Menelisik Obligasi Daerah dan Hutang Kota Mojokerto

Sebagai gantinya, pemerintah pusat melalui menteri keuangan juga memfasilitasi pemda dengan Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai penyedia. Hanya saja, sesuai aturan kementerian, sistem pinjaman berubah menjadi pinjaman reguler. Selain mengembalikan pinjaman pokok, pemda juga dikenakan suku bunga yang disesuaikan dengan ketetapan OJK. ''Jadi, suku bunganya terlalu tinggi. Maka akhirnya, lebih baik pinjaman itu kita alihkan ke bank daerah, tapi nilai utang juga menyesuaikan dengan kemampuan rumah sakit,'' tegasnya.

Upaya untuk menanggulangi hutang daerah dan obligasi daerah melibatkan beberapa strategi yang efektif

• Pemerintah daerah harus memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta mengelola risiko yang terkait dengan pengelolaan utang dan obligasi daerah.
• Pemerintah daerah harus memastikan bahwa jumlah utang yang diterbitkan tidak melebihi kemampuan membayar daerah setempat, untuk menghindari beban pembayaran yang berlebihan di masa depan
• Pemerintah daerah harus memastikan bahwa dana yang diterima dari obligasi daerah digunakan untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan mempunyai dampak positif jangka panjang terhadap pembangunan daerah.
• Pemerintah daerah harus memastikan bahwa penggunaan dana tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.
• Pemerintah daerah harus memastikan bahwa dana yang diterima dari obligasi daerah digunakan untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan pendapatan dan memberikan manfaat kepada masyarakat setempat yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah

 

    

.