Mohon tunggu...
Edi Abdullah
Edi Abdullah Mohon Tunggu... Administrasi - Bekerja Sebagai Widyaiswara Pada Lembaga Administrasi Negara RI

RIWAYAT PEKERJAAN.\r\n1. DOSEN PADA UNIVERSITAS INDONESIA TIMUR TAHUN 2008-2011.\r\n2.DOSEN PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR. TAHUN 2008.\r\n3. DOSEN PADA STIH COKROAMINOTO TAHUN 2009-2012.\r\n4. DOSEN PADA STMIK DIPANEGARA TAHUN 2009-2012.DENGAN NOMOR INDUK DOSEN NASIONA(.NIDN ) 09101182O1. \r\n6.BEKERJA SEBAGAI ADVOKAT PADA TAHUN 2008-2011.\r\n7. BEKERJA SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI PKP2A II LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI. SEJAK TAHUN 2011-SEKARANG\r\n.\r\nPENGAMAT KEBIJAKAN PUBLIK,HUKUM, POLITIK LAN MAKASSAR, WIDYAISWARA BIDAnG HUKUM LAN MAKASSAR\r\n\r\nKARYA ILMIAH ;BUKU PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA,merobek demokrasi\r\nFROM PINRANG TO MAKASSAR\r\n\r\

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Pesan JK Kepada Ahok Tetap Tegas Dan Keras Tapi Jangan Kasar Sebagai Pemimpin

24 Maret 2015   06:44 Diperbarui: 17 Juni 2015   09:10 225
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Upaya Wapres Jusuf KallaUntuk menyelesaikan Kemelut RAPBD DKI Jakarta antara Gubernur Ahok dan Anggota DPRDDKI Jakarta akhirnya membuat JK memanggil kedua belah pihak untuk mencoba memfasilitasi upaya perdamainan atau rekonsiliasi antara dua lembaga pemerintah daerah tersebut.

Akhirnya kemarin senin (23/3/2015) JK memanggil satu persatu para pejabat Dasrah DKI yg terlibat konflik RAPBD DKI Jakarta untuk datang ke istana wakil presiden.

Akhirnya Gubernur DKI Jakarta Ahok datang menemui wapres JK secara terpisah dengan anggota DPRD DKI Jakarta setelah bertemu JK berikutnya yang dipanggil untuk bertemu JK dalam menyelesaikan Konflik tersebut anggota DPRD DKI Jakarta.

Namun niat baik JK untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan mendengarkan keterangan kedua belah pihak baik Gubernur Ahok dan anggota DPRD DKI Jakarta akhirnya gagal total .

Komunikasi perdamaian yg coba dirintis JK untuk mengatasi kisruh APBD DKI Jakarta sehinggah Berakhir dengan Keluarnya Perda gagal karena belum ada kesepakatan antara keduah belah pihak khususnya anggota DPRD DKI Jakarta

Akibat kegagalan rekonsiliasi kedua lembaga pemerintah ini maka mau tidak mau untuk menjalankan birokrasi Pemerintahan maka Gubernur Basuki Cahaya Purnama yang akrab disapa Ahok terpaksa harus mengeluarkan Pergub untuk menggunakan anggaran DKI Jakarta tahun 2014

Dengan kegagalan wapres JK untuk mefasilitasi kedua lemabaga pemerintah ini maka dapat dipastikan konflik tetap akan terjadi namun ada yg menarik pada saat ahok datang keistana untuk menemui JK, dimana JK sempat berpesan kepada ahok untuk tetap Tegas,Keras namun jangan Kasar dan berikut makna pesan Jk :

Tegas memberikan makna bahwa ahok sebagai pemimpin tetap harus mempertahankan sikap ketegasannya dalam memimpin karena seorang pemimpin harus mamu bertindak tegas dalam memimpin sebuah jabatan

Tanpa adanya ketegasan yg dimiliki seorang pemimpin amaka dapat diastikan bawahannya kemungkinan akan lebih banyak melakukan pelanggaran

Karena itu pemimpin yg hebat adalah pemimpin yg memiliki ketegasan dalam bertindak dan berani tetap tegas jika dia berada pada suatu kebenaran termasuk ketegasan hati untuk tidak melakukan Korupsi.

Keras memberikan arti bahwa pemimpin harus mampu memiliki sikap keras dan teguh pada pendirian dengan hal yang dia yakini adalah suatu kebenaran .

Pemimpin yg keras bukan berarti pemimpin tersebut aakan senantiasa menyelesaikan masalah dengan kekerasan fisik akan tetapi keras adalah sebuah sikap yg menjunjung tinggi suatu norma norma kebenaran baik norma hukum yang dia yakini.

Keras adalah sebuah sikap pemimpin yang berani menolak kompromi politi jika kompromi itu adalah perbuatan kongkalikong yang dapat merugikan keuangan negara maupun masyarakat.

Jangan Kasar hal ini merupakan inti pesan JK bahwa Ahok sebagai pemimpin atau pejabat publik dan merupakan teladan bagi masyarakat harus mampu menjaga sikap dan perilakuknya

Seorang pejabat public atau pemimpin menjaga sopan santun termasuk ucapan merupakan sebuah etika yang baik dalam memimpin termasuk menjaga komunikasi dengan lembaga-lembaga lainnya seprti DPRD .

Komunikasi yang baik akan senantiasa mampu membuat sebuah hubungan menjadi harmonis sebaliknya sikap ucapan atau perbuatan yg kasar apalagi dipertontonkan melalui media merupakan gambaran sikap yg sangat tidak etis dilakukan pejabat publik.

Dan menanggapi pesan JK tersebut ahok meyatakan siap melakukan perubahan diri dan introspeksi diri termasuk dalam upaya mengendalikan ucapannya yg kadang dianggap kasar

Salam pembelajar

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun