Mengurai Misteri Banjir Abadi di Kota Samarinda: Faktor dan Solusi

 Banjir yang didefinisikan sebagai luapan air dalam jumlah besar ke daratan yang kering1 merupakan permasalahan serius yang hingga saat ini belum bisa dihentikan di kota Samarinda. 

Banjir sudah menjadi langganan yang seakan-akan kedatangannya terkadang bahkan dapat diprediksi, seperti contoh setelah hujan deras, maka masyarakat akan secara otomatis memilih jalan-jalan yang aman dari banjir dikarenakan mengetahui akan adanya banjir. Bahkan terkadang, banjir dapat melumpuhkan banyak aktifitas di kota Samarinda. 

Sangat disayangkan karena hal ini bukanlah sesuatu yang biasa dan dinormalisasikan. Banjir memiliki banyak dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan. 

Banjir dapat berdampak pada kerugian ekonomi seperti kerusakan properti dan gangguan pada usaha, menyebabkan kerusakan infrastruktur, berdampak pada Kesehatan dan penyebaran penyakit, lingkungan, pencemaraan air, erosi tanah, serta berdampak terhadap pendidikan yaitu terganggunya proses belajar dan mengajar. Banyak sekali dampak dan permasalahan yang timbul disebabkan oleh banjir. Berikut beberapa permasalahan yang diketahui dapat menjadi penyebab pada permasalahan banjir di kota samarinda ;

1. Menurut Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 tahun 2014, Kota Samarinda menjadi daerah yang rawan bencana banjir dikarenakan semakin pesatnya perkembangan Pembangunan yang menyebabkan berkurangnya ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan serta kantung-kantung daerah rawan bencana semakin meningkat2. Ruang Terbuka Hijau seperti hutan hanya seluas 3,74% dari luas wilayah Kota Samarinda sedangkan, lahan terbangun mencapai 39,92% dari luas wilayah Kota Samarinda

2. Permasalahan banjir juga bisa terjadi akibat berlebihnya limpasan permukaan dan tidak tertampungnya limpasan tersebut dalam badan Sungai sehingga air meluap.
3. Faktor alam, seperti tingginya curah hujan, erosi tanah sehingga menyisakan batuan hingga tidak adanya resapan, topografi wilayah, pasang surut air Sungai Mahakam, dan lain-lain.
4. Faktor manusia, meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk diikuti kebutuhan lahan usaha dan infrastruktur kemudian disertai meningkatnya produksi sampah. Sehingga apabila tidak dikelola dengan baik akan berdampak pada penyumbatan saluran drainase dan penyumbatan aliran Sungai4.
5. Kurangnya kepedulian Masyarakat terhadap lingkungan dan ketidak ikut sertaan dalam menjaga lingkungan.
6. Sekitar 31% wilayah Kota Samarinda telah menjadi konsesi tambang. Sehingga pada saat hujan turun, air langsung mengalir ke pusat kota karena banyak tambang di kabupaten yang berbatasan dengan samarinda yang menyebabkan Samarinda kehilangan daya tamping lingkungan dan tidak dapat lagi menghadapi banjir.5
7. Tidak adanya penanganan jangka panjang pemerintah mengenai banjir
8. Penimbunan kawasan dataran rawa, dataran banjir dan Pembangunan kawasan
pemukiman, niaga dan perkantoran serta infrastruktur umum di kawasan tersebut.
9. Bendungan dan saluran air yang mengalami pendangkalan. Penutupan tanah dengan
semen, paving atau aspal, hingga tidak menyerap air.
10. Penghilangan vegetasi khususnya di daerah dimana daya serap air sangat kurang.

 Saluran drainase yang tidak memadai di Kota samarinda merupakan masalah terpenting yang harus utama di selesaikan. Curah hujan yang tinggi walaupun hanya beberapa saat juga dapat mengakibatkan banjir, dan yang utama terlihat di sisi-sisi jalan adalah saluran drainase yang lambat dalam mengalirkan air sehingga terjadi banjir naik ke jalan. Ditambah, kurangnya daerah resapan membuat peran saluran drainase kian penting. Wali kota Samarinda, Andi Harun berfokus pada permasalahan banjir dan melakukan pembangunan drainase untuk badan-badan jalan. Terbukti, simpang lembus yang apabila banjir kurang lebih 2 jam, sekarang hanya 30 menit saja.6 Adapun yang menjadi fokus penanganan drainase di Kota Samarinda antara lain :
• Simpang sempaja (PM. Noor, Wahid Hasyim, dan Sungai Sempaja
• Simpang Lembuswana
• Jalan Pasundan
• Jalan Pahlawan
• Jalan Dr. Sutomo
Adapun pekerjaan rata-rata proyek drainase telah mencapai 60% dari target yang
direncanakan pada tahun 2023.7

  Dari permasalahan serta dampak banjir yang telah diuraikan diatas, tentu alternatif kebijkan sangat diperlukan. Berikut uraian alternatif kebijakan yang dapat dilakukan dalam upaya mengurangi banjir di Kota Samarinda :

