Mohon tunggu...
12fakhriabbiemardzakwan
12fakhriabbiemardzakwan Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Saya pria yang suka apa saja

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Kenaikan PPN 12% Apakah Ini Solusi

1 Januari 2025   19:07 Diperbarui: 1 Januari 2025   19:07 31
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber : Fakhri Abbie

Pada sektor industri, seperti otomotif dan manufaktur, dampak dari kenaikan ini juga tak kalah signifikan. Biaya produksi yang meningkat sebesar 3--5% diproyeksikan akan diteruskan ke harga jual produk. Hal ini membuat produk lokal menjadi semakin sulit bersaing, baik di pasar domestik maupun internasional. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa menurunkan investasi di sektor manufaktur, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi. 

Selain itu, ada risiko lain yang jarang dibahas, yaitu meningkatnya praktik penghindaran pajak. Ketika tarif pajak dinaikkan, ada potensi bagi beberapa pelaku usaha untuk mencari cara agar tidak membayar pajak sesuai kewajibannya. Praktik seperti tidak melaporkan transaksi, memalsukan laporan keuangan, atau bahkan mengalihkan transaksi ke jalur informal dapat meningkat. Hal ini tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak, tetapi juga menciptakan ketidakadilan di pasar, di mana pelaku usaha yang patuh pada aturan justru merasa dirugikan. 

Langkah yang Harus Ditempuh

Melihat semua tantangan ini, langkah mitigasi dari pemerintah menjadi sangat penting. Subsidi untuk kebutuhan pokok, seperti makanan, bahan bakar, dan listrik, harus diprioritaskan untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan penerapan tarif PPN yang berbeda untuk sektor atau barang tertentu. Barang-barang kebutuhan dasar dapat dikenakan tarif pajak lebih rendah atau bahkan dibebaskan dari PPN, sementara barang-barang mewah tetap dikenakan tarif tinggi. 

Tidak kalah penting adalah transparansi dalam penggunaan hasil pajak ini. Jika masyarakat dapat melihat bahwa pendapatan tambahan dari kenaikan PPN benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, seperti membangun rumah sakit, memperbaiki sekolah, atau memberikan subsidi kesehatan, maka resistensi terhadap kebijakan ini bisa diminimalisir. Tanpa transparansi, kebijakan ini hanya akan dianggap sebagai beban baru bagi masyarakat. 

Dengan mempertimbangkan dampak-dampak tersebut, kenaikan PPN menjadi 12% bisa menjadi solusi jangka panjang untuk memperbaiki struktur fiskal negara. Namun, jika langkah mitigasi tidak diterapkan dengan tepat, kebijakan ini justru berisiko menjadi masalah baru yang memperburuk kondisi ekonomi dan sosial. Karena itu, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola dampaknya dan melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan. 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun