, nilai-nilai, sanksi, dan sistem keadilan.Â
Pandangan terhadap hukum sebagai alat pengendalian sosial dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan nilai-nilai yang dipegang oleh individu atau kelompok. Bagi beberapa orang, hukum yang kuat dan penegakan yang tegas diperlukan untuk menjaga ketertiban sosial, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengancam kebebasan individu.
- Law as Tool of Engineering
"Hukum sebagai Alat Rekayasa" mengacu pada konsep bahwa hukum dapat digunakan untuk merancang, mengubah, atau mempengaruhi masyarakat sesuai dengan tujuan tertentu. Ini melibatkan perancangan atau perubahan dalam sistem hukum untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam masyarakat.
Pandangan hukum tentang "Hukum sebagai Alat Rekayasa" dapat bervariasi. Beberapa menganggapnya sebagai sarana yang kuat untuk mencapai perubahan positif dalam masyarakat, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengabaikan kebutuhan dan hak individu.
- Socio-Legal Studies
Studi Sosio-Legal adalah pendekatan multidisipliner yang menggabungkan elemen-elemen hukum dengan ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi, ilmu politik, dan ekonomi, untuk memahami hubungan kompleks antara hukum dan masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk mendalami bagaimana hukum diterapkan, dipahami, dan dijalankan dalam konteks sosial yang lebih luas.
Pandangan hukum tentang Studi Sosio-Legal adalah bahwa pendekatan ini sangat penting untuk memahami kompleksitas sistem hukum dan bagaimana hukum mempengaruhi kehidupan sosial. Ini membantu mengidentifikasi implikasi praktis dari hukum dalam masyarakat serta mengungkap bagaimana faktor-faktor eksternal mempengaruhi efektivitas, keadilan, dan keberlanjutan sistem hukum.
- Legal Pluralism
Legal pluralism merujuk pada pengakuan bahwa dalam satu masyarakat, terdapat lebih dari satu sistem hukum yang beroperasi secara paralel atau bersamaan. Sistem-sistem hukum ini bisa berbeda-beda, termasuk hukum agama, hukum adat, hukum positif negara, atau sistem hukum yang berasal dari kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.
Pandangan hukum tentang legal pluralism mengakui keragaman hukum yang ada dalam masyarakat dan pentingnya mengakui serta menghormati berbagai sistem hukum tersebut. Ini berarti bahwa dalam satu komunitas atau negara, ada pluralitas dalam norma, nilai-nilai, dan peraturan yang mengatur kehidupan sehari-hari orang-orang dalam masyarakat.
5. Apa yang anda peroleh setelah mempelajari Sosiologi Hukum?
Jawab : Yang saya peroleh setelah mempelajari sosiologi hukum adalah saya jadi bisa mengerti maksud dari sosiologi hukum. Sosiologi hukum menurut saya adalah Hubungan timbal balikyang sudah mempunyai aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang mana hukum bersifat prefentif dan represif. ( menganalisis gejala-gejala sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat secara empiris, nyata, dan analitis). Mempelajari sosiologi hukum bukan hanya tentang memahami bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat, tetapi juga tentang melihat peran hukum dalam membentuk dan dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada. Ini memberikan pemahaman yang lebih luas dan dalam tentang kompleksitas hubungan antara hukum dan masyarakat.
