Ibu Kota Baru dalam Refleksi Jembatan Suramadu dan JSS

 

Presiden Joko Widodo memastikan Ibu Kota Republik Indonesia pindah ke Kalimantan Timur. Ada banyak alasan, baik yang mendukung, mempertanyakan maupun menentangnya. Namun satu yang pasti yakni harapan. Pemerintah bercita-cita dengan Ibu Kota keluar dari Jawa maka akan terwujud pemerataan dan keadilan ekonomi.

Sebagaimana kita tahu bersama, secara khusus Jakarta dibebani oleh jumlah penduduk yang mengerubungi gula pemerintahan, bisnis, kegiatan MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition), wisata, kepadatan transportasi, dan banyak beban lainnya.

Keadaan serupa juga dialami Pulau Jawa secara umum. Dari sisi jumlah penduduk, dengan luas hanya 128.297 km2 Pulau Jawa disesaki sekitar 80 juta, atau 54 persen dari total penduduk Indonesia. Lalu, 58 persen PDB ekonomi Indonesia hanya berputar di pulau terbesar kelima ini. Fakta lainnya yang tak kalah mengagetkan adalah Jawa sekaligus menjadi pusat ketahanan pangan. Bisa dibayangkan bagaimana riuh rendahnya kehidupan di Jawa.

Sepintas, alasan pemerataan ekonomi membuat kita mengangguk-anggukkan kepala. Sederet alasan tampak masuk akal. Bahkan mungkin lawan politik yang hidup di luar Pulau Jawa langsung menyatakan keberpihakkannya.

Pertimbangan yang sejalan dengan semangat pembangunan "Indonesia Sentris" ini patut didukung. Namun demikian, ada catatan kritis yang perlu diperhatikan bersama. Tujuan pemerataan ekonomi harus benar-benar dikawal supaya perekonomian daerah di luar Jawa bisa melesat sebagai imbas pemindahan Ibu Kota.

Kenapa harus dikawal? Soalnya konsep pemerataan seperti ini, bukan hal baru. Paling tidak dalam ingatan saya, pembangunan Jembatan Suramadu bertujuan untuk memeratakan ekonomi. Pemerintah ingin, kemajuan di daerah Surabaya bisa menular ke Madura, sebagaimana nama jembatan, Surabaya-Madura (Suramadu).

Namun apa yang terjadi? Bukannya orang Surabaya datang ke Madura untuk berinvestasi, tetapi justru jembatan memudahkan urbanisasi penduduk Madura ke Surabaya. Kondisi tidak berubah signifikan saat tarif tol Jembatan Suramadu telah dicabut. Mungkin tujuan pemerataan yang ditancapkan pada tahun 2003 memang terjadi, tetapi harus diakui tidak signifikan. Melihat bagaimana kondisi yang masih timpang antara Madura dan Surabaya yang menyandang status kota terbesar di Indonesia setelah Jakarta.

Setelah Suramadu masih ada rencana pembangunan jembatan dengan konsep pemerataan. Masih ingat rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS)? Proyek yang digagas tahun 1960 dan sempat soft launching 2007 itu, mengusung misi mulia. Tidak hanya menghubungkan dua pulau terpadat dan tersibuk, tetapi juga membagi kue ekonomi ke Pulau Sumatera.

Apa mau dikata, sampai sekarang jembatan tersebut belum terbangun. Padahal tahun 2010 telah ditetapkan mulai membangun dan selesai 10 tahun berikutnya. Ada banyak pihak meragukan proyek ini, mulai dari kerawanan gempa, gelombang tinggi, sampai soal pendanaan yang tidak kurang dari USD 10 miliar.

Dari sekian banyak tantangan, ada satu yang sekali lagi perlu diperhatikan. Lagi-lagi soal misi pemerataan ekonomi yang harus benar-benar dibedah. Kita mungkin sepaham dengan pemerintah, salah satu dampak berdirinya JSS yang diharapkan adalah kekayaan Jakarta akan terdistribusi ke Banten dan tentunya ke Lampung.

Logika ini tampak bagus dan masuk akal. Apalagi embel-embelnya adalah pemerataan ekonomi. Namun jika ditilik lagi, tujuan mulia ini tidak semudah yang dipikirkan. Jika saat ini, penduduk Jakarta punya masalah urbanisasi, yang di antaranya berasal dari Banten dan Sumatera, maka tidak menutup kemungkinan masalah ini tambah parah akibat kemudahan akses JSS.

Belajar dari Jembatan Suramadu dan JSS, cita-cita pemerataan ekonomi yang berkeadilan harus diakui tidak mudah. Untuk kasus 2 jembatan yang telah disinggung, pemerintah pusat dan daerah harus benar-benar intervensi dalam seluruh kebijakan sehingga terbentuk iklim ekonomi yang kondusif untuk tumbuh sampai berkembang di Madura, Banten, dan Lampung.

Pendekatan serupa harus juga dilakukan untuk pemindahan Ibu Kota RI yang direncanakan di 2 Kabupaten, sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Presiden Jokowi beserta jajarannya termasuk pemda terkait harus kuat mengawal, teguh dalam intervensi, dan setia dalam visi-misi yang sama demi terwujudnya ekonomi Indonesia yang merata dan berkeadilan. Kali ini skalanya nasional!

Langkah pertama pemerintah dengan mengunci lahan di Kaltim, sudah menjadi indikasi yang baik. Namun langkah selanjutnya banyak dan panjang, sehingga rentan terhadap penyusup. Baik yang datang dari dalam maupun dari luar.

Mumpung masih dalam tahap menggodok kabinet, kali ini presiden mau tidak mau menggodok tim yang solid, satu suara, dan setia menjalankan visi-misinya. Jangan sampai kejadian Menteri ATR/ BPN mengumumkan pemindahan Ibu Kota mendahului Presiden, terulang.

Akhirnya, perjalanan ibu kota baru telah dimulai. Mari ikuti prosesnya dan menyatukan doa yang terbaik untuk Tanah Air kita yang sangat kita cintai.

*Sumber JSS dari Wikipedia.