"Berapa dana APBN yang dikeluarkan untuk membayar cost recovery industri migas?" tanya Marjolijn Elisabeth Wajong, Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA) kepada para kompasianer pada kesempatan Kompasiana Nangkring bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di Jakarta, 26 Agustus 2016.
Beberapa kompasianer yang hadir mencoba menjawab beragam angka, mulai dari hitungan miliaran sampai triliunan. Suasana sempat hening sejenak setelah semua jawaban dimentahkan oleh ibu yang akrab dipanggil Meity itu.
"Jawabannya... tidak ada!"
Jawaban Meity tampak membuat banyak kompasianer tertegun. Terkesan mereka tidak pernah menyangka bahwa jawabannya tidak ada biaya yang dikeluarkan pemerintah. Artinya, pemerintah tidak ikut patungan dengan swasta dalam kegiatan eksplorasi gas dan minyak bumi. Kok bisa?
Setiap kegiatan eksplorasi minyak bumi dan gas (migas), Negara Indonesia sebagai pemilik cadangan migas mencari rekan bisnis yang kompeten dalam kegiatan eksplorasi. Kedua belah pihak diikat oleh sistem Kontrak Kerja Sama (KKS). Setelah melalui proses lelang, pemenang akan menanggung segala risiko dan biaya dari kegiatan eksplorasi. Negara tidak mengeluarkan modal sepeser pun tidak menanggung risiko apapun.
Fakta di atas bertolak belakang dengan opini umum yang banyak berkembang di masyarakat yang seolah-seolah eksplorasi migas di Indonesia dikuasai oleh asing. Di era pemilu presiden 2014, beredar gambar peta eksplorasi migas di Indonesia yang mayoritas dikerjakan oleh asing. Peta tersebut jelas menunjukkan bahwa Indonesia memiliki nilai tawar yang rendah di hadapan investor asing yang telah mengambil keuntungan dari harta karun kita.
Keuntungan lain Negara Indonesia dari KKS itu adalah negara mendapat prosentasi bagi hasil yang lebih besar. Negara Indonesia mendapat 85 persen, sedangkan kontraktor "hanya" mendapat 15 persen. Dengan sistem seperti ini, Negara tidak perlu menggadaikan APBN dan menggantung banyak risiko jika seluruh industri hulu migas dikerjakan sendiri. "Eksplorasi itu biayanya mahal sekali. Sebagai gambaran, kalau mau eksplorasi di daerah baru seperti di wilayah (Indonesia bagian) timur  itu bisa mecapai 100 juta USD. (Perlu diingat) setiap kegiatan eksplorasi belum tentu berhasil (menemukan cadangan migas)," tutur Miety.
Namun pertanyaan selanjutnya, apakah Indonesia masih memiliki daya tarik bagi para investor migas? Miety yang juga menjabat President & GM Santos Ltd, perusahaan migas dari Australia, mengakui bahwa Indonesia cukup menggoda. Ada banyak daerah-daerah potensial yang belum terjamah khususnya di Indonesia bagian timur. Namun untuk sampai ke kegiatan eksplorasi cukup memiliki tantangan, apalagi ada berbagai hambatan yang harus dihadapi para investor terkait perizinan. "Prosesnya panjang, dari persiapan sampai siap ngebor itu bisa memakan waktu 15 tahun lamanya. Padahal kontrak Wilayah Kerja yang diberikan pemerintah hanya 30 tahun. Artinya hanya tersisa 15 tahun saja untuk melakukan produksi."
Proses yang panjang itu tidak mengherankan, karena investor harus "menyediakan waktu" 5 tahun untuk mengurus 341 izin di sektor hulu migas. Ini tidak efisien dan senyatanya merugikan negara sendiri. Karena semakin lama prosesnya maka semakin besar cost recovery-nya. Risikonya, waktu izin ekplorasi yang tersisa hanya digunakan untuk membayarkan cost recovery, sehingga bagian pemerintah yang dalam hal ini untuk kemakmuran seluruh rakyat jadi tinggal sedikit.