1. Peningkatan Infrastruktur Drainase
• Meningkatkan Infrastruktur drainase serta memperluas sistem drainase
kota Samarinda yang melibatkan perbaikan saluran, Pembangunan
saluran ekonomi, dan pembersihan secara rutin.
• Mengoptimalkan desain saluran yang dapat menampung volume air
hujan yang lebih besar dan mengalirkannya dengan efisien.
• Memperhatikan koordinasi antara saluran drainase serta Sungai-sungai
disekitarnya.
a. Berdasarkan aspek keuangan, proyek peningkatan drainase memerlukan
alokasi anggaran yang memadai untuk memperbaiki dan memperluas sistem drainase. Sumber pendanaan dapat berasal dari APBD, APBN, atau Kerjasama dengan sektor swasta. Penting untuk memastikan dana digunakan secara efisien dan transparan

. Berdasarkan aspek politis, hal ini berkaitan dengan kebijakan. Perlu adanya dukungan dan kebijakan dari pemerintah daerah dan pemerintah nasional untuk memprioritaskan infrastruktur drainase.
c. Dampak sosial peningkatan drainase akan mengurangi dampak banjir, meningkatkan Kesehatan, dan kenyamanan Masyarakat. Dampak ekonomi, infrastruktur drainase yang baik akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dampak Lingkungan, proyek infrastruktur perlu memperhatikan dampak lingkungan seperti degradasi Sungai dan habitat alam.
d. Aspek kerugian, Daerah/kawasan sekitar proyek drainase akan sedikit mengganggu masyarakat karena penutupan jalan sementara.

2. Pengelolaan lahan dan penggunaan tanah yang bijaksana
• Perlu pemberlakuan peraturan yang ketat terkait penggunaan lahan,
terutama di daerah-daerah yang rawan terjadi banjir. Pembangunan
lahan di daerah resapan air perlu diperhatikan.
• Perlu perhatian dan menerapkan zonasi lahan untuk mengurangi risiko
banjir, menghindari Pembangunan di daerah aliran Sungai dan daerah
rawan banjir.
a. Berdasarkan aspek keuangan, proyek ini tentu memerlukan investasi dalam
infrastruktur seperti drainase, irigasi, dan jalan. Selain itu, biaya
pemeliharaan dan operasional infrastruktur juga harus diperhatikan.
b. Berdasarkan aspek politis, hal ini berkaitan dengan kebijakan. Perlu adanya dukungan dan kebijakan dari pemerintah serta partisipasi Masyarakat. Selain itu, penggunaan lahan dapat mengakibatkan konflik kepentingan. Penggunaan lahan seringkali melibatkan berbagai kepentingan, termasuk
politik. Disini, penyeimbangan kepentingan harus diperhatikan.
c. Aspek dampak dan kerugian, penggunaan lahan yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko banjir dan longsor serta merusak ekosistem dan menggangu keseimbangan alam. Sehingga, pemerintah harus lebih
bijaksana terkait kebijakan yang dibuat.
d. Untuk mewujudkan efektifitas, penentuan penggunaan lahan harus didasarkan pada analisis yang kompherensif dan mempertimbangkan keberlanjutan serta pemantauan berkala.

3. Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan
• Jumlah area hijau dan taman kota perlu ditingkatkan. Vegetasi dapat
menyerap air hujan dan mengurangi aliran permukaan.
• Reboisasi perlu dilakukan terutama di daerah-daerah kritis untuk
memperkuat tanah dan mengurangi erosi.
a. Aspek keuangan, penghijauan memerlukan investasi dalam penanaman pohon,
pemeliharaan, dan pemulihan lahan. Selain itu, operasional dan pemeliharaan
tentu membutuhkan biaya.
b. Aspek politis, Diperlukan adanya kebijakan yang mendukung penghijauan dan
pelestarian lingkungan. Keterlibatan pemerintah dan Masyarakat sangat
penting.

4. Pendidikan dan kesadaran Masyarakat
• Masyarakat perlu edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan saluran drainase, dan tidak membuang sampah sembarangan. Mengajak warga untuk ikut andil dalam menjaga lingkungan dan berpartisipasi dalam program pencegahan banjir.
a. Aspek Biaya. Diperlukan alokasi anggaran untuk program Pendidikan tentang banjir dan kesadaran lingkungan. Masyarakat juga perlu memahami manfaat Pendidikan dan bersedia berinvestasi dalam diri sendiri.
b. Aspek Politis, Perlu ada kebijakan yang mendukung Pendidikan tentang banjir dan kesadaran lingkungan. Dalam hal ini Masyarakat harus dilibatkan berpartisipasi dalam program edukasi dan kesadaran.
c. Dampak kerugian dapat dikurangi jika memberikan Pendidikan tentang mitigasi banjir serta mengurangi biaya perawatan dan dampak Kesehatan jangka Panjang.

