Kegiatan dilaksanakan secara offline di Kantor Distaru Kota Bekasi namun mahasiswa MBKM menyimak secara online melalui WA group dikarenakan adanya pembatasan jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan akibat Covid-19. Dari rapat tersebut diperoleh hasil kesepakatan luas kavling minimum yang akan direncanakan yaitu sebesar 60 m2 dengan dasar pertimbangan standar minimum rumah sehat sesuai dengan Peraturan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah.
Tugas Melakukan Review dan Memberi Masukan Untuk Laporan Antara RDTR Kota Bekasi
Mahasiswa ditugaskan untuk melakukan review dan memberi masukan untuk laporan antara RDTR Kota Bekasi yang disusun oleh konsultan. Berdasarkan pembagian tugas dengan partner kelompok, penulis mengerjakan sub bab 4.1-4.6 dan ikut mengkoreksi sub bab 4.7-4.11 serta Bab 5.
Forum Group Discussion Pemutakhiran Data Sungai, Saluran, dan Tampungan Air
Kegiatan dilaksanakan secara offline di Kantor Distaru Kota Bekasi namun mahasiswa MBKM menyimak secara online melalui WA group dikarenakan adanya pembatasan jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan akibat Covid-19. Dari FGD tersebut diperoleh hasil perubahan batas 2 kali di Kota Bekasi dan perubahan nama kali serta saluran.
Uji Publik 1 Penyusunan KLHS Perubahan RDTR Kota Bekasi
Kegiatan dilaksanakan secara offline di Aula Nonon Sonthanie, Lantai 1 Gedung 10 Lantai Kota Bekasi namun mahasiswa MBKM menyimak secara online melalui zoom meeting dikarenakan adanya pembatasan jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan akibat Covid-19. Sehari sebelum pelaksanaan kegiatan ini, mahasiswa ikut membantu menyiapkan undangan Uji Publik 1 KLHS ini. Kegiatan pemaparan materi KLHS yang disusun oleh tim kelompok kerja Penyusunan KLHS Perubahan RDTR Kota Bekasi yang dihadiri oleh stakeholder-stakeholder terkait. Kemudian dilanjutkan sesi diskusi terkait long list issue dan short list issue.
Tugas Memeriksa Kesesuaian Nama Dan Fungsi Jalan Dan Merapikan Tabel Atribut Pada SHP Transportasi Jalan dari DBMSDA dengan SK Keputusan
Mahasiswa ditugaskan untuk :
- Mengecek nama dan fungsi jalan pada SK Keputusan Walikota Nomor 620/ Kep. 386- Dinas PUPR / VIII/ 2017 tentang Status Ruas Jalan di Kota Bekasi apakah sudah sesuai dengan SHP Transportasi Jalan atau belum, terutama pada fungsi jalan arteri dan kolektor. Hasil pengecekkan ditaruh dalam Atrribute Table SHP Transportasi Jalan.
- Membantu konsultan dan Pak Bambang memperbaiki penamaan dan fungsi jalan yang belum sesuai dengan SK Keputusan Walikota Nomor 620/ Kep. 386- Dinas PUPR / VIII/ 2017 tentang Status Ruas Jalan di Kota Bekasi.
- Menggabungkan line jalan dengan penamaan yang sama yang memiliki lebih dari 1 field pada tabel atribute.
- Mengukur masing-masing lebar jalan pada citra Kota Bekasi tahun 2021.
Forum Group Discussion Pemutakhiran Peta Dasar Penamaan Bangunan di Kota Bekasi
