Ancaman Oligarki Korupsi di Tahun Politik

Pancasila yang digagas oleh Soekarno, menurut Romo Magnis, ternyata cocok dengan prinsip etika modern. Sila pertama, Ketuhanan yang mahaesa merupakan hak asasi manusia paling dasar dalam etika global. Persoalan dunia hanya bisa dijembatani oleh kesadaran beragama karena semua pemeluk agama di dunia memiliki sensitifitas yang sama. Dan Pancasila menjamin kita untuk saling mengormati keberagaman agama dan keyakinan.

Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradap.  Dalam etika global, etika kemanusiaan universal menuntut kesamaan perlakuan, kesederajatan dan penghormatan. 

Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila ini merupakan cermin dari asas demokrasi yang juga menjadi tatanan etika global. 

Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Sila ini terikat pada solidaritas. Kita tidak boleh membiarkan orang lain tertinggal. Sistem perekonomiam yang bernilai etis idealnya menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak.

Sila ketiga, persatuan Indonesia. Pancasila menunjukkan kepada dunia bahwa sebuah bangsa dibentuk sebagai nation state, bukan berdasar ideologi, agama, atau identitas tertentu. Jadi, kita tidak bisa menyebut Indonesia sebagai negara milik mereka atau milik kami. 

Di kesempatan terpisah, Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin menyebut Indonesia sebagai religious nation state atau negara kebangsaan yang berketuhanan. "Salah satu sebutan yang tepat bagi Indonesia berdasar Pancasila adalah negara kebangsaan yang berketuhanan, bukan negara agama," kata Mahfud MD, biasa ia dikenal, pada Kamis, 23 Agustus 2018 di Balai Senat UGM.

Sebagai sebuah bangsa, Indonesia telah berhasil melewati berbagai masa gelap. Bagi dunia, Indonesia adalah kisah sukses sebagai bangsa. Karena berhasil mengatasi ragam masalah yang mengancam persatuan. Ini menjadi modal dalam menghadapi tantangan masa depan, khususnya ancaman oligarki korupsi.

Ilustrasi