5. Kerjasama antar Pemerintah dan Swasta
• Melibatkan sektor swasta dalam pengelolaan infrastruktur drainase
dan mitigasi banjir

• Membangun kemitraan dengan Lembaga penelitian dan Universitas untuk mengembangkan Solusi inovatif.
a. Aspek biaya. Pemerintah dan swasta dapat berkolaborasi dalam mengalokasikan dana untuk mitigasi banjir. Tentu, dengan Kerjasama yang bijaksana, biaya pemulihan pasca-banjir dapat dikelola dengan lebih efisien.
b. Aspek Politis, Kebijakan yang mendukung Kerjasama ini diperlukan dan penting menerapkan keterbukaan dalam Kerjasama antara pemerintah dan swasta untuk menghindari konflik kepentingan.

6. Penggunaan Teknologi dan Sistem Informasi Geografis (SIG)
• Menggunakan teknologi SIG untuk pemetaan dan pemantauan
daerah serta sistem drainase
• Memanfaatkan data cuaca dan prediksi banjir untuk menyiapkan dan
mengambil kebijakan preventif
a. Aspek biaya. SIG dapat membantu menghitung biaya
infrastruktur dan perawatan yang diperlukan untuk mengurangi risiko banjir. Dengan informasi ini, Keputusan tentang alokasi anggaran dapat diambil secara lebih efektif.
b. Aspek Politis. SIG dapat membantu mengkomunikasikan informasi tentang risiko banjir kepada pemangku kepentingan dan Masyarakat.
c. Dari segi efektivitas, SIG memungkinan pemetaan wilayah rawan banjir dan perencanaan Tindakan mitigasi yang lebih efektif. Dengan menggabungkan data spasial dan atribut, kita dapat mengidentifikasi Solusi yang paling efisien.

7. Perencanaan Ruang yang Terintegrasi
• Mengembangkan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan
aspek drainase, lingkungan, dan keberlanjutan.
• Memastikan Pembangunan infrastruktur kemudian
memperhitungkan dampaknya terhadap sistem drainase.
Perencanaan ruang yang terintegrasi dapat mengoptimalkan penggunaan lahan, memungkinkan tata letak saluran drainase yang optimal sehingga dapat membantu mengurangi risiko banjir dengan memastikan aliran air yang baik, mengurangi kerugian akibat banjir dengan mempertimbangkan risiko banjir dalam perencanaan, infrastruktur perlindungan banjir dapat ditempatkan di wilayah yang lebih aman. Selain itu, Perencanaan tata ruang yang terpadu membantu meningkatkan kesadaran dan mendidik masyarakat tentang risiko banjir dan langkah-langkah mitigasi yang dapat diterapkan. Integrasi pemerintah dan sektor swasta dalam perencanaan penggunaan lahan memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien, Sektor swasta dapat membantu membangun infrastruktur tahan banjir. Mengintegrasikan teknologi seperti sistem informasi geografis (GIS) memungkinkan pemantauan kondisi lingkungan secara real-time. Evaluasi dan revisi program dapat dilakukan dengan lebih efektif.

 Banyak sekali dampak dan permasalahan yang timbul disebabkan oleh banjir. Hingga kini, banjir belum bisa diatasi dengan baik sebab banyaknya permasalahan penyebab banjir. Di kota Samarinda, Saluran drainase yang tidak memadai di Kota samarinda merupakan masalah terpenting yang harus utama di selesaikan. Saya telah menuliskan beberapa uraian permasalahan serta alternatif kebijakan yang dapat membantu mengurangi banjir di kota Samarinda. Pemerintah telah dan terus melakukan usaha-usaha pengurangan banjir, walikota terus bergerak dan menggerakan program-program antisipasi banjir. Namun, kesadaran dan partisipasi Masyarakat juga penting dalam usaha pengendalian bencana banjir. Diharapkan, kita dapat ikut serta menjaga, melestarikan, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan di sekitar kita. Serta berpartisipasi dalam pengendalian dan pengurangan banjir di Kota tercinta kita ini.

 PENYEBAB BANJIR DI KOTA SAMARINDA. ANALISIS PENYEBAB BANJIR DI KOTA SAMARINDA, 20(Nomor 1, April 2020), 39-43. https://ejournal.upi.edu/index.php/gea/article/view/22021/11792
TRIBUNKALTIM.CO & Aris. (2022, agustus 4). Dari Segala Program, Pengendalian Banjir Masih Jadi Program Super Prioritas Wali Kota Samarinda Artikel ini telah tayang di TribunKaltim.co dengan judul Dari Segala Program, Pengendalian Banjir Masih Jadi Program Super Prioritas Wali Kota Samarinda, http. TRIBUNKALTIM>CO. https://kaltim.tribunnews.com/2022/08/04/dari-segala-program-pengendalian-banjir-masih- jadi-program-super-prioritas-wali-kota-samarinda?page=al