"Pahlawan" atau "Pemadam Kebakaran"? Analisis Respon Pemerintah Dalam Menyelamatkan Masyarakat Dari Kebijakan PPN 12%

Kebijakan pengecualian barang mewah dari penyesuaian dasar pengenaan pajak (DPP) menjadi salah satu elemen penting dalam skema PPN 12%. Langkah ini sejalan dengan prinsip keadilan pajak yang mengedepankan asas proporsionalitas, di mana kelompok ekonomi atas dikenakan beban pajak yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat umum. Dengan tetap menerapkan tarif PPN 12% secara penuh pada barang mewah, pemerintah berupaya menunjukkan keberpihakan pada masyarakat luas sekaligus menjawab kritik bahwa sistem perpajakan sering kali membebani semua kalangan secara merata. Kebijakan ini juga dapat dipandang sebagai strategi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak tanpa menimbulkan efek negatif yang besar terhadap daya beli masyarakat menengah ke bawah. Namun, di sisi lain, kebijakan ini memunculkan pertanyaan: apakah langkah ini murni demi keadilan pajak, atau ada dimensi lain seperti menjaga eksklusivitas segmen barang mewah agar tetap menjadi simbol status yang lebih mahal dan eksklusif?

Selain penyesuaian tarif PPN, pemerintah juga mengumumkan subsidi energi listrik selama dua bulan pertama di tahun 2025 sebagai bentuk stimulus ekonomi. Secara teori ekonomi mikro, subsidi memiliki efek yang berlawanan dengan pajak, di mana pajak meningkatkan harga barang dan mengurangi daya beli, sementara subsidi menurunkan harga dan meningkatkan konsumsi. Dengan demikian, pemberian subsidi listrik dapat dipandang sebagai upaya kompensasi terhadap dampak kenaikan PPN, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Menariknya, pendekatan ini berbeda dari kebijakan sebelumnya saat tarif PPN naik menjadi 11% pada tahun 2022, di mana pemerintah lebih dulu memperbanyak belanja subsidi dan bantuan sosial sebelum menaikkan pajak. Kali ini, strategi yang diterapkan justru sebaliknya: kenaikan PPN diumumkan lebih dulu, kemudian subsidi diberikan sebagai respons terhadap potensi reaksi negatif masyarakat. Langkah ini dinilai cukup efektif dalam meredam gejolak publik, karena masyarakat diberikan stimulus langsung berupa diskon listrik sebesar 50% dengan kuota tertentu, yang secara psikologis dapat mengurangi rasa keberatan terhadap kebijakan pajak yang baru.

Namun, dari perspektif fiskal, kebijakan ini bukan tanpa risiko. Pemberian subsidi yang terus meningkat dapat membebani anggaran negara dalam jangka panjang dan memperlebar defisit fiskal. Jika belanja subsidi tidak diimbangi dengan penerimaan yang cukup, pemerintah akan menghadapi dilema besar dalam mencari sumber pembiayaan tambahan. Ada dua kemungkinan langkah yang dapat diambil: pertama, pemerintah bisa meningkatkan utang luar negeri untuk menutupi defisit, yang akan menambah beban pembayaran bunga di masa mendatang. Kedua, pemerintah dapat secara bertahap menghapus penyesuaian DPP dan mulai menerapkan tarif PPN 12% secara penuh untuk semua barang dan jasa setelah protes publik mereda. Jika skenario kedua terjadi, maka kebijakan saat ini bisa dianggap sebagai strategi sementara untuk mengurangi resistensi masyarakat sebelum akhirnya diberlakukan secara penuh. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan ini tidak hanya bergantung pada bagaimana masyarakat menerimanya saat ini, tetapi juga pada bagaimana pemerintah mengelola dampak fiskalnya dalam beberapa tahun ke depan.

