Sumber Hukum Tata Pemerintahan

Banyak sekali pengertian dari hukum tata pemerintahan. Beberapa ahli merumuskan pengertian Hukum Tata Pemerintahan (HTP) salah satunya adalah Prof. Mr. Kusumadi Pudjosewojo yang menyatakan bahwa HTP adalah keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugasnya, atau cara bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah laku dalam mengusahakan tugas-tugasnya. 

Pengertian HTP lainnya juga dikemukakan oleh rof. J. Oppenheim yang menyatakan HTP (yang disebutnya dengan istilah Hukum Administrasi Negara) sebagai keseluruhan aturan hukum yang mengikat alat-alat perlengkapan negara jika alat-alat perlengkapan itu menjalankan kekuasaannya. 

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh ahli pengertian HTP dapat disimpulkan  bahwa HTP berisi aturan-aturan hukum yang mengatur dan sekaligus mengikat aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. HTP memberikan pedoman/petunjuk bagaimana cara kekuasaan negara itu dilaksanakan, tetapi juga memberikan batasan terhadap jangkauan kekuasaannya. 

Lalu, apa sumber-sumber hukum dalam lapangan HTP itu? HTP adalah sumber-sumber hukum dimana isi dan bentuk aturan hukum itu berlaku danditaati secara umum. Berdasarkan pemikiran ini, maka dengan mengikuti pembagian hukum yang berlaku secara umum, sumber hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu: 

1. Sumber Hukum dalam Arti Materiil 

Sumber hukum dalam arti materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum dalam hal konkret tindakan manusia yang sesuai dengan apa yang dianggap seharusnya. 

2. Sumber Hukum dalam Arti Formil

Sumber hukum dalam arti formil adalah sumber yang karena bentuk sehingga kaidah hukum menjadi berlaku umum. 

Dalam lapangan HTP, sumber-sumber hukum yang dapat dilihat adalah

sumber-sumber hukum menurut arti formil, yaitu meliputi: 

a. Undang-Undang

ndang-Undang merupakan sumber hukum yang menjadi bagian terbesar lapangan HTP. Hal ini karena lahirnya HTP adalah karena dalam rangka pemerintah melaksanakan perundang-undangan (fungsi eksekutif). 

b. Praktek Administrasi Negara

Praktek administrasi negara sebagai sumber hukum formil dalam lapangan HTP terdiri atas keputusan-keputusan yang dibentuk dan

dipertahankan oleh para pejabat negara dalam praktek atau penyelenggaraan pemerintahan. 

c. Yurisprudensi

Yurisprudensi yang berarti keputusan hakim ini akan menjadi sumber hukum dalam lapangan HTP bilamana seorang hakim berdasarkan suatu aturan yang dibuatnya sendiri membuat suatu keputusan, selanjutnya keputusannya tersebut kemudian dijadikan dasar bagi keputusan seorang hakim lain. 

d. Pendapat para ahli HAN terkenal

Pendapat para ahli hukum (khususnya HTP) dipakai seorang hakim dalam menyelesaikan suatu persoalan hingga ia mengeluarkan sebuah keputusan.