Mohon tunggu...
Athiya Laras Damayanti
Athiya Laras Damayanti Mohon Tunggu... Mahasiswa - Universitas Airlangga

Mahasiswa baru Program Studi S1 Statistika Universitas Airlangga

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Kenaikan PPN 12%: Dampak bagi Konsumen, Pelaku Usaha, dan Perekonomian Nasional

24 November 2024   13:21 Diperbarui: 24 November 2024   13:23 43
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Dalam situasi di mana penjualan menurun akibat daya beli yang melemah, pelaku usaha mungkin terpaksa melakukan efisiensi dengan mengurangi tenaga kerja atau mengurangi jam kerja karyawan. Hal ini dapat memicu peningkatan angka pengangguran dan menciptakan ketidakpastian di pasar tenaga kerja.

Dampak terhadap Perekonomian Nasional

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Terhambat

Konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 57% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dengan daya beli yang tertekan akibat kenaikan PPN, pertumbuhan ekonomi nasional berpotensi terganggu. Target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% menjadi semakin sulit dicapai jika konsumsi masyarakat terus menurun.

2. Potensi Kesenjangan Ekonomi

Kenaikan PPN dapat memperburuk kesenjangan ekonomi yang sudah ada. Kelas menengah ke bawah yang paling merasakan dampaknya mungkin mengalami penurunan kualitas hidup akibat meningkatnya biaya hidup tanpa adanya peningkatan pendapatan yang signifikan. Ini bisa menciptakan ketidakstabilan sosial jika tidak ada langkah-langkah mitigasi yang diambil oleh pemerintah.

Banyak ekonom merekomendasikan agar pemerintah mempertimbangkan penundaan penerapan PPN 12% hingga kondisi ekonomi lebih stabil. Beberapa pengamat bahkan menyarankan agar pemerintah memeberi insentif atau subsidi kepada masyarakat untuk mejaga daya beli mereka.

Jika kebijakan ini tetap diterapkan, penting agar pemerintah menyediakan program-program yang dapat membantu masyarakat kelas menengah ke bawah agar tetap mampu berbelanja.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait sebelum melaksanakan kebijakan ini. Penundaan penerapan atau penyediaan insentif bagi masyarakat bisa menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dalam jangka pendek hingga situasi membaik.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun