-Kebutuhan untuk pengadaan lahan pada skenario 1 diestimasikan membutuhkan biaya sebesar 8T sedangkan pada skenario 2 membutuhkan biaya sebesar 6T
Sehingga total keseluruhan pada skenario 1 adalah 466T sedangkan pada skenario 2 adalah 323T. Melihat nominal angka yang tidak sedikit untuk membiayai pemindahan ibukota, pastilah rakyat ingin tahu, bagaimana dan darimana pemerintah mendapatkan uang sebanyak itu? Apakah Indonesia menambah hutangnya lagi? Menjawab pertanyaan ini, Bappenas RI telah mencantumkan sumber pembiayaan terkait pemindahan ibukota, antara lain sebagai berikut
-Untuk Infrastruktur pelayanan dasar, Pembangunan Istana Negara, bangunan strategis TNI/POLRI, perumahan dinas ASN dan TNI/POLRI, pengadaan lahan, dan ruang terbuka hijau, sumber pembiayaannya berasal dari APBN.
-Untuk Peningkatan bandara dan pelabuhan sumber pembiayaannya berasal dari BUMN
-Untuk Gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif, Pembangunan infrastruktur utama (selain yang telah tercakup dalam APBN), sarana pendidikan, sarana kesehatan, museum, lembaga pemasyarakatan, sarana dan prasarana penunjang sumber pembiayaannya berasal dari kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
-Untuk Perumahan umum, Pembangunan perguruan tinggi, sarana kesehatan, MICE, dan science-technopark, shopping mall sumber pembiayaannya berasal dari swasta.
Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam pembiayaan pemindahan ibukota baru, Indonesia tidak menggunakan hutang. Melainkan bersumber dari APBN, BUMN, KPBU, dan swasta.Â
Banyaknya sumber pembiayaan ini dimaksudkan agar pemindahan ibukota tidak memberatkan anggaran APBN. Pemerintah meyakinkan masyarakat, biaya pemindahan ibukota yang bersumber dari APBN tidak akan mengganggu program prioritas nasional lainnya karena pembiayaan dari APBN dilaksanakan secara multi years. Selain itu untuk pemanfaatan dan  optimalisasi  aset, pemerintah bekerjasama dengan swasta.
Lalu bagaimana dampak pemindahan ibukota terhadap perekonomian di Indonesia? Hal ini juga telah dikaji oleh Bappenas RI. Menurut hasil kajian dari Bappenas RI,pemindahan ibukota memiliki dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang dapat dirumuskan sebagai berikut : real GDP nasional + 0,1%.Â
Dampak positif ini terjadi karena adanya penggunaan potensi yang belum sempat dimanfaatkan. Dengan berpindahnya ibukota yang berlokasi tepat di tengah wilayah Indonesia, akan membangkitkan aktivitas ekonomi di wilayah sekitarnya. Sehingga terjadi pemerataan ekonomi serta pembangunan. Seluruh wilayah Indonesia dapat dengan mudah mengakses ibukota karena letaknya yang strategis di tengah wilayah Indonesia. Hal ini menimbulkan kesan keadilan. Selain itu pemindahan ibukota ke luar pulau jawa juga akan menurunkan tingkat kesenjangan antar wilayah, karena :
-Mendorong perdagangan antar wilayah, terutama perdagangan antara Pulau Jawa dengan wilayah di luar Pulau Jawa serta antar wilayah di luar Pulau Jawa
