Pada sektor industri, seperti otomotif dan manufaktur, dampak dari kenaikan ini juga tak kalah signifikan. Biaya produksi yang meningkat sebesar 3--5% diproyeksikan akan diteruskan ke harga jual produk. Hal ini membuat produk lokal menjadi semakin sulit bersaing, baik di pasar domestik maupun internasional. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa menurunkan investasi di sektor manufaktur, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi.Â
Selain itu, ada risiko lain yang jarang dibahas, yaitu meningkatnya praktik penghindaran pajak. Ketika tarif pajak dinaikkan, ada potensi bagi beberapa pelaku usaha untuk mencari cara agar tidak membayar pajak sesuai kewajibannya. Praktik seperti tidak melaporkan transaksi, memalsukan laporan keuangan, atau bahkan mengalihkan transaksi ke jalur informal dapat meningkat. Hal ini tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak, tetapi juga menciptakan ketidakadilan di pasar, di mana pelaku usaha yang patuh pada aturan justru merasa dirugikan.Â
Langkah yang Harus Ditempuh
Melihat semua tantangan ini, langkah mitigasi dari pemerintah menjadi sangat penting. Subsidi untuk kebutuhan pokok, seperti makanan, bahan bakar, dan listrik, harus diprioritaskan untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan penerapan tarif PPN yang berbeda untuk sektor atau barang tertentu. Barang-barang kebutuhan dasar dapat dikenakan tarif pajak lebih rendah atau bahkan dibebaskan dari PPN, sementara barang-barang mewah tetap dikenakan tarif tinggi.Â
Tidak kalah penting adalah transparansi dalam penggunaan hasil pajak ini. Jika masyarakat dapat melihat bahwa pendapatan tambahan dari kenaikan PPN benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, seperti membangun rumah sakit, memperbaiki sekolah, atau memberikan subsidi kesehatan, maka resistensi terhadap kebijakan ini bisa diminimalisir. Tanpa transparansi, kebijakan ini hanya akan dianggap sebagai beban baru bagi masyarakat.Â
Dengan mempertimbangkan dampak-dampak tersebut, kenaikan PPN menjadi 12% bisa menjadi solusi jangka panjang untuk memperbaiki struktur fiskal negara. Namun, jika langkah mitigasi tidak diterapkan dengan tepat, kebijakan ini justru berisiko menjadi masalah baru yang memperburuk kondisi ekonomi dan sosial. Karena itu, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola dampaknya dan melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan.Â
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H