Apa Boleh Harta Wakaf Dijadikan Agunan?
Mungkin pertanyaan ini pernah terbesit dalam pikiran kita. Bolehkah jika harta wakaf yang dikelola oleh Nazhir dijadikan agunan untuk mendapatkan dana?
Sebelumnya apa kalian tau wakaf itu apa? Sudah tidak asing lagi bukan ketika mendengar kata wakaf. Istilah wakaf ini berkaitan dengan zakat, infaq dan sedekah. Mari kita ulas terlebih dahulu apa pengertian wakaf.
Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap di wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai syariah.
Menurut Undang Undang no. 41 tahun 2004, pengertian wakaf merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda atau aset miliknya. Tujuan dari pengertian wakaf ini juga didukung dengan pemanfaatan dalam memfasilitasi keperluan ibadah atau kesejahteraan umum lainnya untuk selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan agama Islam.
Pada dasarnya wakaf, zakat, infak, dan sedekah sama-sama merupakan suatu pemberian (tabarru') untuk mengharapkan pahala dan ridha Allah. Wakaf adalah ibadah yang terus mengalir pahalanya.
Harta benda wakaf dikelola dan diawasi oleh seorang nazhir (orang yang diberi amanat oleh pemilik harta wakaf), namun dalam pengelolaannya seorang nazhir tidak boleh menyalahi aturan dalam mengelola harta wakaf. Salah satunya menjadikan harta wakaf sebagai agunan/jaminan.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab IV “Perubahan Status Harta Benda Wakaf”, Pasal 40 disebutkan: “Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:
Dijadikan jaminan
Disita
Dihibahkan
Dijual
Diwariskan
Ditukar, atau
Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya
Adapun pidana dan sanksi bagi yang dengan sengaja menjaminkan, disita, dijual, dihibahkan, ditukar, diwariskan dan dialihkan peruntukannya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di dalam UU Wakaf ketentuan pidana mengenai larangan untuk menjual atau mengalihkan hak harta benda wakaf terdapat di dalam Pasal 67 ayat (1) UU Wakaf sebagai berikut: “Setiap orang yang menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 atau tanpa izin menukar benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500 juta” . Pada Pasal 67 sanksi atas Tindakan tersebut juga sangatlah berat yang bertujuan agar masyarakat enggan untuk melawan hukum.
Sungguh disayangkan jika tanah yang telah diwakafkan dijadikan agunan, karena hanya menghilangkan kebaikan yang sudah diperoleh. Dari Abu Hurairah RA Rasulullah SAW bersabda : “Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan” (HR Muslim, Tirmidzi, Nasa’i dan Abu Daud).
Apabila seorang nadzhir kehabisan uang dalam mengelola harta benda wakaf sehingga nadzhir berupaya menjaminkan tanah wakaf tersebut untuk mendapatkan pinjaman uang untuk mengelola harta wakaf tersebut. Hal ini sebenarnya tidak diperbolehkan, karena apabila tanah wakaf dijadikan jaminan untuk utang, dikhawatirkan tanah wakaf disita karena tidak bisa melunai hutang yang mengatas namakan wakaf. Dengan demikian berhentilah amalan wakaf serta tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.
Jadi sudah jelas, bahwa harta wakaf yang dikelola oleh nazhir tidak diperbolehkan dijadikan agunan. Sebab harta wakaf adalah harta milik Allah SWT. Dalam arti, ketika seseorang mewakafkan hartanya, berarti ia telah menyerahkan kepemilikan barang atau aset secara absolut kepada Allah SWT, sehingga nilai tersebut tidak dapat berkurang.
Oleh: Syara Sabilla Fauziani, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi.