Refleksi: Respons Pemerintah, Good Governance, dan Partisipasi Publik

Kebijakan pajak yang diterapkan pemerintah, khususnya terkait kenaikan tarif PPN menjadi 12%, menyoroti pentingnya asas transparansi dan partisipasi dalam perumusan kebijakan fiskal. Dalam kasus ini, pemerintah telah menunjukkan upaya untuk lebih terbuka dengan menyosialisasikan kebijakan melalui berbagai platform, termasuk media sosial seperti Instagram, serta media massa lainnya. Selain itu, penyesuaian mekanisme perhitungan dasar pengenaan pajak (DPP) yang memungkinkan nilai PPN terutang tetap sama juga menunjukkan bahwa pemerintah mendengarkan dan merespons aspirasi masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan ini adalah hasil dari partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Namun, masih terdapat tantangan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pajak, terutama bagi kelompok yang merasa bahwa pemerintah belum cukup transparan atau hanya bereaksi setelah munculnya kritik besar. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat komunikasi publik agar masyarakat tidak hanya sekadar menerima kebijakan, tetapi juga memahami latar belakang dan manfaatnya secara menyeluruh.

Jika dibandingkan dengan negara lain, strategi kebijakan silang antara pajak dan subsidi yang diterapkan Indonesia sudah memiliki dasar yang cukup kuat dalam teori ekonomi. Banyak negara menerapkan skema serupa untuk menyeimbangkan dampak kebijakan fiskal, di mana kenaikan pajak sering kali diimbangi dengan subsidi atau insentif tertentu agar tidak menghambat daya beli masyarakat. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola implementasinya. Misalnya, di beberapa negara dengan sistem perpajakan yang lebih maju, keputusan terkait pajak melibatkan konsultasi publik yang lebih luas sebelum kebijakan diterapkan, sehingga tingkat penerimaan masyarakat lebih tinggi. Ke depan, Indonesia dapat mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif dalam mendesain kebijakan pajak, dengan meningkatkan keterlibatan publik sejak tahap awal perencanaan, bukan hanya merespons setelah munculnya reaksi negatif.

Dampak jangka panjang dari kebijakan ini juga patut menjadi perhatian, terutama terkait kredibilitas pemerintah dalam pengelolaan pajak. Pemerintah perlu belajar dari dinamika yang terjadi agar ke depan lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan fiskal, baik dalam aspek penentuan tarif, mekanisme pemungutan, maupun cara sosialisasinya agar lebih efektif dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga bisa menjadi preseden baru dalam cara pemerintah menangani perubahan pajak di masa mendatang. Jika dalam enam hingga dua belas bulan ke depan kebijakan ini terbukti tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan, maka sebaiknya tidak ada lagi revisi atau kenaikan tarif lebih lanjut yang dapat menambah ketidakpastian ekonomi. Namun, jika dampaknya justru memperburuk kondisi ekonomi atau menimbulkan kesenjangan sosial yang lebih besar, pemerintah perlu mempertimbangkan opsi revisi kebijakan dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis data yang akurat. Oleh karena itu, evaluasi berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan harus tetap menjadi prioritas agar kebijakan fiskal yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kondisi ekonomi nasional.

Penutup

Evaluasi terhadap respons pemerintah dalam kebijakan kenaikan tarif PPN 12% ini masih memerlukan waktu untuk mendapatkan hasil yang pasti. Dampak dari perubahan ini baru akan terasa dalam beberapa bulan mendatang, dan kondisi ekonomi serta daya beli masyarakat akan menjadi indikator utama efektivitas kebijakan tersebut. Oleh karena itu, kita perlu menunggu perkembangan lebih lanjut sambil terus menjalankan kewajiban masyarakat dengan baik. Jika kebijakan ini terbukti efektif dalam menjaga kestabilan ekonomi tanpa membebani masyarakat secara berlebihan, maka langkah selanjutnya adalah mendorong pemerintah untuk mempertahankan kebijakan tersebut, atau bahkan menghindari kenaikan lebih lanjut. Untuk itu, masyarakat, akademisi, dan peneliti memiliki peran penting dalam memberikan bukti-bukti konkrit yang dapat meyakinkan pemerintah bahwa kebijakan ini sudah berada di jalur yang benar.

Namun, terlepas dari dampak jangka pendek kebijakan ini, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam perumusan kebijakan fiskal di masa depan. Pemerintah harus lebih terbuka dalam melibatkan publik dalam proses pengambilan keputusan pajak, dengan memanfaatkan berbagai platform untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak kebijakan tersebut. Selain itu, langkah-langkah selanjutnya untuk menyeimbangkan penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat harus mempertimbangkan keberlanjutan fiskal dan daya beli masyarakat. Sebuah pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis data akan membantu menciptakan kebijakan yang tidak hanya mendukung kesejahteraan rakyat tetapi juga menjaga kestabilan ekonomi negara secara keseluruhan.