Presiden Joko Widodo telah menyatakan keberpihakkannya. Ia juga serius dengan ucapannya. Legitimasi UU yang ia kutip menjadi tidak berarti.
Mengapa saya bisa berkata seperti itu? Karena manusia adalah individu yang semua unsurnya tidak terbagi. Ketika saya bicara A, tidak mungkin lagi memisahkan diri saya sebagai penulis, sebagai suami, atau sebagai mahasiswa. Saya bicara A saat sebagai suami, itu pasti ada pengaruh diri saya yang adalah penulis dan mahasiswa. Tidak mungkin dipilah-pilah.
Seorang filsuf bernama Ernst Cassirer (1874-1945) pernah menulis, bahwa manusia adalah animal symbolicum. Artinya manusia adalah makhluk simbol. "Manusia hidup, berkembang, dan memaknai eksistensi dirinya di dalam kepungan simbol. Simbol tersebut bisa beragam, mulai dari bahasa, sampai dengan simbol-simbol matematis yang merupakan abstraksi dari realitas. Tidak hanya itu konsep 'manusia' pun sebenarnya suatu simbol yang mengabstraksi entitas bertubuh, berdarah, berdaging, berotot, dan mampu berpikir," tulis Reza A.A Wattimena dalam Rumah Filsafat.
Mari kita perhatikan kalimat Presiden ini, "Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh,"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," ujar Presiden di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024.
Presiden didampingi Menhan Prabowo yang juga menjadi calon presiden. Ada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo. Juga ada perwakilan dari Parlemen, Ketua Komisi 1 DPR Meutya Hafid yang berasal dari Golkar, pendukung Prabowo-Gibran.
Simbol Dukungan
Pernyataan Presiden dalam forum tersebut mempunyai simbol yang sangat kuat bahwa dia berpihak. Beda cerita jika Presiden mengatakan hal yang sama, tetapi di saat bincang-bincang santai dengan wartawan. Dia sendirian saja. Dan tidak ada Gibran atau anggota keluarga lainnya yang maju sebagai capres atau cawapres.
Walau Presiden belum memutuskan untuk memihak dan kampanye, tetapi di sebelahnya ada Prabowo. Dia minta TNI netral tetapi dia sedang di salah satu markas TNI dan dikelilingi Panglima dan pemimpin tertinggi semua matra TNI. Juga ada perwakilan koalisi Prabowo-Gibran. Bahkan kalimat yang disampaikan oleh Presiden begitu tegas, lugas, dan terkesan membela diri dari kritik masyarakat bahwa Presiden harus netral dalam pemilu ini.
Dari kacamata Cassirer, Presiden sangat menunjukkan sebagai mahluk yang hidup dalam simbol. Dan simbol itulah yang memberikan arti bagi segala sesuatu yang ada di sekitarnya, yakni kita masyrakat. Maka, legitimasi UU bahwa Presiden dan Menteri boleh kampanye menjadi tidak lagi relevan. Jika pun nanti Presiden memutuskan untuk turun gunung berkampanye, itu juga sudah tidak relevan.
Argumentasi Cassirer bahwa manusia adalah simbol diperkuat teori filsuf lain, John Dewey (1859-1952). Dewey mengkritik mazhab sebelumnya yang memisahkan antara pikiran dan tubuh, alam dan budaya, diri dan masyarakat, akal dan emosi. Pemikiran manusia bukanlah sebuah fenomena yang secara radikal berada di luar (atau berada di luar) dunia yang ingin diketahuinya. Pengetahuan manusia adalah salah satu cara bagaimana manusia memaksimalkan kemampuan berpikir dan berbahasanya untuk mengatasi masalah. Maka, pikiran secara aktif beradaptasi, bereksperimen, dan berinovasi berdasarkan situasi dan landasan pragmatis.
Menafsir pemikiran Dewey, apa yang disampaikan Presiden adalah hasil pemikirannya sebagai manusia yang utuh. Yang berkata itu Jokowi yang sekaligus Presiden, "tukang kayu", dekat dengan Prabowo, ayahnya Gibran dan Kaesang, ipar dari Anwar Usman, dan mertuanya Bobby. Pemikiran ini dilecut oleh masalah yang harus dia selesaikan. Apa masalahya? Apakah menjawab tudingan presiden tidak boleh memihak dan kampanye? Apakah menjawab desakan pemilu harus berlangsung satu putaran? Entahlah!
Presiden berkelit, karena apa yang disampaikannya punya landasan hukum. Yusril Ihza Mahendra, pakar hukum sekaligus koalisi Prabowo-Gibran berkata, "Berdasarkan undang-undang pemilu sekarang, presiden dan wakil presiden memang dibolehkan untuk berkampanye Pemilu baik Pilpres maupun Pileg Ketentuan Pasal 280 UU Pemilu merinci pejabat-pejabat negara yang tidak boleh kampanye, antara lain Ketua dan Para Hakim Agung, Ketua dan Para Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan seterusnya," kata Yusril, Rabu, 24 Januari 2023.
Benteng itu Adalah Akal Budi
Walau mempunyai landasan hukum, tetapi pernyataan Presiden ini tidak baik-baik saja. Buktinya, masyarakat langsung terbelah. Arus informasi di media, termasuk media sosial menjadi riuh. Para tokoh nasional lantang bersuara. Kalau tidak melanggar hukum, mengapa gaduh?
Jawabannya, manusia tidak hanya diatur oleh hukum tetapi juga moral, nurani, etika, norma, dan kepatutan. Jika Dewey saat ini hidup dan melihat Presiden, maka ia akan berkata bahwa halal mempunyai hasrat berkuasa. Karena menurut Dewey, hasrat, ambisi, keinginan manusia itu pada dasarnya baik. Tidak perlu menekan hasrat atau malah mematikannya. Namun, hasrat harus diatur dan disalurkan dengan baik.
"Di sinilah akal budi berperan. Hasrat dan keinginan perlu diintegrasikan dengan akal budi. Bila integrasi itu terjadi, Dewey percaya bahwa manusia dapat dengan bebas dan gembira menghendaki untuk terlibat dalam kegiatan bersama yang menunjang kesejahteraan umum," tulis Sudarminta dalam majalah DISKURSUS, Volume 13, Nomor 2, Oktober 2014: 174-192.
Akal budi ini juga yang membedakan kita dengan hewan. Kita berharap, semoga pemilu 2024 tidak terjadi seperti yang ditakutkan oleh Sindhunata. "Pilpres 2024 merupakan anak dari reformasi. Jika ia berjalan melawan arah demokrasi, itu berarti ia membunuh ibunya sendiri," tulis Sindhunata, Budayawan dan Rohaniwan, di Kompas.
Keterangan Foto: Presiden saat menyatakan bahwa dirinya boleh memihak dan kampanye di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024. (Foto: presidenri.go.id)
